Kamis, Maret 28, 2024

Hari Pangan Sedunia Walhi Suarakan Keprihatinan

LINK, BANJARBARU – Dalam rangka hari pangan sedunia jaringan masyarakat sipil melakukan aksi damai di Bundaran Simpang Empat Kota Banjarbaru, Minggu (16/10/2022).

Momen hari pangan sedunia ini jelas penting karena bukan hanya sekedar seremonial, tetapi bentuk keprihatinan pada nasib pangan yang kian hari terhimpit industri pertambangan dan perkebunan monokultur besar seperti sawit.

Jaringan masyarakat ini tergabung dari beberapa elemen yaitu Walhi Kalimantan Selatan, Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK), Sahabat Walhi, Lingkar Hijau Indonesia, Mapala Graminea, dan Mapala Apache, Mahasiswa, gerakan kolektif serta beberapa masyarakat sipil lainnya.

“Kami menilai kebijakan pangan di Kalsel seperti dikesampingkan, terlebih lagi dengan alasan iklim investasi. Padahal secara umum Kalsel punya catatan buruk, salah satunya tingkat stunting di Kalsel yang cukup tinggi di tengah eksploitasi besar-besaran tambang batu bara dan sawit,” ungkap Kisworo Dwi Cahyo, Direktur Walhi Kalsel.

Ia menjelaskan, seharusnya jika kesejahteraan itu dapat diukur dengan eksploitasi sumber daya alam, Kalsel menjadi urutan pertama yang rendah stunting. Tapi itu tidak terbukti dengan banyaknya riset dan kajian soal stunting.

“Kebijakan terkait pertanian pun belum jelas secara kewilayahannya/posisi lahan pertanian yang sampai sekarang tidak jelas dimana lokasi lahan pertanian berkelanjutan, berbanding terbalik dengan ekspansi wilayah pertambangan batubara dan sawit yang menyandera lebih dari 50 persen wilayah Kalsel yang total luasnya 3,7 juta hektar,” jelasnya.

Indonesia dan Kalsel harusnya menjadi potret kedaulatan pangan, artinya semakin sedikit kita impor semakin tinggi juga daya produksi pangan kita. Selain itu juga, kebutuhan pokok masyarakat terkait gizi akan selalu terpenuhi tanpa ada rasa takut akan dampak stunting.

Baca Juga  Banua Green Festival Ajak Masyarakat Saling Menjaga Lingkungan

Dengan tema, “Pangan merupakan hidup matinya suatu Bangsa”, “Selamatkan Lahan Untuk Pangan” Walhi Kalsel bersama jaringan masyarakat sipil membuat pernyataan sikap sebagai berikut:

“Pertama kami mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik pertanian dan perkebunan warga dengan perusahaan perusak lingkungan yang menyebabkan rusaknya lahan kelola rakyat,” tutur Kisworo.

Kedua, pihaknya mendesak pemerintah untuk menurunkan harga pupuk dan segala macam obat baik pertanian maupun perkebunan serta memberikan akses yang mudah kepada petani. Selanjutnya, mendesak Gubernur Kalimantan Selatan untuk membuat regulasi yang jelas mengatur harga jual bahan pangan hasil dari perkebunan dan pertanian yang berpihak kepada para petani.

“Mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan, dan pemulihan kepada para petani yang lahannya terdampak bencana alam ataupun bencana yang dibuat oleh perusahaan perusak lingkungan,” tambahnya.

Tak hanya sampai Gubernur, pihaknya pun mendesak Mabes Polri dan Kapolda Kalsel harus segera melakukan penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, khususnya pertambangan dan perkebunan sawit, dan kejahatan lingkungan yang menimbulkan kerusakan pada lahan masyarakat. Mendesak pemerintah untuk berkomitmen dan melaksanakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas bahan pangan.

“Yang terpenting adalah Pemerintah harus Menghentikan izin baru pada korporat perusak lingkungan, izin seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang berakibat pada kelangkaan bahan pangan,” pungkasnya.

Tuntutan berikutnya adalah untuk, Perbaikan dan pemulihan kerusakan lingkungan termasuk sungai, drainase, jalan dan infrastruktur lainnya dan terkhusus lahan-lahan persawahan yang rusak akibat banjir. Terakhir pihaknya, menuntut agar pemerintah mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk pro terhadap lingkungan dan kedaulatan pangan. (why)

TERPOPULER