Link, Martapura – Kiat pengendalian tingkat inflasi di daerah dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilakukan Pemkab Banjar, menarik minat Komisi B DPRD Tulungagung untuk melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar.
Diterima Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Mada Taruna didampingi Kabag Ekonomi Setda Banjar Ferdiansyah dan Plt Kabag Kesra Sugian Noor, Wakil Ketua Komisi B DPRD Tulungagung Sofyan Heryanto menyampaikan, maksud dan tujuan Kunker ke Kabupaten Banjar.
“Kami ingin mengetahui kiat-kiat dari Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mengendalikan inflasi agar tidak melambung tinggi karena secara umum Provinsi Kalimantan Selatan tingkat inflasi masih bagus dan cukup terkendali,” katanya.
Mada menjelaskan, Kabupaten Banjar merupakan daerah non Indeks Harga Konsumen (IHK) atau tidak dihitung angka laju inflasinya. Dari 9 langkah konkret pengendalian inflasi yang disampaikan Mendagri dalam Rakornas. Sampai saat ini Kabupaten Banjar telah melaksanakan 6 dari 9 langkah tersebut.
“6 langkah itu melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga dan stok barang, mendapatkan informasi surplus komoditas, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang,” rinci Mada.
Mada juga menyebutkan BUMD yang ada, yaitu PTAM Intan Banjar, PT Baramarta, PT Bank Kalsel, PT BPR Martapura Banjar Sejahtera dan Perumda Pasar Bauntung Batuah.
“Beberapa strategi untuk menjalankan BUMD tersebut diantaranya penguatan kebijakan dan permodalan, pengelolaan secara profesional dan sarana pelayanan publik yang mandiri,” ujar Mada.
Sementara Kabag Ekonomi Setda Banjar Ferdiansyah menambahkan, Pemkab Banjar dan kabupaten/kota lainnya selalu mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mengendalikan inflasi.
“Biasanya sebelum atau menjelang lebaran dan nataru Pemkab Banjar melaksanakan pasar murah dan menjaga ketersediaan pasokan dengan rutin sidak ke pasar dan distributor melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan bersama satgas pangan,” jelas Ferdiansyah. (wahyu)
