Link, Banjarbaru – Mewakili Gubernur Kalsel, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar membuka acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024 di Ballroom Grand Qin Hotel Banjarbaru pada Senin (22/7).
Dalam sambutannya, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan peran keluarga sangat penting sekali dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan daerah, baik itu sosial, budaya dan ekonomi. Karena, menurutnya peningkatan kualitas hidup seseorang harus dilihat dari keluarganya apakah tercukupi dengan baik atau tidak.
“Generasi akan datang ditentukan dari keluarga itu sendiri. Sehingga, fungsi agama, perlindungan sosial, budaya dan ekonomi, serta fungsi pembinaan untuk menciptakan generasi emas itu,” tegas Paman Birin.
Paman Birin mengaku, pihaknya memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang berpotensi untuk kemajuan daerah. Lantas, sejauh ini Pemprov Kalimantan Selatan telah menjalankan program Gerakan Masyarakat (Germas) Cinta Banua ke seluruh pelosok daerah.
“Program ini merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kepada anak usia sekolah untuk lebih sehat. Diharapkan mereka jadi lebih produktif, unggul dan berdaya saing ke depan,” ucapnya.
Sementara itu Deputi Advokasi Penggerak Informasi (ADPIN) BKKBN RI, Sukaryo Teguh Santoso menerangkan program yang diluncurkan lewat aplikasi Population Clock ini bertujuan agar dimanfaatkan untuk sebuah perencanaan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Menurutnya, aplikasi ini sangat membantu dalam pendataan penduduk secara real-time agar dapat mengetahui langkah apa saja yang dilakukan oleh pemangku kebijakan nantinya.
“Harganas dilaksanakan sejak 1993, acara ini agar mengingatkan untuk kita semua. Bahwa keluarga memiliki arti penting dan strategis dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih untuk mereka menjadi sejahtera,” ungkap Sukaryo.
Sukaryo mengatakan jumlah penduduk dan pertumbuhan angka kelahiran kini telah mencapai sekitar 2,14% (BKKBN) dan 2,18% (BPS). Sementara untuk Provinsi Kalsel, dirinya menyebut 24,6% maka perlunya diturunkan sedikit persentase tersebut.
“Suatu wilayah perlu penduduk. Jadi, jangan sampai di daerah Kalsel malah masyarakat enggan melakukan hamil. Jika berdasarkan potret itu harus bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai aspek dari indikator itu,” pesan Sukaryo.
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, Nyigit Wudi Amini mengungkap bahwa pihaknya selama ini bersinergi antar stakeholder terkait.
“Kami juga telah melakukan pelayanan KB bersama jajaran TNI/Polri. Pertumbuhan angka kelahiran semakin membaik setelah bersinergi antar lembaga dilakukan,” jelasnya. (tri)