Link, Banjarmasin – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 Regional Kalimantan, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman mendorong optimalisasi penyerapan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dalam hal ini, peran pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota ujarnya menjadi penting karena secara aturan diberikan ruang sebesar-besarnya untuk bisa mengupload dan mengusulkan calon-calon yang potensial.
“Bahwa pemerintah provinsi itu diberikan ruang dan akses yang sebesar-besarnya untuk menyalurkan KUR,” ujar Maman, Rabu (18/06/2025) di Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Selain Menteri Maman, hadir langsung Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza beserta para deputi di kementerian terkait, Gubernur Kalsel H Muhidin diwakili Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov, Isharwanto dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai.
Ada empat poin penting yang disampaikan Menteri UMKM Maman kepada peserta rakor, yakni mendorong peran aktif Pemda untuk mengunggah data debitur KUR potensial.
Kemudian soal monitoring penyaluran KUR untuk memastikan kelancaran proses serta meningkatkan pencapaian target program secara optimal.
Selanjutnya, memperkuat sinergi antara pemerintah lembaga keuangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan distribusi KUR berjalan lancar dan tepat sasaran.
Poin terakhir, perlunya mengidentifikasi kendala dalam proses penyaluran KUR dan merumuskan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas program.
Disebutkan Menteri Maman, data Kementerian UMKM tangal 16 Juni 2025 tercatat, total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun, dengan jumlah debitur 113,064 orang, ditambah debitur baru 51.139, dan debitur gradual 25.114, dan sektor produksi mencapai 62,96 persen.
Menteri Maman mengapresiasi kinerja pihak terkait dengan capaian ini, karena penggunaan dana di sektor produksi 62,96 persen sudah di atas target.
Selain itu, disampaikan keinginan pemerintah pusat dalam hal penyaluran KUR, tidak hanya sekedar melihat pendistribusian dari aspek kuantitas, tapi aspek kualitas.
Pada kesempatan itu, Deputi bidang Usaha Mikro, Kementerian UMKM, Muhammad Riza Damanik dalam laporannya menyebut, rakor di Banjarmasin ini kali ketiga dari lima yang diagendakan.
Rakor akan mengevaluasi pelaksanaan penyaluran KUR, mengidentifikasi permasalahan, dan mencari solusi terbaik untuk memastikan penyaluran KUR berjalan lancar dan tepat sasaran.
Kegiatan ini diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan dalam penyaluran KUR dan memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran.
Rakor bertujuan meningkatkan pemahaman dan sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, penyalur KUR, dan pelaku UMKM.
Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai KUR 2025, mencari solusi atas kendala dalam penyaluran KUR, memastikan penyaluran KUR tepat sasaran,dan meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, penyalur KUR, dan pelaku UMKM.
Sementara itu, Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza dalam arahannya mengatakan, pihaknya berusaha terus mendorong kemudahan akses UMKM mendapatkan KUR ini.
Disebutkan, masih terdapat UMKM yang menghadapi kendala SLIK bermasalah, legalitas usaha tidak ada NIB/SKU, kesulitan debitur naik kelas/graduasi KUR karena keterbatasan agunan.
Kendala lain, belum optimalnya pemanfaatan pembiayaan UMKM berbasis komunikasi dan kemitraan seperti KUR khusus.
“Kami dari kementerian UMKM berusaha memfasilitasi teman-teman (UMKM,red),” ujarnya sembari meminta permasalahan ini dibahas dalam rakor di regional Kalimantan ini.
Turut hadir dalam kegiatan, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Direktur Bank Kalsel Fahrudin, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, unsur perbankan/lembaga penyalur, kepala SKPD terkait, dan pelaku usaha serta unsur terkait lainnya. (tri)
