Link, Martapura – Rawan pangan masih menjadi masalah krusial yang dihadapi banyak daerah, termasuk Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Untuk itu Dinas ketahanan pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar terus berupaya melakukan berbagai inovasi demi penanggulangannya.
“ Salah satu fokus pembangunan saat ini diarahkan pada penanganan masalah kerawanan pangan dan pengentasan kemiskinan salah satunya adalah penanganan desa-desa rawan pangan,” ujar Kepala Dinas DKPP Kabupaten Banjar H Ahmadi usai rapat koordinasi Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahum 2023, di Aula Bauntung Bappedalitbang Banjar, Rabu (8/11/2023).
Dikatakan Ahmadi, kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang pada waktu tertentu karena alasan ekonomi atau kemiskinan. Dapat juga akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial.
Penyusunan FSVA atau juga dikenal dengan peta ketahanan dan kerentanan pangan bertujuan untuk memberikan informasi dan inspirasi bagi pengambil kebijakan dalam rangka intervensi atau penanganan ketahanan dan keamanan pangan.
Narasumber koordinasi penyusunan peta ketahanan dan ketahanan pangan Muhammad Hamdani menjelaskan, ada 6 indikator yang berpengaruh dalam penentuan desa rawan pangan.
Pertama rasio luas baku lahan sawah terhadap wilayah desa, kedua rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga, ketiga rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa, keempat desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai baik melalui darat air maupun udara, kelima rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa.
“ Dan keenam rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa,” jelasnya.
Setelah dilakukan pembahasan satu persatu sesuai indikator yang berpengaruh terhadap kerentanan dan kerawanan pangan, maka rakoor menyepakati untuk melakukan sejumlah hal guna menmbantu desa rawan pangan menjadi desa tahan pangan. (wahyu/BBAM)
