Link, Banjarbaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru Banjarbaru, terima audiensi Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) bersama dengan elemen masyarakat lainnya. Ini dalam rangka, mencegah dampak lanjutan aksi demonstrasi anarkis yang dapat mengganggu stabilitas kota.
Kedatangan puluhan masyarakat yang dikoordinatori Ketua GMPD Banjarbaru, Rahmadi bersama berbagai elemen masyarakat langsung disambut 29 anggota dewan di Ruang Linggangan Intan DPRD Kota Banjarbaru untuk mendengarkan langsung 19 tuntutan yang akan disampaikan.
Diantaranya; meminta DPRD Kota Banjarbaru untuk menuntut pengesahan Rencana Undangan Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat atau RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025-2029 DPR RI.
Serta menuntut DPRD Kota Banjarbaru agar tidak mengungggah postingan di media sosial yang berpotensi menimbulkan kemarahan masyarakat, serta tidak melakukan kegiatan perjalan dinas (Perjadin) dengan alasan apapun selama situasi sosial publik belum stabil, menuntut DPRD Kota Banjarbaru agar memaksimalkan kegiatan reses di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Hingga menuntut DPRD agar lebih optimal dalam melakukan fungsi legislasi, budgeting, dan fungsi pengawasan, sekaligus meminta DPRD agar mengawal program-program Wali Kota Banjarbaru yang benar-benar berpihak kepada masyarakat bukan program yang hanya berpotensi menghabiskan anggaran.
Usai melakukan audiensi bersama GMPD yang mengakomodir aliansi masyarakat adat, aktivis kesehatan, dan pegiat seni budaya yang bergerak di Banjarbaru. Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera mengucapkan terima kasih atas kembali diingatkan terkait tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif, sehingga berbagai program yang dicanangkan pemerintah dapat lebih berfokus untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.
“Beberapa aspirasi yang disampaikan ini sebelumnya sudah kita sampaikan ke perwakilan kita di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Karena itu kami akan kembali meneruskan atau mengingatkan kembali terkait aspirasi masyarakat ini ke DPRD Provinsi Kalsel agar dapat diperjuangkan atau direalisasikan,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).
Tak hanya itu, Politisi Golkar ini juga telah menawarkan kepada GMPD Banjarbaru agar beberapa aspirasi yang disampaikan dibawa kedalam pembahasan Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarbaru agar lebih fokus dan komperhensif, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan terjun langsung ke lapangan.
“Kami sepakat anggota DPRD itu dari rakyat dan tentunya kembali kerakyat. Kita sepakat tetap berpenampilan merakyat, artinya kami berdiri bersama masyarakat dan siap memenuhi permintaan dari kawan-kawan GMPD, termasuk tidak melakukan perjalan dinas. Karena belum stabil ngapain melakukan perjalanan dinas,” tutupnya.(zainudin/BBAM)
