Link, Banjarbaru – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan tiga program prioritas Kementerian Sosial yang saling berkaitan, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, serta bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Menurutnya, DTSEN akan menjadi rujukan utama dalam setiap program penanganan sosial, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Basis data ini diperbarui secara berkala setiap tiga bulan, baik melalui jalur formal maupun partisipatif, sehingga validitas dan akurasinya tetap terjaga.
“Bansos berpedoman pada DTSEN, Sekolah Rakyat juga diawali dengan DTSEN. Anaknya bersekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu. Dengan pendekatan ini, keluarga bisa benar-benar naik kelas dalam tiga sampai lima tahun ke depan,” jelasnya dihadapan peserta Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Kalsel bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Landasan Ulin, Banjarbaru, Selasa (23/9/2025) siang.
Lebih lanjut, Saifullah Yusuf menekankan bahwa bansos tidak sekadar memberikan bantuan jangka pendek, melainkan berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menuju kemandirian. Setiap KPM yang berhasil lulus dari penerima bansos akan diarahkan ke program pemberdayaan, termasuk dukungan berupa bantuan modal usaha hingga akses pasar.
Saifullah Yusuf mencontohkan, jika satu pendamping mampu mendampingi 10 KPM, maka setiap tahun terdapat sekitar 330 ribu keluarga yang naik kelas — dari penerima bantuan menjadi keluarga yang mandiri dan berdaya.
“Seperti pesan Presiden Prabowo, bansos itu sementara, tetapi berdaya selamanya,” pungkasnya.
Dialog berlangsung hangat dengan berbagai pertanyaan, usulan, hingga pengalaman lapangan yang disampaikan perwakilan pilar sosial dari sejumlah daerah seperti Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, serta Kabupaten Banjar.
Forum ini diharapkan mampu menjadi titik awal kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pegiat sosial, guna menghadirkan pelayanan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan di Kalsel.
Acara kemudian ditutup dengan ajakan bersama untuk terus menjaga sinergi dan memperkuat jejaring pilar-pilar sosial, sebagai wujud nyata gotong royong dalam membangun masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan mandiri. (tri)
