Link, Martapura – Untuk kali pertama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar enggan memberikan keterangan terkait perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas (Perjadin) oknum Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar.
Setelah batal dilakukan ekspose hasil penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Perjadin oknum Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar pekan tadi, kini perkembangan kasus tersebut menjadi tidak jelas. Kasi Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Banjar Andi M. Fachry saat dikonfirmasi tidak memberikan penjelasan.
“Saya di Banjarmasin,” tulis Fachri melalui aplikasi WhatsApp dengan singkat, Selasa 30 Mei 2023.
Bak janjian, perihal sama juga ditunjukkan oleh kalangan DPRD Kabupaten Banjar. Empat anggota dewan yang terhormat M Zaini dari Fraksi PKB, Razak dari Fraksi Golkar, Marbawi Fraksi Demokrat dan Syarwani perwakilan dari Partai Nasdem menghindari saat dimintai keterangan.
Awalnya Linkalimantan.com mengkonfirmasi kepada M Zaini. Namun dengan nyaman politisi ini meminta jangan dirinya yang berkomentar.
“Jangan saya yang lain saja,” katanya singkat.
Tidak puas disitu pewarta pun mencoba mengkonfirmasi kepada Razak, Marbawi dan Syarwani. Diluar dugaan ketiganya seakan kompak mengarahkan wartawan agar langsung menanyakan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar.
“Silahkan tanyakan langsung ke Ketua saja,” ucap mereka sembari meninggalkan pewarta.
Seperti diwartakan, penangan Kasus Dugaan Korupsi Perjadin oknum Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar telah bergulir sejak tahun lalu. Kasusnya bermula dari laporan LSM dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten sendiri.
Ironis, karena dalam perjalanannya aspirasi LSM sudah sangat sering disampaikan. Bahkan karena tidak puas atas kinerja Kejari Kabupaten Banjar dalam menindaklanjuti laporan mereka, Januari 2023 lalu LSM KAKI menggelar aksi demontrasi di Kejagung RI. (oetaya/BBAM)
