Link, Martapura – Merasa tertekan atas cecaran anggota DPRD Banjar pada Rapat Dengan Pendapat (RDP) terkait angka stunting, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kadinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Dian Marliana walk out.
Sikap tersebut ditunjukkan Kadinsos P3AP2KB Dian Marliana usai lelah memberikan berbagai klarifikasi dan penjelasan, terkait upaya dalam melakukan kegiatan penanganan dan penggunaan anggaran stunting 2023 – 2024 sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat digelaran RDP gabungan Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar.
Sayangnya, saat dicecar sejumlah awak media, Kadinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dian Marliana pun enggan memberikan komentar dan memilih untuk berlalu.
Atas sikapnya tersebut, sontak membuat anggota dan dua ketua Komisi yang berhadir, yakni Ketua Komisi IV DPRD Gusti Abdurrahman, dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora merasa geram. Sebab gelaran RDP gabungan masih belum pungkas.
“Kita tahu berdasarkan pemberitaan media kasus stunting di Kabupaten Banjar meningkat 3,7 persen. Setelah kita memberikan beberapa pertanyaan Kadinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dia tidak terima. Tapi, fakta dan De facto di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan mereka,” ujarnya pada Rabu (29/5/2024).
Karena itu, lanjut Politisi Gerindra ini lebih jauh, dirinya menyarankan agar Dian Marliana mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas jika tidak sanggup menjadi Abdi Negara.
“Dia langsung tersinggung dan meninggalkan ruang rapat gabungan. Atas sikapnya tersebut jelas kami sebagai wakil rakyat merasa tersinggung karena rapat masih belum selesai, ini suatu pelecehan,” tegasnya.
Atas sikap Kepala Dinsos tersebut, Irwan Bora memastikan akan segera melaporkan permasalahan tersebut ke Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, serta mengajak 45 anggota dewan agar menggunakan hak politisnya.
“Perilaku Kepala Dinsos ini tidak pantas, dan suatu pelecehan. Kalau memang tidak mau jadi PNS, bosan jadi Abdi Negara, ya…minta pensiun dini saja, kan beres. Jangan berprilaku tidak sopan, itu sikap yang tidak punya etikan dan pendidikan. Jelas kami tersinggung,” katanya.
Karenanya, Irwan Bora memastikan akan segera melaporkan peristiwa kaburnya Kadinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar digelaran rapat ke Bupati Kabupaten Banjar yang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan. “Karena itu rapat hari ini kita stop dulu karena suasananya sudah tidak mengenakkan,” ucapnya. (zainuddin)
