Link, Jakarta – Meski pun Menkominfo Johnny G Plate telah ditetapkan sebagai tersangka, Proyek pembangunan base transceiver station (BTS) dan infrastruktur pendukungnya tetap akan dilanjutkan.
Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt Menkominfo), Mahfud MD. Menurutnya, pemerintah akan tetap melanjutkan proyek pembangunan BTS dan infrastruktur pendukungnya, lewat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Kominfo.
“Penegak hukum akan mengusut kasusnya secara tegas terhadap perampok hak-hak rakyat itu. Soal proyeknya nanti kita cari jalan agar itu terus demi kepentingan rakyat,” tegas Plt Menkominfo, Mahfud MD, secara daring usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).
Mahfud MD mengungkapkan, kejanggalan proyek pembangunan BTS dan infrastruktur pendukungnya itu, yang diduga melibatkan mantan Menkominfo Johnny G Plate baru diketahui sekitar 2020.
“Baru muncul masalah sejak anggaran 2020, yaitu ketika proyek senilai Rp28 triliun lebih itu dicairkan dulu sebesar 10 koma sekian triliun pada 2020-2021,” ungkap Mahfud MD yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.
Menurut Mahfud, ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan.
Pihak yang mengerjakan proyek meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022, dengan alasan pandemi COVID-19.
Ketika Maret 2022, baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri, dari target 4.200 menara.
Menurut Mahfud, setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit.
Mahfud mengungkapkan, dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak, karena sesudah diambil 8 sampel dan itu semuanya itu tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi.
Mahfud menegaskan, dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu, hanya sekitar Rp2,1 triliun dari anggaran total yang mencapai Rp 10 triliun.
Menurutnya, masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan, dan harus dipertanggungjawabkan di pengadilan itu sejumlah Rp8 koma sekian triliun. (spy/infopublik)