Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya pelayanan publik yang responsif dan inklusif berbasis digital, merupakan sasaran dari tujuan akhir pada misi ketiga dari total empat misi yang dituangkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby–Wartono, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2025–2029.
Linkalimantan.com, Banjarbaru
Di tengah arah pembangunan Banjarbaru yang semakin berbasis data, teknologi, dan keterbukaan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berperan sebagai simpul strategis digital pemerintahan. Peran ini tidak sekadar mencakup pengelolaan jaringan, aplikasi, atau media sosial, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera).
Di periode kepemimpinan Lisa–Wartono, pembangunan daerah periode 2025–2029 diarahkan agar tidak lagi berjalan secara parsial. Melainkan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) didorong bergerak dalam satu sistem yang sama, berbasis data, terintegrasi, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Transformasi digital, ditegaskan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, sebagai bagian penting dalam mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Digitalisasi pemerintahan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui data yang terintegrasi, layanan yang cepat, dan komunikasi publik yang terbuka, pembangunan Banjarbaru harus berjalan lebih efektif, transparan, dan dirasakan oleh seluruh warga,” ujarnya.
Mewujudkan visi Banjarbaru EMAS tentunya membutuhkan kerja lintas sektor yang saling terhubung. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta tidak hanya menjalankan program, tetapi juga memastikan setiap kebijakan berbasis data dan dapat diukur dampaknya.
“Banjarbaru EMAS tidak bisa diwujudkan dengan kerja yang terpisah-pisah. Semua perangkat daerah harus bergerak dalam satu sistem, berbasis data, terukur, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” katanya.
Jika Bapperida menjadi pusat perencanaan pembangunan, BPKAD menjaga arah penganggaran, Disdukcapil menyediakan basis data kependudukan, dan BKPSDM memperkuat sumber daya aparatur, maka dalam kerangka tersebut Diskominfo menjadi salah satu penghubung utama antara data, teknologi, pelayanan publik, dan komunikasi pemerintah.
Diskominfo Banjarbaru hadir sebagai infrastruktur digital yang membuat seluruh sistem itu dapat saling terhubung, dan peran Diskominfo paling kuat terlihat pada aspek “Maju” dan “Adil” dalam Banjarbaru EMAS.
Pada aspek Maju, Diskominfo mendorong transformasi digital pemerintahan melalui pengembangan aplikasi Idaman Publik dan Idaman Office. Idaman Publik dirancang sebagai layanan terintegrasi bagi masyarakat, sedangkan Idaman Office menjadi sistem pendukung kinerja internal pemerintahan agar lebih efisien, transparan, dan berbasis data.
Sedangkan pada aspek Adil, Diskominfo mendorong pemerataan akses digital agar layanan pemerintah tidak hanya mudah dijangkau warga di pusat kota, tetapi juga masyarakat di wilayah yang akses jaringannya masih terbatas. Upaya ini dilakukan melalui perluasan jaringan, penanganan wilayah blankspot, penguatan literasi digital, serta pemanfaatan media center, videotron, media sosial, media massa, dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
Secara data, fondasi digital Banjarbaru mulai terlihat semakin kuat. Hingga 2026, layanan Diskominfo telah menjangkau 115 titik akses dengan cakupan 100 persen pada SKPD, kelurahan, puskesmas, dan jenjang SMP. Capaian ini penting karena menyentuh sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.
Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan mencatat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 88,94 pada 2025, dengan rata-rata lama sekolah (RLS) 11,07 tahun dan harapan lama sekolah (HLS) 14,87 tahun. Capaian ini membutuhkan dukungan sistem data, akses jaringan sekolah, serta kemampuan aparatur dan tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi.
Di sektor kesehatan, dukungan digital juga semakin penting. Banjarbaru mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 82,20 dan angka harapan hidup 75,44 tahun pada 2025. Capaian tersebut tidak hanya bergantung pada layanan medis, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membaca data, memetakan sasaran, dan merespons kebutuhan masyarakat secara cepat.
Dalam konteks ini, aplikasi Idaman Publik menjadi salah satu jembatan penting. Layanan yang terintegrasi di dalamnya mencakup layanan siap bencana, Portal Satu Data, layanan kegawatdaruratan, JDIH, CCTV, layanan kependudukan, SIPOPI atau layanan pasien online RS Idaman, hingga LAPOR sebagai kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat.
Peran Diskominfo sebagai walidata daerah juga menjadi kunci penting dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di Banjarbaru. Pada 2025, Indeks Satu Data Indonesia Kota Banjarbaru tercatat 75,12 persen. Nilai ini menunjukkan tata kelola data daerah telah berjalan dengan mengacu pada prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi.
Integrasi data menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan kerja lintas OPD. Disdukcapil mencatat jumlah penduduk Banjarbaru sebanyak 293.332 jiwa, dengan cakupan kepemilikan KTP elektronik 99,68 persen dan akta kelahiran 98,92 persen. Data kependudukan tersebut menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam menentukan penerima bantuan, Dinas Pendidikan dalam memetakan peserta didik, Dinas Kesehatan dalam membaca sasaran layanan, hingga Bapperida dalam menyusun prioritas pembangunan.
Di sektor sosial, data yang akurat berkontribusi terhadap penajaman program perlindungan masyarakat rentan. Angka kemiskinan Banjarbaru turun menjadi 3,44 persen pada 2025 atau sekitar 11.065 jiwa. Dinas Sosial juga menjalankan bantuan bagi lansia, penyandang disabilitas, bantuan iuran BPJS, hingga program sewa rumah bagi lansia.
Di sektor infrastruktur, integrasi data mendukung kerja Dinas PUPR. Pembangunan drainase sepanjang 12,5 kilometer serta pembangunan 14 embung dan kolam retensi berhasil menekan titik banjir dari 52 menjadi 9 titik pada periode 2025–2026. Ketika data wilayah, laporan masyarakat, pemantauan lapangan, dan sistem digital terhubung, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan dengan lebih presisi.
Diskominfo juga memperkuat infrastruktur pengawasan kota melalui pemasangan 110 titik CCTV strategis, terdiri dari 80 lokasi di jalan raya utama dan 30 titik di unit pelayanan publik. CCTV ini bukan hanya alat pemantauan keamanan, tetapi juga dapat menjadi data visual untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.
Namun, semakin digital sebuah pemerintahan, semakin besar pula kebutuhan menjaga keamanan data.
Diskominfo mencatat selama Januari hingga Maret 2026 terdapat 23.465.343 anomali trafik pada sistem elektronik Pemerintah Kota Banjarbaru. Meski tidak semuanya berarti serangan berhasil, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi ancaman terhadap sistem digital daerah.
Dari sisi insiden terverifikasi, terdapat 12 insiden dengan ancaman dominan berupa web defacement sebesar 33,3 persen. Untuk mengatasi risiko tersebut, Diskominfo memperkuat mitigasi melalui pemantauan sistem, penggunaan Security Information and Event Management, Endpoint Detection and Response, vulnerability assessment, firewall, Web Application Firewall, strategi backup, Business Continuity Plan, serta penguatan CSIRT yang berkoordinasi dengan BSSN.
Di sisi komunikasi publik, Diskominfo menjadi wajah pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan. Strateginya dilakukan melalui kanal multiplatform, mulai dari website resmi, Instagram, TikTok, X, Facebook, YouTube, media center, videotron, Banjarbaru Sepekan, talkshow, podcast, live streaming, hingga kerja sama produksi dengan berbagai kanal.
Pada 2025, Pemko Banjarbaru menerima 377 laporan aspirasi dan pengaduan melalui kanal resmi, di luar arsip dan tunda. Angka ini menunjukkan ruang komunikasi dua arah mulai berjalan. Masyarakat tidak hanya membaca informasi, tetapi juga ikut mengawasi, memberi masukan, dan menyampaikan keluhan.
Tantangan Diskominfo ke depan tetap besar. Masih ada wilayah blankspot, khususnya di sebagian Cempaka dan Landasan Ulin Utara. Literasi digital masyarakat juga belum merata. Di internal pemerintahan, integrasi aplikasi antar-OPD masih perlu terus diperkuat agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Selain itu, kapasitas SDM digital aparatur harus terus ditingkatkan agar transformasi digital tidak hanya berhenti pada aplikasi, tetapi benar-benar mengubah cara kerja birokrasi. Dalam hal ini, hubungan Diskominfo dengan BKPSDM menjadi penting. BKPSDM mencatat jumlah ASN Banjarbaru sebanyak 5.723 orang dengan Indeks Profesionalitas ASN 84,56 atau kategori tinggi.
Dalam kerangka Banjarbaru EMAS, Diskominfo bukan sekadar dinas teknis, tetapi menjadi penghubung antara data dan keputusan, antara layanan dan masyarakat, antara pembangunan fisik dan sistem digital.
Jika PUPR membangun drainase dan jalan, Dishub menggerakkan transportasi, Dinas Pendidikan memperkuat SDM, Dinas Kesehatan menjaga kualitas hidup, Dinas Sosial melindungi kelompok rentan, dan Diskopumnaker menggerakkan ekonomi rakyat, maka Diskominfo memastikan seluruh capaian itu dapat dibaca, dikomunikasikan, dipantau, dan diakses secara lebih terbuka.
Dengan fondasi tersebut, transformasi digital Banjarbaru berada pada jalur yang tepat. Digitalisasi bukan lagi pelengkap, tetapi menjadi tulang punggung pemerintahan modern. Melalui Satu Data, layanan terintegrasi, keamanan informasi, pemerataan akses, dan komunikasi publik yang responsif, Diskominfo ikut memastikan visi Banjarbaru EMAS tidak hanya menjadi slogan, tetapi hadir dalam layanan yang lebih cepat, data yang lebih akurat, dan pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat. (zainuddin/link)
