Hari ke-9: 47.834 Jemaah Haji Indonesia Diberangkatkan, Layanan Dipastikan Lancar dan Tertib

-

29 April 2026

Transportasi publik terintegrasi mempercepat akses masyarakat mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan ekonomi.

Linkalimantan.com, Banjarbaru

Pengembangan transportasi publik tentunya tidak dapat berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pembangunan terintegrasi yang dirancang sejak tahap perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Banjarbaru.

Hal tersebut juga harus didukung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam hal penganggaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pembangunan infrastruktur, serta penguatan kualitas sumber daya manusia oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), termasuk di sektor pendidikan.

Memegang peran strategis sebagai penghubung mobilitas antarwilayah sekaligus pendorong efisiensi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus memperkuat sistem transportasi perkotaan berbasis konektivitas dan layanan publik modern dengan mengoperasikan Feeder Trans Banjarbaru sejak 2024 hingga 2026. Upaya ini merupakan bagian dari strategi mendukung visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, Sejahtera) melalui integrasi lintas wilayah, peningkatan akses mobilitas masyarakat, serta kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam perencanaan, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sumber daya manusia.

Kepala Dishub Kota Banjarbaru, Muhammad Mirhansyah, menegaskan bahwa transportasi publik bukan sekadar layanan perpindahan orang, tetapi juga instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Transportasi publik yang terintegrasi akan mempercepat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan ekonomi. Ini bagian dari upaya kita mewujudkan kota yang maju dan berkeadilan,” ujarnya.

Secara regulatif, penyelenggaraan angkutan umum di Banjarbaru mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 139 ayat (3) yang mewajibkan pemerintah daerah menjamin ketersediaan angkutan umum, serta Pasal 158 yang menegaskan pentingnya angkutan pengumpan (feeder) dalam mendukung sistem transportasi massal.

Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui operasional Feeder Trans Banjarbaru yang menjadi bagian dari sistem transportasi kawasan metropolitan Banjarbakula. “Kehadiran feeder ini berfungsi sebagai penghubung dari kawasan permukiman menuju titik-titik layanan utama dan jaringan transportasi yang lebih besar,” katanya.

Dari sisi operasional, armada yang digunakan merupakan kendaraan tipe Gran Max yang telah dimodifikasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dilengkapi berbagai fitur keselamatan seperti dashcam, kamera pemantau pengemudi, alat pemadam api ringan, hingga sabuk keselamatan di setiap kursi. Guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, kendaraan tersebut juga dilengkapi fasilitas kenyamanan seperti pendingin udara, kursi prioritas, serta sistem pintu otomatis.

Tidak hanya terintegrasi, teknologi juga menjadi bagian penting dalam modernisasi transportasi. Melalui aplikasi Mitra Darat, masyarakat dapat memantau posisi armada secara real time, mengetahui jadwal operasional, serta merencanakan perjalanan dengan lebih efisien. Digitalisasi ini sejalan dengan arah pembangunan pemerintahan berbasis elektronik yang juga didorong oleh BKPSDM dan Bapperida dalam kerangka Satu Data Pembangunan.

Dalam aspek jaringan layanan, hingga 2026 Trans Banjarbaru telah mengoperasikan 11 trayek dari total 20 trayek yang direncanakan. Pada tahap awal peluncuran 1 September 2024, sebanyak 17 unit armada melayani tujuh trayek utama yang menghubungkan kawasan strategis seperti Halte Al-Mukarramah, Lapangan Rebatik, Terminal Simpang 4, hingga Balai Kota.

Pengembangan terus dilakukan pada 2025 dengan penambahan sembilan armada baru untuk empat trayek tambahan, termasuk akses ke kawasan pelayanan publik seperti RSUD Idaman dan pusat pendidikan seperti SMPN 9. Hal ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara sektor transportasi dengan sektor kesehatan dan pendidikan.

Data operasional menunjukkan tren peningkatan signifikan jumlah penumpang. Pada periode awal 2024, jumlah pengguna tercatat sebanyak 5.591 orang. Angka tersebut melonjak drastis pada 2025 menjadi 162.001 penumpang. Sementara itu, pada triwulan pertama 2026, jumlah penumpang telah mencapai 59.161 orang. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa keberadaan transportasi publik mulai diterima masyarakat sebagai alternatif mobilitas yang efisien, sekaligus mencerminkan keberhasilan kebijakan integrasi transportasi yang dirancang pemerintah daerah.

Keberhasilan sektor transportasi tidak terlepas dari peran Dinas PUPR, khususnya bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air. Pembangunan jalan, drainase, serta penanganan banjir menjadi faktor penentu kelancaran operasional transportasi. Infrastruktur jalan yang baik serta sistem drainase yang optimal memastikan armada dapat beroperasi tanpa hambatan, terutama di wilayah rawan genangan.

Di sisi lain, perencanaan trayek dan pengembangan jaringan transportasi sangat bergantung pada data yang disediakan oleh Disdukcapil dan analisis Bapperida sebagai dasar dalam menentukan wilayah prioritas layanan dan perencanaan pembangunan yang memastikan konektivitas antarwilayah berjalan efektif. Begitu juga di sektor pendidikan. Akses transportasi yang memadai memungkinkan peningkatan angka partisipasi sekolah serta mendukung capaian rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) yang menjadi indikator kinerja Dinas Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa transportasi bukan hanya urusan mobilitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Selain itu, keberadaan transportasi publik juga mendukung program sosial yang dijalankan Dinas Sosial, khususnya dalam memudahkan akses kelompok rentan terhadap layanan bantuan dan fasilitas publik. Mobilitas yang terjangkau menjadi faktor penting dalam memastikan pemerataan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari sisi penganggaran, BPKAD berperan dalam memastikan keberlanjutan program transportasi melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran. Di tengah kebijakan efisiensi, sektor transportasi tetap menjadi prioritas karena dampaknya yang luas terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Lebih jauh, integrasi transportasi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan kota berkelanjutan. Dengan mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik, pemerintah dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, menekan emisi kendaraan, serta menciptakan lingkungan kota yang lebih nyaman dan sehat.

Dalam kerangka Banjarbaru EMAS, sektor transportasi menjadi representasi nyata dari aspek “Maju” melalui modernisasi layanan dan teknologi, serta aspek “Adil” melalui pemerataan akses mobilitas bagi seluruh masyarakat.

Bahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah merencanakan integrasi tarif antara Trans Banjarbakula dan feeder Trans Banjarbaru. Kebijakan ini diharapkan semakin meningkatkan efektivitas sistem transportasi serta mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi publik.

Dengan berbagai capaian dan pengembangan yang terus dilakukan, Dinas Perhubungan Banjarbaru menunjukkan bahwa pembangunan transportasi tidak hanya soal infrastruktur dan armada, tetapi juga tentang membangun sistem yang terintegrasi, berbasis data, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Transportasi yang terhubung, data yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas OPD menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa Banjarbaru tidak hanya tumbuh sebagai kota administratif, tetapi juga berkembang menjadi kota modern yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. (zainuddin/link)

Piala Thomas 2026: Indonesia Kalah Telak 1-4 dari Prancis di Laga Penentuan Grup D

Penulis

-

29 April 2026

Piala Thomas 2026 — Fajar Alfian-Muhammad Shohibul Fikri/[Foto:PBSI]

Link, Jakarta – Tim putra Indonesia harus mengakui keunggulan tim kuat Prancis di laga penyisihan terakhir Grup D ajang beregu paling bergengsi Piala Thomas 2026 dengan skor telak 1-4.

Di partai pertama tunggal putra, pemain peringkat 5 dunia, Jonatan Christie tak mampu meraih poin penuh melawan musuh bebuyutannya peringkat 4 dunia, Christo Popov lewat pertandingan dua game langsung dengan skor 19-21 dan 14-21, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadium Forum Horsens, Denmark pada Rabu (29/4) dinihari WIB.

Dengan kekalahan ini, Jonatan Christie masih tertinggal dari Christo Popov dalam rekor head to head dengan kedudukan 1-3 di mana pertemuan terakhir kedua pemain tersebut terjadi di babak perempat final India Open 2026 lalu dengan straight game 21-19 dan 21-19 untuk kemenangan Merah Putih.

Di partai kedua tunggal kedua, pemain peringkat 14 dunia, Alwi Farhan kembali menyerah saat menghadapi musuh bebuyutannya peringkat 10 dunia, Alex Lanier lewat pertandingan dua game langsung dengan skor 16-21 dan 19-21.

Alwi Farhan kini harus tertinggal dalam rekor head to head melawan Alex Lanier dengan 2-3, di mana pertemuan terakhir kedua pemain tersebut terjadi di babak 32 besar Malaysia Open 2026 lalu dengan rubber game 13-21, 21-19 dan 13-21 untuk kemenangan Prancis.

Di partai ketiga, pemain senior Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting diharapkan mampu mendulang poin penuh, justru gagal menghadapi pemain peringkat 17 dunia, Toma Junior Popov lewat pertandingan ketat rubber game dengan skor 22-20, 15-21 dan 20-22.

Di partai keempat ganda putra, pasangan profesional peringkat 9 dunia, Sabar Karyaman Gutama / Moh Reza Pahlevi Isfahani, gagal menyelamatkan Indonesia dari kekalahan saat melawan wakil Prancis, Eloi Adam / Leo Rossi lewat pertandingan dua game langsung dengan skor identik 19-21 dan 19-21.

Sedangkan di partai terakhir ganda kedua, pasangan peringkat 3 dunia Fajar Alfian / Muhammad Shohibul Fikri mampu meraih poin pertama saat menghadapi wakil Prancis peringkat 21 dunia , Christo Popov / Toma Junior Popov lewat pertandingan ketat rubber game dengan skor 21-18, 19-21 dan 21-11.

Bus Shalawat 24 Jam Disiapkan untuk Jemaah Haji Indonesia di Makkah

Penulis

-

28 April 2026

Link, Makkah – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan fasilitas bus Shalawat selama 24 jam penuh di Makkah. Operasional transportasi ini disediakan secara merata, menjangkau 21 rute yang tersebar di lima wilayah akomodasi utama jemaah.

Kebijakan ini merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk mempermudah pergerakan jemaah. Fasilitas tetap diberikan meskipun penginapan jemaah berada di bawah radius minimal dua kilometer dari Masjidil Haram.

“Sesuai ketentuan Kerajaan Arab Saudi, jemaah yang jaraknya 2.000 meter itu wajib diberikan transportasi, namun pemerintah Indonesia memberikan kebijakan seluruh akomodasi diberikan transportasi,” ujar Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M, Syarif Rahman, saat ditemui di Kantor Daerah Kerja Makkah, Minggu (27/4/2026).

Ketersediaan transportasi untuk jemaah haji Indonesia tahun ini didukung oleh pengerahan 452 unit bus kota yang beroperasi dengan sistem pergantian shift 24 jam. Setiap kendaraan yang digunakan wajib memenuhi kriteria kelayakan jalan dengan usia operasional maksimal lima tahun.

Pengaturan ritme keberangkatan bus disesuaikan langsung dengan dinamika pergerakan jemaah setiap harinya. Menjelang waktu salat fardu, petugas akan melipatgandakan jumlah armada yang standby di halte-halte sekitar hotel.

“Bus-bus itu beroperasi dari jam 00.00 sampai jam 00.00 kembali, jadi satuannya adalah hari, bukan putaran,” jelas Syarif.

Jemaah haji yang ingin menuju Masjidil Haram akan difasilitasi melalui tiga titik pemberhentian akhir, yakni Terminal Jiad (Ajyad), Jabal Ka’bah, dan Syib Amir. Terminal tersebut ditetapkan berdasarkan wilayah keberangkatan asal jemaah untuk menghindari kemacetan.

Layanan vital ini dipastikan akan terus beroperasi sejak kedatangan kloter pertama jemaah haji di Makkah pada 30 April 2026 mendatang, hingga kepulangan kloter terakhir menuju Tanah Air. Pemerintah berharap kemudahan akses ini dimanfaatkan secara tertib oleh seluruh jemaah.

30.611 Jemaah Haji Indonesia Tiba di Tanah Suci, Layanan Ramah Lansia Diperkuat

Penulis

-

28 April 2026

Link, Madinah – Hingga Minggu, (26/04/2026) per 18:00 WAS, sebanyak 30.611 jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, tercatat 6.172 jemaah lanjut usia yang ikut dalam rombongan kedatangan, tersebar dalam 78 kelompok terbang atau kloter.

Kedatangan jemaah terus berlangsung secara bertahap. Petugas haji Daerah Kerja Bandara memastikan seluruh proses pelayanan berjalan tertib, mulai dari penyambutan jemaah, pendampingan lansia dan disabilitas, pengawasan barang bawaan, hingga pengaturan pergerakan jemaah menuju area transportasi.

Kepala Daerah Kerja Bandara, Abdul Basir, menegaskan bahwa tingginya jumlah jemaah lansia menjadi perhatian khusus dalam pelayanan tahun ini. Karena itu, sejumlah fasilitas pendukung disiapkan agar jemaah dapat melewati proses kedatangan dengan lebih nyaman, aman, dan manusiawi.

“Sampai hari ini, 30.611 jemaah telah tiba di Tanah Suci melalui 78 kloter. Dari jumlah itu, 6.172 di antaranya adalah jemaah lansia. Angka ini menjadi perhatian kami, karena pelayanan di bandara harus benar-benar responsif terhadap kondisi jemaah yang baru menempuh perjalanan panjang,” ujar Abdul Basir di Madinah, Minggu (26/4/2026).

Ia menjelaskan, Daker Bandara terus memperkuat layanan ramah lansia dengan menyiapkan fasilitas tambahan di titik-titik layanan kedatangan. Fasilitas tersebut meliputi pampers bagi jemaah lansia yang membutuhkan, mobil golf untuk membantu mobilitas jemaah di area paviliun, serta payung kursi roda di seluruh terminal.

“Kami menyiapkan pampers untuk jemaah lansia yang membutuhkan, mobil golf untuk membantu mobilitas di area paviliun, dan payung kursi roda di semua terminal. Ini bagian dari ikhtiar kami agar jemaah, terutama lansia dan pengguna kursi roda, tetap terlindungi dan mendapat perhatian lebih sejak tiba di bandara,” katanya.

Menurut Abdul Basir, layanan bandara adalah tentang kepekaan petugas dalam membaca kebutuhan jemaah. Apalagi, sebagian jemaah tiba dalam kondisi lelah setelah menjalani penerbangan panjang dari Tanah Air.

“Petugas kami minta bekerja cepat dan peka. Ada jemaah yang kuat berjalan, ada yang perlu dituntun, ada yang harus segera dibantu kursi roda. Semua harus dilayani dengan pendekatan yang sabar dan penuh empati,” tambahnya.

Petugas juga terus ditempatkan di titik-titik layanan strategis untuk membantu jemaah saat antre, pengambilan bagasi, pemeriksaan dokumen, hingga pergerakan menuju bus. Koordinasi lintas unsur di bandara pun terus diperkuat agar setiap kedatangan kloter dapat tertangani dengan baik.

Abdul Basir memastikan bahwa Daker Bandara akan terus melakukan evaluasi harian seiring bertambahnya kedatangan jemaah.

“Kedatangan jemaah masih terus berjalan. Karena itu, layanan di bandara akan terus kami evaluasi setiap hari. Prinsipnya, jemaah harus merasa aman, nyaman, terbantu, dan merasakan negara benar-benar hadir dalam memenuhi kebutuhan mereka,” tutupnya.

Dengan jumlah kedatangan yang terus bertambah, Daker Bandara memastikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia tetap berjalan cepat, tertib, dan ramah lansia sejak jemaah menginjakkan kaki di Tanah Suci.

Visi Banjarbaru EMAS: Sektor Ekonomi Wujud “Sejahtera”

Penulis

-

28 April 2026

‘Di usia ke-27, Banjarbaru terus bergerak maju. Kita ingin pembangunan yang dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Banjarbaru.’

Linkalimantan.com, Banjarbaru

Komitmen kuat menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tersebut diungkapkan Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, saat membuka Expo dan Job Fair (pameran bursa kerja) yang menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumnaker) selama empat hari, 17–20 April 2026, di Lapangan dr Murdjani Banjarbaru.

Pelaksanaan Expo dan Job Fair tidak hanya dimaknai sebagai bagian dari perayaan, tetapi juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Expo menjadi salah satu ikhtiar Pemko Banjarbaru untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan UMKM sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat. Sementara itu, Job Fair menjadi sarana strategis dalam membuka akses kerja seluas-luasnya serta menekan angka pengangguran secara bertahap.

Sebanyak 21 perusahaan bersama BP3MI Provinsi Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dengan menyediakan 1.553 lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja.

Di masa kepemimpinannya bersama Wartono sebagai Wakil Wali Kota Banjarbaru, ia menaruh harapan besar untuk memperkuat fondasi kesejahteraan dalam mewujudkan visi Banjarbaru EMAS, yakni Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera.

Melalui Diskopumnaker, Pemko Banjarbaru terus mendorong penguatan UMKM, koperasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Program ini menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif periode 2025–2029, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Sektor ekonomi tidak hanya dipahami sebagai urusan angka pertumbuhan dalam kerangka pembangunan Banjarbaru EMAS. Lebih jauh, ekonomi daerah harus mampu menjangkau masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat daya saing, dan mendorong kemandirian.

Atas dasar tersebut, pengembangan UMKM dan ketenagakerjaan menjadi salah satu pintu penting untuk memastikan kesejahteraan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan secara lebih luas.

Memegang peran strategis dalam menggerakkan ekonomi berbasis masyarakat, Diskopumnaker menilai UMKM sebagai sektor yang paling dekat dengan kehidupan warga, sekaligus menjadi ruang bagi banyak keluarga untuk bertahan, tumbuh, dan meningkatkan pendapatan.

Sebab, ketika UMKM berkembang, dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan omzet pelaku usaha, tetapi juga pada terbukanya peluang kerja baru dan bergeraknya ekonomi di lingkungan sekitar, serta memiliki korelasi kuat dengan upaya penurunan kemiskinan.

Dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi, Diskopumnaker memberikan pelatihan, pendampingan usaha, peningkatan kapasitas produksi, manajemen usaha, hingga pemasaran digital agar pelaku UMKM mampu naik kelas.

“Tantangan ekonomi yang semakin kompetitif menuntut pelaku usaha tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memahami pasar, mengelola keuangan, menjaga kualitas produk, dan memanfaatkan teknologi digital,” ujar Kepala Diskopumnaker Kota Banjarbaru, Sartono, belum lama tadi.

Digitalisasi menjadi salah satu kunci dalam pengembangan UMKM. Pemanfaatan platform digital membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar kini memiliki kesempatan dipasarkan lintas wilayah. Transformasi ini sejalan dengan arah pembangunan Banjarbaru sebagai kota yang maju, adaptif, dan berbasis teknologi.

Sektor koperasi juga tetap menjadi pilar penting ekonomi kerakyatan karena mengandung nilai gotong royong yang sejalan dengan karakter masyarakat.

“Melalui koperasi, pelaku usaha dapat memperkuat jejaring, meningkatkan kapasitas, serta membangun daya tawar bersama. Jika dikelola dengan baik, koperasi dapat menjadi wadah yang membantu UMKM bertahan dan berkembang di tengah perubahan ekonomi,” katanya.

Pada sisi ketenagakerjaan, Diskopumnaker juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, kewirausahaan, dan penempatan tenaga kerja menjadi bagian dari upaya menekan pengangguran. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi akan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia kerja, sekaligus mampu membuka usaha sendiri.

Kendati demikian, tantangan di sektor ketenagakerjaan tidaklah ringan. Kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan dunia industri masih menjadi pekerjaan rumah. Perubahan teknologi yang cepat juga menuntut pekerja untuk terus belajar dan beradaptasi. Karena itu, program pelatihan tidak cukup hanya bersifat formal, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman.

Untuk memastikan program penguatan ekonomi kerakyatan berjalan sesuai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Banjarbaru turut berperan dalam menyusun program berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat.

Sebab, data pengangguran, potensi ekonomi lokal, sebaran pelaku usaha, dan tingkat kemiskinan menjadi dasar penting agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

Begitu pula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang berperan dalam menjaga keberlanjutan program. Terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sektor ekonomi tetap perlu mendapat perhatian karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Tak terkecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mendukung ekonomi rakyat melalui pembangunan infrastruktur. Kondisi jalan yang baik mempermudah distribusi barang dan akses menuju pasar, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru.

Hal tersebut diperkuat dengan dukungan dari Dinas Perhubungan (Dishub) dalam memperlancar mobilitas pelaku usaha dan distribusi produk, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait kebijakan berbasis data.

Sebab, data kependudukan membantu pemerintah memetakan kelompok masyarakat, pelaku usaha, dan tenaga kerja yang menjadi sasaran program. Dengan data yang akurat, program pemberdayaan ekonomi dapat lebih efektif dan mengurangi risiko salah sasaran.

Dalam visi Banjarbaru EMAS, sektor ekonomi menjadi wajah dari aspek “Sejahtera”. Namun, kesejahteraan tidak akan berdiri sendiri tanpa keadilan akses, kemajuan layanan, dan tata kelola yang baik. Karena itu, penguatan UMKM, koperasi, dan tenaga kerja menjadi bagian dari upaya besar membangun Banjarbaru yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakatnya untuk maju bersama. (zainuddin/link)

Gubernur Kalsel Raih Penghargaan Nasional Pada Peringatan Otda 2026

Penulis

tri

-

27 April 2026

Link, Jakarta- Penghargaan Nasional, kembali diraih Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin. Penghargaan ini diberikan atas capaian kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam upacara yang digelar di Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025. Kalimantan Selatan masuk dalam lima besar provinsi berkinerja terbaik secara nasional bersama DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, sekaligus menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang meraih capaian tersebut.

“Alhamdulillah, Kalimantan Selatan masuk lima besar nasional dan menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang menerima penghargaan ini,” ujar Muhidin usai mengikuti upacara.

Ia menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. Karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah.

“Mari kita bersama-sama terus menjalankan otonomi daerah di wilayah masing-masing dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurut Muhidin, peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi fokus utama pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menjalankan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita harus selalu siap siaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan kebijakan pemerintahan setiap saat,” tegasnya.

Selain penghargaan tersebut, Kemendagri juga memberikan apresiasi lain seperti National Governance Awards 2026 bagi kepala daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, terdapat 30 pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, yang menerima penghargaan berdasarkan penilaian kinerja.

Upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa otonomi daerah merupakan proses yang terus berkembang dan tidak bersifat statis.

“Ada satu kata yang sangat lekat dengan otonomi daerah, yaitu kewenangan. Inilah yang menjadi pembeda utama dibandingkan sistem sebelumnya,” ujar Bima.

Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan harus diimbangi dengan kemampuan dan integritas. “Kewenangan tanpa kemampuan hanya akan menjadi angan-angan. Dan kewenangan tanpa integritas berpotensi melahirkan penyimpangan,” pesannya.

Peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh setiap 25 April tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, sebagai komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (tri)

Reshuffle Kabinet Prabowo: 6 Pejabat Baru Resmi Dilantik

Penulis

-

27 April 2026

Link, Jakarta – Demi efektivitas jalannya pemerintahan menghadapi tantangan global, Presiden RI Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih 2024-2029. Untuk itu, Presiden melantik enam pejabat baru dalam jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sebanyak enam pejabat baru mengisi jabatan dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih, antara lain Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, dan Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin)

Adapun, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) menggantikan Hanif Faisol.

Pengangkatan Jumhur sebagai Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029 mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Pelantikan Hanif ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta, pada 27 April 2026.

Wamenko Pangan merupakan jabatan baru pada kementerian tersebut. Hanif nantinya akan bertugas mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk mewujudkan swasembada pangan dan juga program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) yang selama ini berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Sebelum menjadi menteri, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLHK).

Kemudian, Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggantikan Angga Raka Prabowo yang tetap menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sebelumnya, M Qodari menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Pengganti Qodari sebagai pimpinan Kantor Staf Presiden (KSP) adalah Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ke-33 itu sebelum menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Dudung menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Sementara, Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi setelah pernah menjadi Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) di era 2024-2025.

Sedangkan, mantan Menteri Mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran 2024-2025, Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Nasional. Politikus PKB tersebut menggantikan Sahat Manaor Panggabean untuk memimpin badan yang menyatukan fungsi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia.

Keenam pejabat pemerintahan yang baru itu sama-sama mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.

Acara pelantikan tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Kemudian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta akademisi Rocky Gerung dan aktivis senior Syahganda Nainggolan. (infopublik).

PTAM Intan Banjar Setorkan Dividen ke Pemkab Banjar

Penulis

-

27 April 2026

Link, Martapura – Perseroan Daerah Air Minum (PTAM) Intan Banjar menyerahkan dividen atau pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham, yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, pada Senin (27/4/2026) pagi.

Penyerahan dividen sebesar Rp4.965.285.227 secara simbolis dilakukan Direktur Utama (Dirut) PTAM Intan Banjar, Syaiful Anwar, usai kegiatan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di teras Kantor Sekretariat Daerah (Setda) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea.

Usai menyerahkan dividen secara simbolis kepada Sekda Banjar, Direktur Utama (Dirut) PTAM Intan Banjar, Syaiful Anwar, mengatakan bahwa pada tahun ini PTAM Intan Banjar telah menyerahkan dividen kepada Pemkab Banjar selaku pemegang saham mayoritas sebesar 51,45 persen.

“Alhamdulillah, pelayanan kepada masyarakat terus meningkat setiap tahun, disertai evaluasi agar kinerja perusahaan semakin baik,” ujarnya.

Tak hanya itu, dengan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal berupa barang milik daerah dengan nilai sekitar Rp10 miliar menjadi Perda, lanjut Syaiful Anwar, akan menambah komposisi saham pada 2026, di samping menyesuaikan dengan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017.

“Mudah-mudahan pelayanan semakin berjalan lancar, dan kita selalu siap mendistribusikan air di tengah musim kemarau saat ini,” katanya.

Tak hanya kepada Pemkab Banjar, PTAM Intan Banjar juga menyetorkan dividen ke Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru selaku pemegang saham terbesar kedua pada momen peringatan Hari Jadi ke-20 Kota Banjarbaru, yakni sebesar Rp4.040.280.028. (znd/link)

Delapan Jabatan Eselon II Kosong, Kadisdukcapil Tunggu Rekomendasi Kemendagri

Penulis

-

27 April 2026