Link, Jakarta- Provinsi Kalimantan Selatan menerima Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) Tahun 2025 pada acara penganugerahan digelar pada Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 di Ballroom H.M. Rasjidi Kemenag RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025) malam.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia, dan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratigno, serta Menteri PPPA, Arifah Fauzi kepada Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman.
“Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini pada malam bertanggal 8 Agustus 2025. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menerima penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila), mudah-mudahan ini menambahkan semangat kita dan Kalsel tak hanya menjadi daerah yang Liveable (layak huni) tetapi juga jadi Loveable (menyenangkan),” sampai Wagub Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Hasnuryadi Sulaiman mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam memperhatikan hak-hak anak, kini penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) telah diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan yang menjadi atensi ke depannya untuk lebih baik lagi.
Wagub Hasnuryadi Sulaiman pun mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam merumuskan program ramah anak di Kalimantan Selatan, yang selalu mengutamakan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam sektor layanan publik di masyarakat, terutama kepada anak-anak.
Di acara itu, Wagub Hasnuryadi Sulaiman menyatakan bahwa dirinya selalu semangat untuk mendorong dalam kemajuan Banua, terlebih khususnya menjadikan daerah sebagai kawasan ramah anak. Baik itu aspek pendidikan, rumah sakit, hingga layanan publik lainnya.
“Kita bersyukur dan selalu semangat, mudah-mudahan juga kepada daerah yang terpilih sebagai KLA. Semoga menjadi Kabupaten/Kota yang dicintai dan ramah untuk anak-anak. Dengan bekerja bersama, merangkul semua maka kita wujudkan bersama untuk anak-anak kita,” pungkasnya.
Acara penganugerahan ini dibuka langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi yang turut hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno; Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Eddy Hartono; Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah serta Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota yang berkenan hadir.
Tampak hadir juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AK) Provinsi Kalsel, Hj. Husnul Hatimah dan sebagainya.
Sebanyak 35 Provinsi telah terverifikasi sebagai daerah yang layak anak, kemudian diseleksi kembali hingga Pemprov Kalsel kini berhasil menerima penganugerahan sebagai provinsi layak anak.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pemerintah daerah wajib melaksanakan 5 klaster hak anak, yaitu: Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya Perlindungan Khusus.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengungkapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah daerah maupun tim verifikasi data yang telah bekerja keras untuk menyeleksi Kabupaten/Kota dan Provinsi yang akurat.
“Saya mengucapkan apresiasi yang mendalam dan setulus hati dengan menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam evaluasi tentang Kabupaten/Kota Layak Anak sejak 2024-2025. Perjalanan ini tidaklah sederhana,” ungkap Arifah Fauzi.
Arifah Fauzi mengisahkan, perjalanan cukup begitu lama bahkan langkah itu sebuah ikhtiar besar untuk menuntut komitmen yang kuat, kerja keras yang tak kenal lelah serta ketelitian tinggi dalam memastikan data yang benar-benar akurat dan mampu dipertanggungjawabkan.
Dengan berkolaborasi lintas sektor, Arifah Fauzi menyatakan bahwa itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem perlindungan anak yang solid dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (tri)
