Link, Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru melalui Wakil Ketua Komisi II mengkritisi pembangunan pasar di Kota Banjarbaru yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena prosesnya tidak berkoordinasi dengan DPRD Kota Banjarbaru dari awal pembangunan.
Pembangunan pasar yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru melalui DAK, dikritisi. Penilaian itu menurut Wakil Ketua Komisi II, Syamsuri berdasarkan minimnya koordinasi yang dilakukan instansi terkait dengan DPRD dalam proses pembangunannya. Seperti pada pembangunan Pasar Abadi di Jalan Abadi 3, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru.
“Bukan hanya Pasar Abadi saja yang ditinggal pedagangnya karena sepi pembeli. Beberapa pasar lainnya juga bernasib sama. Utamanya pasar-pasar yang dibangun melalui dana pusat yakni DAK,” kritiknya kepada Linkalimantan.com, Rabu 17 Agustus 2022.
Politisi asal partai Gerindra itu mengungkapkan, dari data yang diingat dirinya, selain di tempat tadi, pasar yang saat ini tidak ada pedagang yang berjualan juga ada di daerah Kecamatan Landasan Ulin Utara.
“Iya, kebanyakan pemangunan pasar yang bermasalah itu dikerjakan melalui dana pusat. Kami memang diberi tahu, tapi bagaimana prosesnya kami tidak mendapat laporan. Tahu-tahu pasarnya jadi, tetapi ujung-ujungnya pedagangnya yang pergi karena sepi pembeli,” katanya.
Sebenarnya sebut dia, DPRD tidak hanya kali ini saja menyampaikan permasalah tersebut, namun sudah sangat sering bahkan dengan melalui rapat langsung.
“Dari rapat itu mereka menjelaskan pasar ini ada beberapa katagori. Ada pasar harian seperti Pasar Bauntung dan Ulin Raya. Lalu ada juga pasar yang mingguan, nah pasar ini hanya bertempat di daerah tertentu,” jelasnya
Yang banyak bermasalah adalah pasar harian. Karena terkendala minimnya pedagang dan sepinya pengunjung.
“Kondisi seperti inilah yang terjadi dibeberapa pasar kita di Kota Banjarbaru,” ungkapnya.
Dibeberkannya, bahwa apa yang di sampaikan warga salah satu faktor sepinya pembeli lantaran tempat yang kurang strategis? Syamsuri membenarkan hal itu.
Lebih jauh politisi senior ini memaparkan sejumlah pasar yang bersumber dari dana pemerintah pusat yang tidak diketahui para anggota Dewan.
“Kami mengetahui pas pembangunan sudah berjalan berbulan-bulan, disitu kami sempat kaget karena secara tiba-tiba ada pasar dibangun. Ternyata pembangunnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” ungkapnya.
Ditambahkannya, bahwa pada saat kegiatan itu, pihak pemerintah daerah tidak ada melakukan koordinasi, adanya pembangunan pasar, dari pemerintah pusat.
“Intinya kalau penggunaan dana DAK dalam kegiatan pembangunan kami sangat jarang tau. Karena komunikasi atau dinas yang bersangkutan merasa tidak dimonitor, lalu se-maunya,” ujarnya dengan nada sinis. (oetaya/BBAM)