Link, Banjarbaru – Proyek pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) kembali menuai kritikan. Kali ini  kritikan datang dari Pengaman Pembangunan Kalsel  Ir.Anang Rosadi.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan 2004 – 2009 ini, proyek yang dibangun menggunakan dana sebesar Rp5 miliar itu lebih baik dihentikan karena mubazir.
“Karena tidak menjadi prioritas dan terkesan mubazir,” ungkapnya, kepada Linkalimantan.com awal pekan tadi.
Anang Rosadi yang juga Ketua LSM Masyarakat Memperdulikan Fungsi Sungai (Mamfus) membeberkan, karena di Jakarta saja JPO saat ini sudah banyak digantikan dengan namanya zebra cross traffic person.
“Jadi cross traffic person ini sistemnya ketika orang mau nyeberang, terlebih dahulu mereka melakukan pemencetan lampu penyeberangan. Perlu diketahui bahwa perilaku orang-orang kita juga kurang suka naik tangga kalau ada jalan pintas jadi lebih baik proyek itu off aja,” bebernya
Lebih bijak ujar Anang lebih lanjut, anggaran sebesar Rp5 milyar itu digunakan untuk menanggulangi permasalahan banjir yang sampai saat ini belum tertanggulangi.
“Itu solusi yang saya sampai akan Karena di Kota Banjarbaru ini baru saja sebentar hujan, beberapa diwilayahnya banjir. Kondisi inikan sangat memprihatinkan. Apalagi Banjarbaru sudah resmi menjadi Ibu Kota Kalsel, tentu hal seperti itu tidak kita inginkan,” bebernya.
Dirinya juga meminta Wali Kota Banjarbaru agar lebih cerdas untuk membuat program sehingga tepat sasaran dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakatnya.
“Ya pemimpin menurut saya janganlah mencari – cari proyek. Karena  banyak yg lebih prioritas dan jangan menipu  nurani dengan akal yang penuh nafsu. Agar kepemimpinan dan keberkahan datang,” lanjutnya.
Pada pemberitaan sebelumnya kritikan yang menyebutkan bahwa pembangunan JPO ini dinilai mubajir disampaikan dilontarkan Anggota Komisi III Di DPRD Banjarbaru, Nurkhalis.
selain Anggota DPRD Banjarbaru, kritik juga dilontarkan sejumlah masyarakat sekitar proyek tersebut. Selain pekerjaannya mengganggu kelancaran, proyek tersebut dinilai tidak transparan. salah satu indikasinya tidak dilengkapi dengan papan proyek.(oetaya/BBAM)