Link, Martapura – Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banjar gelar rapat evaluasi realisasi anggaran triwulan I pada Sabtu (26/4/2025) malam.
Selain melakukan evaluasi realisasi anggaran triwulan I, Banggar DPRD bersama TAPD Kabupaten Banjar juga melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk triwulan II Tahun 2025 mendatang.
“Pada rapat Banggar kali ini kita melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran triwulan I dan rencana kerja triwulan II untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi,” ujar Wakil Ketua Banggar DPRD Kabupaten Banjar, H Akhmad Rizanie Anshari.
Karena itu, lanjut Politisi NasDem Kabupaten Banjar ini menjelaskan, legislatif harus melakukan evaluasi terhadap program-program seluruh SOPD tertentu, diantaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH), Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), serta Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar.
“Evaluasi anggaran ini juga bertujuan untuk mempermudah penyusunan program-program kerja yang akan datang di tengah adanya pemangkasan, adanya perubahan, dan apakah ada masukan dari atas atau usulan dari bawah, dan usulan keinginan SOPD itu sendiri,” beber Akhmad Rizanie.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar ini juga menegaskan, jika anggaran program kerja tidak dialokasikan secara efektif dan efesien, dan tidak fokus terhadap program-program prioritas yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Tentunya Banggar siap mencoret program tersebut.
“Banggar akan tegas dan siap mencoret program-program itu, dan melakukan evaluasi anggaran lagi,” katanya.
Lebih jauh, Akhmad Rizanie memastikan semua berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. “Realisasi anggaran masih fokus pada persiapan-persiapan, dan sejauh ini kawan-kawan menjelaskan sudah sesuai mekanisme dan aturan yang ada,” ucapnya.
Setelah ada perubahan nanti, lanjut Akhmad Rizanie, barulah akan terlihat mana saja program yang lebih prioritas, baik dibidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Yang jelas semua pemaparan dari SOPD sudah diserap Banggar,” akunya.
Karena ada beberapa Kepala SOPD yang tidak bisa berhadir dalam rapat evaluasi tersebut, salah satunya Kepala DPRKPLH Kabupaten Banjar, Akhmad Bayhaqie. Gelaran rapat Banggar bersama TAPD akan digelar kembali.(zainuddin/BBAM)
