Komisi III Kritisi Kontraktor Modal Dengkul

Facebook
Twitter
LinkedIn
komisi III dprd banjar

Link, Martapura – Banyaknya pekerjaan fisik terutama jembatan yang amburadul membuat Komisi III DPRD Banjar geregetan. Pekerjaan yang tidak beres kemudian ditambah kontraktor pelaksana yang dinilai tidak bonafit menjadi bahan evaluasi saat rapat kerja antara Komisi III dengan Dinas PUPR Pemkab Banjar digelar, Kamis 9 Juni 2022.

Usai rapat, Anggota Komisi III yang juga Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kabupaten Banjar  HM Yunani, menyoroti pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar.

Tak terkecuali terkait proyek pembangunan di dua kecamatan yang bermasalah. Yakni proyek pembangunan jembatan di Desa Handil Baru, Kecamatan Aluhaluh, dan proyek pembangunan jembatan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Tatah Makmur.

“Kita mengharapkan kontraktor itu harus bonafit. Begitu pula secara teknis, mereka harus benar-benar menguasai. Serta memiliki ketersediaan dana. Jangan sampai mereka hanya mengharapkan uang muka, atau modal dengkul saja. Karena dampaknya mereka dapat mengulur-ulur waktu karena tidak punya modal,” ujarnya, Kamis (9/6/2022).

Atas dasar tersebut, politisi PAN ini mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar agar lebih mencermati pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Banjar.

“Jangan hanya sekadar melakukan lelang terbuka, dan yang dimenangkan kontraktor yang tidak bonafit karena mendapat iming-iming sesuatu,” tegasnya.

Baca Juga  Tandatangan Palsu, Polres Banjar Agendakan Panggil Dua Orang Saksi Lagi

Apa maksud pernyataannya yang menyebutkan pengerjaan proyek di Kabupaten Banjar selalu dilaksanakan di waktu mendesak, dalam gelaran RDP?

Lebih jauh dijelaskannya, karena pengerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Banjar selalu dikerjakan di penghujung tahun, dan tentunya sangat berdampak. Baik terhadap proyek yang tengah dikerjakan, maupun terhadap proyek baru yang akan diusulkan.

“Kalau dikerjakan di akhir tahun, dampaknya kita tidak sempat mendesain proyek baru. Kalau mau mengusulkan proyek baru, tentunya akan menjadi pertanyaan. Belum lagi proyek lama selesai, kok minta lagi proyek baru?” sebutnya.

Senada dengan itu, Irwan Bora menambahkan, apa yang terjadi dengan persoalan-persoalan kesemrawutan pekerjaan jembatan tersebut tentu membuat prihatin.

“Ini pelajaran berharga bagi kami. Kedepan, kami minta dilibatkan dari awal perencaan. Dengan demikian kami bisa melakukan pengawasan di lapangan dengan baik. Harapannya, kejadian-kejadian seperti Jembatan Mekar Sari itu tidak terulang kembali,” katanya.

Terkait kontraktor yang mengerjakannya, Irwan meminta Pemkab Banjar untuk mem-blacklist dan tidak memperbolehkan lagi bekerja di wilayah Kabupaten Banjar. (zai/BBAM)