Link, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau masyarakat, untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying terhadap kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan beras, di tengah isu kenaikan harga barang yang beredar menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
Imbauan itu disampaikan Mendagri, terkait kekhawatiran publik terhadap potensi kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pada momen hari besar keagamaan nasional tersebut.
Mendagri memastikan, stok kebutuhan pokok masyarakat dalam kondisi aman dan mencukupi.
Pemerintah mencatat stok beras nasional saat ini mencapai empat juta ton, sementara pasokan BBM juga tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama periode Ramadhan hingga Lebaran.
“Jadi masyarakat tak usah panic buying, karena justru akan mengganggu rantai pasok makanan. Pemerintah telah memiliki skema untuk mengatasi persoalan harga dan pasokan kebutuhan pokok,” kata Mendagri melalui keterangan resmi, usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/3/2026).
Lebih lanjut, mendagri juga meminta masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap angka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,7 persen.
“Tahun lalu tarif listrik disubsidi, tapi sekarang harganya kembali stabil. Sementara perhitungan ekonomi kita, masih menggunakan harga listrik subsidi,” ujar Mendagri.
Dalam rapat koordinasi tersebut, mendagri menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, khususnya di wilayah Kepri, untuk segera menggelar rapat internal guna memastikan kesiapan pasokan pangan dan energi di daerah masing-masing.
Menurutnya, langkah antisipatif itu penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok agar tidak terjadi gangguan distribusi yang dapat merugikan konsumen.
“Kepala daerah segera rapat dan berkoordinasi bersama distributor serta pengusaha terkait kesiapan pasokan pangan,” ujarnya.
Selain ketersediaan barang, mendagri turut menekankan pentingnya aspek keamanan. Pihaknya meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengamanan di lokasi-lokasi wisata serta mengatur arus mudik secara efektif. Koordinasi lintas sektor dinilai sangat diperlukan untuk mencegah insiden kerumunan massa yang tidak terkendali demi menjamin keselamatan publik.
“Rasa aman dan nyaman harus dihadirkan untuk masyarakat pada saat arus mudik maupun di lokasi-lokasi wisata,” katanya.
Sebagai langkah final, Mendagri menerbitkan instruksi tegas agar seluruh kepala daerah wajib berada di wilayah tugasnya masing-masing mulai 14 Maret hingga 28 Maret 2026.
Kehadiran fisik para pemimpin daerah dianggap krusial untuk memimpin langsung pengendalian situasi, mengawal stabilitas harga, dan menjamin kelancaran keamanan selama perayaan hari besar keagamaan nasional berlangsung.