Link, Martapura – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar segera melakukan penelusuran kejanggalan anggaran Rp 150 juta untuk publikasi melalui 3 media dan juga anggaran Perjalanan Dinas di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Banjar yang mencapai Rp 2 miliar.
Kepala Kejari Kabupaten Banjar, Bambang Rudi Hartoko melalui Andi Muhammad Fachry selaku Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) memastikan akan segera melakukan penelusuran terkait kebenaran kabar tersebut.
“Terkait pemberitaan Dinas Sosial P3AP2KB Banar yang viral di beberapa media, kami baru mendengar kabar dari luar. Artinya kami masih belum mendengar secara langsung,” akunya pada Kamis (18/1/2024).
Kendati demikian, Fachry memastikan Kejari Kabupaten Banjar akan segera melakukan penelusuran terkait perihal tersebut.
“Kami akan telusuri kebenaran kabarnya sampai dimana. Sebab, kami masih belum tahu pasti bagaimana bentuknya, kronologisnya seperti apa sehingga bisa terjadi hal seperti itu,” ucapnya.
Ditanya apakah akan segera melakukan pemanggilan terhadap para pejabat di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar?
Fachry menegaskan, jika memang diperlukan akan dilakukan pemanggilan untuk dilakukan klarifikasi ke Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar.
“Yang pasti akan kami telusuri terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan lebih lanjut,” pungkasnya.
Seperti diketahui, kejanggalan anggaran di instansi tersebut diungkap Ketua Komisi 4 DPRD Banjar H Gusti Abdurrachman saat melaporkan hasil RDP kepada Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi.
“Hasil RDP kami laporkan dengan Pak Ketua DPRD. Laporan itu merupakan temuan yang perlu ditindaklanjuti, khususnya adanya pengeluaran sebesar Rp 150 juta untuk publikasi melalui 3 media dan juga anggaran Perjalanan Dinas di Dinas Sosial yang mencapai Rp 2 miliar,” jelas Antung Aman, Rabu 17 Januari 2024. (zainuddin/BBAM)
