Link, Banjarbaru – Mengawali pekan ketiga Juni 2025, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Kepala Dinas Perdagangan yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Sutikno, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual dalam rangka Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dari Command Center Setda Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Senin (16/6/2025).
Rapat yang dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Komjen Pol. Tomsi Tohir ini selain membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di daerah tahun 2025, sekaligus mengupdate pelaksanaan Program Strategis Nasional Presiden RI Prabowo Subianto dari seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan data di Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat beberapa daerah yang belum menyampaikan dukungannya terhadap program-program tersebut.
“Kami ingin ini jadi perhatian serius, masing-masing kepala daerah nanti akan kami undang khusus untuk menjelaskan kenapa, tidak melaksanakan,” ujar Tomsi mengawali arahannya sebelum masuk pada pembahasan Inflasi.
Usai mengikuti rakor, Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Sutikno menyampaikan, akan segera melaporkan ke pimpinan perihal masih adanya beberapa kabupaten/kota yang belum menyampaikan usulannya/pelaksaannya terkait ini, agar segera ditindaklanjuti oleh Bupati Walikota-nya.
“Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), program 3 juta rumah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), dan penyediaan lahan untuk program Sekolah Rakyat, masih ada beberapa kabupaten kota kita yang belum melaporkannya,” ujarnya.
Sementara, kondisi inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan hingga saat ini menurut Sutikno, aman dan terkendali.
“Jika melihat pada Mei tadi, year on year-nya berada pada angka 1,25, dibawah angka nasional 1,6. Year of to date Kalsel sama dengan nasional 1,19. Sementara month to month, bila secara nasional 0,37 kita di Kalsel 0,32. Jadi, Kalsel secara umum mengalami deflasi, hampir di semua daerah di Kalsel,” ujar Sutikno.
Ada beberapa catatan lain menurutnya, dari rakor dengan Kemendagri dan instansi lain yang digelar kali ini.
“Kita harus memberi perhatian serius terhadap beberapa harga komoditi di pasaran. Misalnya, Bawang Merah. Di Kalsel kita akui harganya melejit naik, bisa sampai 50-60ribu perkilonya. Begitu juga harga beras. Harusnya kita yang masuk zona 2, harganya Rp13.100 perliter, tapi kenyataannya di pasaran tembus dengan harga Rp13.819. Ini harus menjadi perhatian dari dinas pertanian, dan pengawasan dari Satgas pangan,” ujarnya.
Tak kalah krusial lagi menurut Sutikno, Harga eceran tertinggi (HET) dari Minyak Kita, yang seharusnya Rp15.700, rata-rata malah di jual dengan harga Rp17.500.
“Dari pantauan pasar kemarin, harga sudah sangat jauh dari HET, sehingga nanti kami akan koordinasi dengan stake holder terkait, untuk lebih lagi melakukan pengawasan terhadap harga jual Minyak Kita, dalam rangka pengendalian harga pangan yang ada HET nya,” tutupnya.
Untuk diketahui, rapat yang dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia ini, juga turut diikuti dari Command Center Setdaprov Kalsel, perwakilan Dinas Sosial Kalsel, Kadin Kalsel, Bulog dan BINDA Kalsel. (tri)
