Link, Tanbu – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) hingga kini masih menjadi andalan pemerintah, utamanya untuk membuka akses antar daerah yang terisolasi. Hal itu terbukti dengan banyaknya akses transportasi desa terpencil telah terbuka lebar. Kini program serupa akan kembali digelar pada Oktober 2025 di Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Tanah Bumbu, di Kalimantan Selatan.
Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama, menyampaikan, pelaksanaan TMMD berikutnya akan dipusatkan di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Tumih Kecamatan Wanaraya, mulai 9 Oktober 2025 dan diperkirakan selesai pada 7 atau 8 November mendatang. Selain itu, TMMD juga akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu, yakni di Desa Rejosari dan Mantewe.
Menurut Andie, kegiatan TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Melalui TMMD, pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, serta fasilitas pendukung lainnya dapat terealisasi lebih cepat dan tepat sasaran.
“TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar pembangunan nonfisik, seperti penyuluhan, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan rasa kebersamaan antara TNI dengan rakyat semakin erat,” ujar Andie di Banjarbaru, Senin (8/9/2025).
Ia berharap pelaksanaan TMMD di Kabupaten Batola dan Tanah Bumbu dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Dengan demikian, hasil pembangunan yang dilaksanakan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan memperlancar akses transportasi desa.
Selain itu, TMMD juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat gotong royong masyarakat, karena setiap kegiatan akan melibatkan partisipasi aktif warga desa.
“Keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan TMMD, karena pembangunan yang dilakukan akan lebih terawat jika ada rasa memiliki dari warga,” tambahnya.
Program TMMD sendiri merupakan agenda rutin yang digelar tiga kali dalam setahun, dengan melibatkan berbagai unsur baik dari TNI, pemerintah daerah, maupun masyarakat setempat.
“Ke depan, diharapkan semakin banyak desa yang merasakan manfaat program ini, sehingga kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Selatan dapat terus diperkecil,” tutup Andie. (tri)
