Supi: Alat Bukti dan Saksi Laporan Tandatangan Palsu Dinilai Cukup

Supi: Alat Bukti dan Saksi Laporan Tandatangan Palsu Dinilai Cukup
Supiansyah Darham SH, Penasehat Hukum HM Rofiqi

Link, Martapura – Delik aduan yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan H M Rofiqi di Polres Banjar, seperti akan terus berlanjut. Penasehat Hukum HM Rofiqi, Supiansyah Darham SH menyebutkan alat bukti dan saksi laporan tandatangan palsu dinilai cukup setelah mendatangi Mapolres Banjar, Kamis 5 Mei 2022.

“Pagi tadi, saya baru saja berkoordinasi dengan Polres Banjar untuk menanyakan perkembangan penanganan laporan tanda tangan palsu yang dilaporkan klien saya. Di sana saya bertanya apakah masih diperlukan saksi saksi. Menurut penyidik, saksi dan alat bukti sudah cukup,” ungkap Supiansyah kepada Linkalimantan.com di kantornya kamis 5 Mei 2022.

Seperti diketahui, Kamis, 28 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, M Rofiqi didampingi Supiansyah Darham selaku kuasa hukumnya mendatangi Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Banjar.

“Kedatangan saya ke sini untuk memenuhi keterangan tambahan terkait laporan kami kemarin atas kasus dugaan pemalsuan tandatangan saya. Tadi saya mendapat sekitar 10 hingga 15 pertanyaan. Bahkan, kita juga sudah menjelaskan semua kronologisnya,” ujar Rofiqi waktu itu.

Mengingat, lanjut Rofiqi, akibat pemalsuan tandatangan dirinya yang telah diparaf tersebut, sejumlah kegiatan pada rapat paripurna yang telah diagendakan Banmus sebelumnya tiba-tiba terjadi perubahan, hingga berujung ricuh.

“Untuk mengubah agenda kegiatan itukan di Banmus sesuai Tata Tertib (Tatib) Dewan. Anehnya, tiba-tiba ada surat undangan yang terbit atas nama saya, dan mengubah jadwal kegiatan. Padahal saya tidak bertandatangan,” akunya.

Lebih jauh Supiansyah mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan empat alat bukti dan dua orang saksi.

Ke empat alat tersebut adalah, dokumen hasil rapat badan musyawarah selama satu bulan yang diparaf wakil ketua. Kemudian dokumen berupa scane tanda tangan Ketua DPRD Banjar atas nama HM Rofiqi.

“Alat bukti yang ke tiga berupa screenshot hasil percakapan antara salah seorang ASN dengan seseorang yang diduga mengintervensi si ASN untuk menscane tandatangan, sedangkan yang terakhir alat buktinya berupa rekaman pernyataan AST yang membuat scane yang disampaikan disuasana rapat paripurna,” paparnya.

Dibagian lain Supi demikian pengacara ini akrab disapa menegaskan, proses hukum terhadap masalah tersebut sangatlah penting.

“Menjadi sangat penting karena disuasana rapat paripurna yang berujung ricuh itu ada anggota DPRD Kabupaten Banjar yang berteriak meminta untuk melaporkan hal itu ke polisi. Ya kita buktikan dan saat ini biarlah semuanya berproses dengan baik sampai masalahnya benar-benar jelas,” katanya. (spy)