Link, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin diwakili Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual, di Command Centre Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (4/6/2025).
Rapat yang dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Komjen Pol. Tomsi Tohir ini selain membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di daerah tahun 2025, sekaligus mengupdate pelaksanaan Program Strategis Nasional Presiden RI Prabowo Subianto dari seluruh daerah di Indonesia, diantaranya terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena masih ada 260 Pemda yang belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
“Bukan hanya program Pembangunan 3 juta rumah, daerah masih ada yang belum menetapkan perkara pembebasan BPHTB dan retribusi PBG,” ujar Tomsi mengawali Rakor.
Selain itu, Ia juga minta update pelaksanaan Program Pembentukan Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis (PMG), Program Sekolah Rakyat, dan Pelaksanaan Program pembangunan SMA unggul garuda (Sugar) dari seluruh daerah.
Usai mengikuti rakor, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan menyampaikan, kondisi inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan hingga saat ini, aman dan terkendali.
“Pada Minggu pertama Juni 2025, Inflasi Kalimantan Selatan terkendali. Untuk angka inflasi, Kalsel berada pada 1,25 persen. Ini masih di bawah rata-rata inflasi Nasional di angka 1,60 persen. Dan beberapa komoditas yang mempengaruhi inflasi yaitu daging ayam ras dan cabai merah,” ucap Sulkan.
Sementara untuk Indek perkembangan harga (IPH), disampaikan Sulkan, Kalsel berada pada angka -0,32 persen. Ini di atas nasional yang menduduki angka -0,37%.
“IPH Kabupaten tertinggi di Kalsel adalah Tapin, yang mencapai angka 0,25 persen, sedangkan terendah di HSS -0,42 persen,” tambahnya.
Dalam rakor kali ini menurut Sulkan, ada catatan untuk Provinsi Kalsel, yakni terkait realisasi dana dekonsentrasi.
“Di Pemprov Kalsel masih 0,00 persen untuk realisasinya, dan ini agar dilakukan percepatan,” tutupnya.
Rakor yang diikuti secara virtual oleh seluruh perwakilan Kepala Daerah ini, juga diikuti oleh Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Bulog, serta sejumlah stakeholder terkait. Sementara dari Provinsi Kalsel, selain diikuti Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, diikuti juga oleh, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Kadin Kalsel, BPS Kalsel, Bulog dan Binda Kalsel. (tri)
