Link, Banjarbaru – Gubernur Kalsel H. Muhidin diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Tindak Lanjut Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah se-Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Kamis (31/7/2025).
Didampingi Kepala SKPD terkait, seperti Inspektur Akhmad Fydayeen, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Rahmaddin MY, Kepala Badan Pendapatan Daerah Subhan Nor Yaumil, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang M. Yasin Toyib, Direktur RS. Dr. H. Moch. Anshari Saleh dr. Among Wibowo, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Teguh Hadianto dan Plt. Kepala Biro Umum, Isharwanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor menyampaikan pelaksanaan konsolidasi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalsel.
“Upaya konsolidasi PBJ sudah dilaksanakan di Pemprov Kalsel, dan kami terus mendukung efisiensi dan akuntabilitas pengadaan, pelaksanaan ini juga memperkuat komitmen Pemprov Kalsel dalam mendukung pengadaan berkelanjutan, pencegahan korupsi melalui MCSP KPK serta pemberdayaan produk dalam negeri, dan program MKK,” papar Ariadi dalam Rakor yang diikuti langsung oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Maruli Tua Manurung dan Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), R. Fendy Dharma Saputra.
Ditambahkan Ariadi, untuk Pemprov Kalsel, efisiensi anggaran yang diperoleh berada pada angka 19,04 persen.
Dalam rapat yang diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota se Kalsel ini juga memperkuat komitmen Pemprov Kalsel, bahwa akan konsisten mengefisienkan pelaksanaan konsolidasi PBJ.
“Dari informasi yang disampaikan oleh kabupaten/kota, kami akan secara konsisten dan signifikan melakukan pelaksanaan konsolidasi dalam hal efisiensi, agar pelaksanaannya dapat lebih efektif dan efisien,” tutup Ariadi.
Sementara itu, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, R. Fendy Dharma Saputra menyampaikan terus membuka ruang untuk pemerintah daerah, jika memerlukan koordinasi lebih lanjut terkait PBJ.
“Mari kita lakukan lakukan sama-sama terkait konsolidasi ini. jika masih ada beberapa hal yang menjadi kendala, silakan koordinasikan. Jgn ragu-ragu jika masih ada hal yang perlu diperjelas,” ujar Fendy.
Menutup rakor ini, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK RI, Maruli Tua Manurung menekankan beberapa poin penting.
“Kami mohon Pemprov Kalsel, supaya melakukan pembinaan kepada Pemkab/Kota. Selain itu persepektif diupayakan agar dapat sama, terkait pelaksanaan konsolidasi PBJ ini. Kami mohon juga pemda, pengadaan yang sifatnya rutin yang masih bisa dikonsolidasikan, kita optimalkan dengan koordinasi bersama LKPP,” harap Maruli.
Ia juga menekankan, bahwa konsolidasi tidak kontraproduktif dengan pemberdayaan UMKK kita.
“Ke depan, tahun 2026, kami mohon konsolidasi perencaan PBJ di Pemerintah Daerah agar betul- betul disiapkan, agar hasil dari konsolidasi dapat efektifitas dan efesiensi,” tutupnya. (tri)
