Link, Jakarta – Untuk mencapai swasembada, seluruh daerah harus meningkatkan produksi beras. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan tidak ada impor beras pada 2025.
Tito menyatakan pemerintah pusat telah mendorong produksi beras melalui program seperti pengembangan food estate. Namun, Mendagri menekankan peran pemerintah daerah dalam memperbanyak produksi beras di wilayah masing-masing.
“Daerah harus memperkuat produksi dengan dukungan dinas pertanian dan perkebunan,” ucapnya, Minggu (12/1/2025). Tito berharap kepala daerah bisa lebih proaktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan kebutuhan beras dalam negeri terpenuhi tanpa perlu impor. Kerja sama pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencapai target ini di tahun depan.
Tito juga mengingatkan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam produksi untuk menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Dengan upaya bersama, Mendagri merasa optimistis target swasembada beras bisa tercapai secara maksimal.
Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mempridiksi puncak panen raya terjadi pada Maret-April 2025 ketika harga beras biasanya turun.
Staf Ahli Menteri Pertanian, Suwandi, mengatakan strategi ini dapat membantu menstabilkan harga gabah petani. Menurut dia, penyerapan ini sejalan dengan target Bulog yang ingin membeli hingga 3 juta ton beras.
“Kondisi ini sangat menguntungkan petani karena harga sering jatuh saat panen raya,” ucapnya, Minggu (12/1/2025). Penyerapan gabah oleh Bulog pada masa puncak panen juga dianggap langkah tepat untuk menjaga keseimbangan pasar.
Suwandi berharap strategi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan pasokan beras tetap aman. Dengan langkah ini, produksi padi dalam negeri bisa lebih optimal dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Sebelumnya, Perum Bulog menargetkan penyerapan beras dalam negeri untuk kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 3 juta ton. Di sisi lain, pemerintah juga telah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp6 ribu menjadi Rp6.500 per kilogram berlaku mulai 15 Januari mendatang. (spy)
