Link, Jatim – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan siap menjalankan mandat Presiden RI sebagai daerah percontohan (pilot project) dalam implementasi Portal Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang akan diuji coba mulai Oktober 2025.
Dilansir dari infopublik.id, Asisten Administrasi Umum Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto, menegaskan penunjukan Banyuwangi ini merupakan kehormatan sekaligus tantangan. Menurutnya, Presiden mempercayakan Banyuwangi karena komitmen pemerintah daerah dalam digitalisasi pelayanan publik dan capaian positif penurunan angka kemiskinan.
“Ini momentum besar bagi Banyuwangi. Presiden mempercayakan daerah kita untuk menjadi pilot project portal digitalisasi bansos. Tugas kita memastikan program ini berjalan baik dan dipahami masyarakat,” ujar Choiril dalam Sosialisasi Umum Pelaksanaan Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial, Aplikasi Perlinsos di Banyuwangi, Rabu (17/9/2025).
Choiril menjelaskan, Banyuwangi telah menorehkan capaian dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan skor tertinggi nasional. Di sisi lain, angka kemiskinan juga menurun menjadi 6,13 persen pada 2025.
“Setiap tahun kemiskinan terus turun, ini menunjukkan transformasi digitalisasi dan kolaborasi sosial kita berjalan. Pilot Project Perlinsos akan semakin memperkuat upaya penurunan kemiskinan,” tambahnya.
Pemerintah pusat mencatat, total nilai bansos nasional mencapai Rp500 triliun. Namun, menurut Choiril, masalah klasik masih terjadi, seperti penerima yang tidak tepat sasaran dan minimnya transparansi.
“Bansos ini besar sekali, Rp500 triliun. Kalau tidak ada transparansi, tidak ada sistem digital yang memfilter, kapan masyarakat bisa naik kelas? Ini yang ingin diubah melalui portal digitalisasi,” jelasnya.
Mekanisme Portal Perlinsos
Melalui uji coba ini, warga yang merasa membutuhkan bantuan dapat langsung mendaftar secara mandiri lewat Portal Perlinsos. Sistem terintegrasi dengan data Dukcapil, biometrik, kepemilikan aset, hingga rekening bank.
“Kalau misalnya seseorang daftar, tapi ternyata punya tiga bidang tanah atau mobil, maka sistem otomatis akan menolak. Jadi proses ini lebih transparan, tanpa intervensi pihak lain,” terang Choiril.
Choiril menekankan pentingnya dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi keagamaan, hingga media dalam mengedukasi warga.
“Nanti warga pasti bertanya, apakah sistem ini mempermudah atau mempersulit, semakin transparan atau sebaliknya. Karena itu, peran NU, Muhammadiyah, tokoh agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, sampai komunitas masyarakat sangat penting untuk ikut menyosialisasikan,” ungkapnya.
Choiril juga menyampaikan, Banyuwangi mencatat pertumbuhan ekonomi 5,85 persen pada 2022, dengan inflasi terkendali meski dipengaruhi kenaikan harga emas. Hal ini menunjukkan ekonomi daerah tetap bergerak dinamis, termasuk melalui aktivitas digital.
“Ekonomi kita terus tumbuh. Kalau bansos digital ini berjalan lancar, kami optimistis akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi lokal,” kata Choiril.
Rencananya, portal digitalisasi bansos akan mulai dibuka bulan depan. Choiril menegaskan, proses ini masih bersifat uji coba, sehingga masyarakat diminta bersabar dan aktif memberikan masukan.
“Ini memang belum final, masih pilot project. Harapannya bisa jadi model nasional agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan mengurangi angka kemiskinan,” pungkasnya.
