Link, Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BPBD Kalsel) terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pesisir melalui penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) Gelombang Ekstrem dan Abrasi Tahun 2025. Upaya tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa (18/11/2025).
Plt. Kepala BPBD Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai diwakili Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bambang Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa penyusunan Renkon merupakan bagian penting dari langkah peningkatan kesiapsiagaan daerah terhadap ancaman bencana yang berpotensi terjadi sewaktu-waktu.
“Sesuai Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2023, rencana kontingensi adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk menghadapi ancaman bencana tertentu. Bagi wilayah pesisir Kalimantan Selatan, ancaman gelombang ekstrem dan abrasi adalah risiko nyata yang harus diantisipasi secara serius,” ujarnya.
Bambang menegaskan bahwa Renkon tidak boleh dipandang sebagai dokumen administratif semata. Dokumen ini merupakan peta jalan yang berfungsi sebagai acuan lintas sektor dalam menghadapi situasi darurat. Ia menekankan pentingnya penyusunan skenario terburuk, termasuk penentuan peran masing-masing instansi dalam kondisi darurat.
“Renkon harus disusun secara partisipatif. Kita semua perlu menyepakati skenario terburuk, siapa melakukan apa, kapan, dan dengan sumber daya apa. Koordinasi ini harus dibangun sebelum bencana benar-benar terjadi,” jelasnya.
Pada kegiatan FGD ini, seluruh peserta dari berbagai instansi diminta memberikan data dukung untuk melengkapi dokumen Renkon, seperti profil organisasi dan pemetaan sumber daya yang dimiliki. Informasi tersebut akan menjadi dasar penting saat Renkon diaktifkan menjadi rencana operasi darurat bencana.
“Pemetaan sumber daya sangat penting. Tanpa data yang jelas tentang personel, peralatan, dan logistik, kita akan kesulitan merespons situasi darurat dengan cepat dan tepat,” tambah Bambang.
Ancaman gelombang ekstrem dan abrasi, kata Bambang, membutuhkan respons cepat, terencana, dan terkoordinasi. Oleh karena itu, ia meminta seluruh peserta memberikan kontribusi aktif agar dokumen Renkon yang dihasilkan benar-benar efektif dan dapat diimplementasikan. (tri)