Beranda blog Halaman 17

Friderica Widyasari Dewi Resmi Jadi Ketua Dewan Komisioner OJK

Penulis
nana
-
0
Friderica Widyasari Dewi
OJK mengumumkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua dan Wakil Dewan Komisioner OJK baru menggantikan Mahendra Siregar dan MIrza Adityaswara, Sabtu (31/1). (FOTO:ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

Link, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua dan Wakil Dewan Komisioner OJK yang baru menggantikan Mahendra Siregar dan MIrza Adityaswara, Sabtu (31/1).

Dilansir dari CNN Indonesia, mundurnya Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK sebagai Ketua Komite Etik Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara diumumkan pada Jumat (30/1) malam di waktu berbeda.

Sebelum diangkat menjadi Ketua DK OJK yang baru, Friderica mengemban tugas sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Selain Friderica, OJK juga mengumumkan Hasan Fawzi sebagai pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon yang sebelumnya ditempati Inarno Djajadi, kemudian mundur pada Jumat (30/1).

Penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan DK OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK, untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Ke depan, OJK menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan penunjukan pejabat pengganti anggota dewan komisioner (ADK).

Wanita kelahiran Cepu, 28 November 1975 tersebut adalah peraih gelar Sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada 2001. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan di California State University, USA dan mendapatkan gelar Master of Business Administration pada 2004.

Selain itu, wanita yang akrab disapa Kiki tersebut berhasil meraih gelar Doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada pada 2019.

Friderica bukan orang baru di pasar keuangan Tanah Air. Pengalaman karirnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah lebih dari 10 tahun, yakni sejak 2005, hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar BEI periode 2009-2015.

Kariernya berlanjut di self-regulatory organizations (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016.

Kiki juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT KSEI periode 2016-2019, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas pada 2020-2022.

Friderica juga diketahui memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) yang dikeluarkan oleh OJK pada 2019.

Sebelumnya, empat pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundurkan diri bersama pada Jumat (30/1), imbas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama dua hari beruntun.

Beberapa nama tersebut adalah Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK sebagai Ketua Komite Etik Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara.

Selain Mahendra, pejabat OJK lainnya turut mengundurkan diri. Dia adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi. Ada juga Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara, yang baru dilantik Senin (5/1).

Perkuat Sinergi dan Konsolidasi, PUPR Kalsel Gelar Rakornis Kabupaten/Kota 

Penulis
tri
-
0

Link, Jakarta – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kabupaten/Kota Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi dan konsolidasi program pembangunan infrastruktur lintas sektor dan lintas pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan di TMII, Anjungan Kalsel, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Rakornis dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan strategis, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Suprapti Tri Astuti diwakili oleh Aulia Faulina selaku Perencana Ahli Madya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel Rahmiyanti Janoezir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalsel Yonatan Hendrik Parjoko, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Dedi Supriyadi diwakili oleh Muhammad Fauzi selaku Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalsel Denny Surya Martha, serta perwakilan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang diwakili oleh Mohammad Muntaha, dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menegaskan bahwa Rakornis merupakan forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan infrastruktur agar lebih terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Rapat Koordinasi Teknis ini menjadi forum konsolidasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program pembangunan infrastruktur yang berskala prioritas dan strategis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penyelenggaraan urusan pekerjaan umum diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Termasuk di dalamnya upaya mendorong percepatan pembangunan melalui skema pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yasin menekankan pentingnya menyerap aspirasi daerah sejak tahap perencanaan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

“Pada hari ini kita duduk bersama untuk menyelaraskan dan menyepakati program serta kegiatan yang akan menjadi acuan penyusunan kegiatan Tahun Anggaran 2027 mendatang,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta Rakornis agar mengedepankan skala prioritas dan ketepatan sasaran dalam setiap usulan kegiatan yang akan diprogramkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas PUPR Kalsel, Alain Filmore, menyampaikan bahwa Rakornis menjadi momentum penting untuk memperjelas arah pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan.

“Melalui kegiatan ini, setiap pihak diharapkan dapat memilih dan mengusulkan kegiatan yang benar-benar menjadi skala prioritas dan dapat dilaksanakan untuk memajukan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.

Menurutnya, sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan membuat arah pembangunan lebih terarah dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah.

“Aspirasi dari seluruh elemen ini akan menjadi pedoman bagi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas PUPR Tahun Anggaran 2027 sesuai amanat RPJMD,” pungkasnya.

Rakornis Kabupaten/Kota Tahun 2026 ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan program yang efektif dan terintegrasi guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (tri)

Wagub Kalsel Hadiri Haul ke 4 Almarhum H. Abidin HH dan H. Muhammad Nur

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarmasin- Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menghadiri Haul Ke-4 Almarhum H. Abidin HH bin H. Hamsyah dan H. Muhammad Nur bin H. Abidin HH, di kediaman almarhum Pemurus Dalam, Banjarmasin, Jumat (30/1/2026) siang. Kehadiran Wagub menjadi bentuk penghormatan sekaligus silaturahmi dengan keluarga besar almarhum yang dikenal sebagai tokoh masyarakat Banua.

Dalam kesempatan tersebut, Hasnuryadi mengenang kedekatan almarhum H. Abidin HH dengan keluarganya. Ia menyebut almarhum sebagai sosok yang bersahabat, merakyat, dan memiliki perhatian besar terhadap generasi muda.

“Beliau adalah tokoh yang sangat merakyat, tokoh yang sangat baik, dan sangat memberikan kesempatan kepada kami generasi muda,” ujar Hasnuryadi.

Hasnuryadi juga menyampaikan doa agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Ia berharap amal ibadah dan kebaikan almarhum menjadi warisan yang terus dilanjutkan oleh anak-anak dan keluarga besar.

“Mudah-mudahan Ayanda Pak Haji Abidin diberikan tempat paling mulia di surga, dan anak-anak beliau bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan dari beliau,” tuturnya.

Lebih jauh, Wagub mengungkapkan bahwa setelah ayahandanya wafat lebih dulu, almarhum H. Abidin HH menjadi sosok yang membina dan menguatkan keluarganya untuk tetap melanjutkan perjuangan serta pengabdian di tengah masyarakat.

“Beliau membina kami waktu itu dan membesarkan hati kami untuk bisa melanjutkan apa yang menjadi perjuangan dari Abah. Beliau yang meyakinkan kami untuk terus mengabdi pada masyarakat,” katanya.

Hasnuryadi menegaskan bahwa nilai persahabatan dan pengabdian yang diwariskan almarhum akan terus dijaga, sejalan dengan semangat membangun kebaikan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Hj Mariana, putri almarhum H. Abidin HH, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Wakil Gubernur dalam haul keluarga tersebut. Ia berharap silaturahmi yang telah terjalin sejak lama dapat terus berlanjut.

“Terima kasih pada Pak Wagub yang sudah datang. Silaturahmi ini luar biasa dan mudah-mudahan tidak ada putusnya,” ucapnya.

Haul ini berlangsung khidmat dengan dihadiri keluarga, kerabat, tokoh masyarakat, serta para jemaah yang bersama-sama memanjatkan doa untuk almarhum, sekaligus mempererat ukhuwah dan kebersamaan di Banua. (tri)

Pemkab Banjar Gelar Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah untuk Kendalikan Inflasi Daerah

Penulis
zai
-
0
Pemkab Banjar

Link, Martapura – Jaga ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis dan tekan fluktuasi harga di daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar lakukan Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah di Desa Paring Tali, Kecamatan Simpang Empat, Rabu (28/1/2026)

Gerakan tersebut dilaksanakan Pemkab Banjar sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi mengatakan, selain bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan, menstabilkan harga, serta mengendalikan inflasi di tengah masyarakat. Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah tersebut sebagai wujud sinergi antara pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama masyarakat dan kelompok tani.

“Semoga gerakan serupa dapat diikuti oleh desa dan kecamatan lainnya di Kabupaten Banjar, terutama wilayah yang memiliki potensi hortikultura,” harapnya.

Karenanya, Said Idrus mengimbau para petani agar menerapkan budidaya pertanian yang baik, dan menggunakan bibit unggul, mengelola hama serta penyakit secara tepat dan memanfaatkan teknologi alat mesin pertanian yang tersedia.

Turut serta menambahkan, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Banjar, Warsita mengungkapkan, Pemkab Banjar secara simbolis sudah menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian kepada puluhan kelompok tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT), meliputi benih, sarana produksi pertanian, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor dan alsintan roda dua.

“Potensi lahan mencapai sekitar 50 hektare dengan realisasi awal yang telah ditanami sekitar 28 hektare,” ujarnya.

Tak hanya itu, Warsita juga memastikan, selain ketersediaan cabai dan bawang merah, komoditas lain seperti padi relatif aman karena Kabupaten Banjar masih dalam kondisi surplus.

“Pemkab Banjar bersama Dinas Pertanian provinsi akan terus memberikan dukungan, baik dari sisi sarana produksi maupun infrastruktur pertanian,” katanya.

Untuk pengelolaan awal, satu kelompok tani di Desa Paring Tali terlibat langsung dengan jumlah anggota sekitar 15 orang. Kegiatan tersebut direncanakan akan diperluas ke kelompok tani lainnya, khususnya di Kecamatan Simpang Empat.

Selain dihadiri Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemkab Banjar, kegiatan seremonial Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah di Desa Paring Tali tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman, yang pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil meraih peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan Indonesia.(zainuddin)

Tingkatkan Kualitas Layanan Prima, Sekda Kabupaten Banjar Dorong MPP Barokah Lahirkan Inovasi

Penulis
zai
-
0

Link, Martapura – Tingkatan kualitas pelayanan publik prima dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Mal Pelayanan Publik (MPP) Barokah, di Aula Barakat Martapura, Kamis (29/1/2026) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan MPP memiliki peran strategis sebagai simbol perubahan paradigma birokrasi, dari yang bersifat administratif menjadi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“MPP tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan, tetapi juga sebagai representasi pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan dan terintegrasi,” ujarnya.

Yudi Andrea juga mengungkapkan, penyelenggaraan MPP yang optimal tentunya memerlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antar seluruh elemen, baik pemerintah pusat, daerah, maupun instansi terkait lainnya, serta menekankan pentingnya pembahasan secara terbuka terhadap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

“Kendala tersebut meliputi aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem pelayanan, hingga integrasi layanan antar instansi. Rakor ini menjadi ruang evaluasi sekaligus solusi bersama,” ucapnya.

Ia juga mendorong lahirnya inovasi pelayanan, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi, guna mendukung peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh di MPP Barokah.

Turut serta menambahkan, Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar, Santi Nurlela menjelaskan, MPP merupakan konsep pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak swasta dalam satu lokasi.

“Tujuan utama MPP untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik,” katanya.

Melalui sinergi dan kolaborasi yang solid antar seluruh pemangku kepentingan, ia berharap MPP Barokah Kabupaten Banjar dapat terus memberikan pelayanan terbaik serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.(Zainuddin/BBAM)

Pemprov Kalsel Akselerasi Tanam Cabai dan Bawang Merah untuk Jaga Stabilitas Pangan dan Inflasi

Penulis
tri
-
0
Tanam Cabai

Link, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengakselerasi penguatan sektor pertanian sebagai langkah strategis menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui gerakan tanam hortikultura cabai dan bawang merah yang dilaksanakan di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Kamis (29/1/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari intervensi langsung pemerintah dalam memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga di pasaran.

Gerakan tanam tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Wakil Bupati Banjar, perangkat kecamatan dan desa, kelompok tani Bina Tani, hingga Dinas Pertanian Kabupaten Banjar.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, menegaskan bahwa cabai dan bawang merah merupakan komoditas hortikultura yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga dan berdampak langsung pada inflasi daerah.

“Ketika pasokan terganggu, dampaknya langsung terasa di pasar. Karena itu, menjaga kesinambungan tanam menjadi langkah paling rasional dalam pengendalian harga,” kata Syamsir.

Ia menambahkan, gerakan tanam hortikultura ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang menekankan pentingnya penguatan produksi pangan berbasis daerah sebagai fondasi utama stabilitas ekonomi regional.

Menurut Syamsir, hingga saat ini kondisi inflasi di Kalimantan Selatan masih berada dalam kategori terkendali. Hal tersebut tidak terlepas dari konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dan distribusi komoditas pangan utama, khususnya sektor hortikultura.

Selain mendorong kegiatan budidaya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan dukungan konkret kepada Kabupaten Banjar melalui bantuan pengembangan hortikultura.

Bantuan tersebut meliputi pengembangan bawang merah seluas 10 hektare, jahe 10 hektare, jeruk 20 hektare, durian 10 hektare, serta pisang 10 hektare, yang dilengkapi dengan sarana penunjang berupa kendaraan roda tiga.

Syamsir menjelaskan, Kabupaten Banjar menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena perannya yang signifikan dalam menopang ketahanan pangan Kalimantan Selatan.

“Selain Barito Kuala, Tapin, dan Tanah Laut, Kabupaten Banjar merupakan tulang punggung produksi pangan daerah,” katanya.

Ia juga mengungkapkan capaian Kalimantan Selatan yang berhasil menempati peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan Nasional, menggeser Provinsi Bali yang sebelumnya menduduki posisi teratas selama tiga tahun berturut-turut.

“Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pangan kita kuat, mulai dari sisi produksi, distribusi, hingga keterjangkauan harga bagi masyarakat,” jelasnya.

Penguatan ketahanan pangan daerah tersebut terus dipantau oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, serta didukung pengawasan lintas sektor bersama aparat kepolisian guna menjaga stabilitas harga di tingkat lapangan.

“Melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan para pelaku pertanian, Kalimantan Selatan optimistis mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah,” tukasnya.

Disdik Kabupaten Banjar Lakukan Verifikasi Kerusakan Infrastruktur Sekolah yang Terdampak Banjir

Penulis
zai
-
0
Disdik Kabupaten Banjar
TERDAMPAK BANJIR: Tingginya intensitas curah hujan yang mendera Kabupaten Banjar di penghujung 2025 hingga awal Januari 2026 menyebabkan ratusan sekolah, salah satunya SDN Pekauman 1, Kecamatan Martapura Timur terdampak banjir.

Link, Martapura – Sebanyak 117 sekolah di semua jenjang terdampak bencana banjir di penghujung 2025 dan awal tahun 2026. Tim Teknis dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar lakukan verifikasi dan analisis laporan kerusakan sebelum lakukan perbaikan.

Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana (Sarpras) Disdik Kabupaten Banjar, Mahriansyah mengatakan, dibentuk pada 23 Januari 2026 kemarin, tim teknis saat ini tengah melakukan analisis laporan kerusakan infrastruktur pada satuan pendidikan berdasarkan indikator rusak ringan, sedang, dan rusak berat.

“Dari laporan yang kami terima terdata 117 sekolah dari semua jenjang, baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdampak banjir. Pekan depan mungkin sudah kami ketahui terkait kategori kerusakan yang terjadi. Saat ini sudah 105 sekolah yang dilakukan analisis kerusakannya,” ujarnya pada Selasa (27/1/2026).

Setelah proses verifikasi dan analisis data dilengkapi dengan bukti foto dan video yang dilaporkan sekolah selesai, lanjut Mahri, tim teknis lanjut melakukan verifikasi lapangan.

“Berdasarkan informasi awal yang diterima, indikator kerusakan kebanyakan kategori ringan berdasarkan bobot indikator kerusakan yang dihitung per komponen. Tapi saya masih menunggu laporan hasil analisis dari tim teknis terlebih dahulu, karena ada beberapa sekolah yang terendam banjir cukup lama seperti di zona bawah, yakni di Kecamatan Martapura Barat, Sungai Tabuk, dan Kertak Hanyar,” katanya.

Kendati demikian, Mahri meyakini, kebanyakan sekolah yang mengalami kerusakan dengan konstruksi kayu, terlebih jika terendam air banjir cukup lama seperti di wilayah Kecamatan Martapura Timur, Martapura Barat, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Aluh Aluh.

“Bangunan sekolah dengan konstruksi beton biasanya jarang terjadi kerusakan. Hal ini tentu masih menjadi PR kita agar melakukan revitalisasi bangunan sekolah dengan konstruksi kayu diubah menjadi beton, kalau tidak memungkinkan dengan konstruksi beton, kita upayakan menjadi semi permanen. Karena di Kabupaten Banjar masih ada sekolah lama yang didirikan sejak 1960 – 1980,” beber Mahri.

Karenanya, ia berharap kegiatan revitalisasi untuk bangunan satuan pendidikan di bawah naungan Disdik Kabupaten Banjar kedepannya dapat dilakukan secara menyeluruh bangunan, tidak lagi secara parsial.

“Meski membutuhkan dana besar tapi lebih efesien, karena secara biaya bangunan sekolah dengan konstruksi kayu juga cukup mahal,” ucapnya.

Sedangkan untuk kegiatan revitalisasi yang telah dilaksanakan Disdik Kabupaten Banjar dengan total anggaran Rp87 Miliar pada 2025, Mahri menyebutkan telah terserap lebih dari 90 persen dengan sasaran 123 sekolah di semua jenjang.

“Tidak terserap 100 persen, salah satu faktornya seperti adanya back up final quantity proyek kurang (kurang volume/kurang bayar). Sedangkan untuk kegiatan revitalisasi pada 2026 ini sudah dianggarkan sebesar Rp57 Miliar. Terkait sekolah yang rusak akibat banjir kita juga coba usulkan melalui anggaran lain baik melalui APBD provinsi hingga APBN,” tutupnya.(zainuddin/link)

DKP Kalsel Fasilitasi Penerbitan EBKP-NK untuk Tingkatkan Legalitas Kapal Nelayan Kecil

Penulis
tri
-
0
EBKP-NK

Link, Banjarbaru – Dalam rangka meningkatkan jumlah kapal perikanan tangkap yang terdaftar dan memiliki legalitas di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Perikanan Tangkap melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring serta Evaluasi (Monev) Penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil (EBKP-NK), Rabu (28/1/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar dan diikuti oleh nelayan kecil serta petugas teknis terkait. EBKP-NK merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh kapal perikanan berukuran 0 sampai dengan 5 Gross Ton (GT) sebagai bukti legalitas kapal perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan layanan administrasi bagi nelayan kecil.

“EBKP-NK merupakan dokumen penting sebagai bukti legalitas kapal perikanan. Melalui kegiatan fasilitasi ini, kami ingin memastikan nelayan kecil di Kalimantan Selatan mendapatkan pendampingan secara langsung agar kapal yang mereka operasikan tercatat secara resmi,” ujar Rusdi Hartono.

Ia menambahkan bahwa kepemilikan dokumen kapal perikanan yang sah akan memberikan rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan, sekaligus mendukung tata kelola perikanan yang tertib dan berkelanjutan.

“Dengan terdaftarnya kapal perikanan secara legal, nelayan akan lebih terlindungi, dan pemerintah juga memiliki data yang akurat dalam pengelolaan sektor perikanan tangkap,” tambahnya.

Kegiatan ini menghadirkan Operator dan Verifikator Aplikasi SIPALKA dari DKP Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas membantu dan memfasilitasi secara langsung proses penerbitan EBKP-NK. Proses tersebut juga dilaksanakan bersama operator yang ditugaskan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar.

Melalui kegiatan fasilitasi ini, telah berhasil diterbitkan tiga (3) dokumen EBKP-NK. Dokumen tersebut secara simbolis diserahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar, untuk selanjutnya diserahkan langsung kepada nelayan penerima.

“Dislautkan Kalsel berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota lainnya guna meningkatkan legalitas kapal nelayan kecil dan mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” tukasnya

RDP dengan DPRD, KPU Kalsel Ungkap Kesiapan dan Tantangan Pemilu 2029

Penulis
tri
-
0
KPU Kalsel

Link, Banjarmasn – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan kesiapan awal penyelenggaraan Pemilu 2029 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi.

Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya telah memaparkan tahapan persiapan Pemilu 2029 yang saat ini terus berjalan meskipun masih menunggu regulasi lanjutan dari DPR RI.

“Kami tetap berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku hari ini, utamanya terkait dengan data pemilih dan verifikasi partai politik,” kata Tenri, Banjarmasin, Rabu (28/1/2026).

Tenri menjelaskan, hingga saat ini terdapat 76 partai politik yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selanjutnya, KPU akan memasuki tahapan verifikasi partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain membahas kesiapan Pemilu 2029, KPU Kalsel juga menyampaikan permasalahan terkait kantor KPU Provinsi. Per 1 Juni 2026, KPU Kalsel diminta mengosongkan kantor yang saat ini ditempati karena akan digunakan oleh Bank Kalsel.

“Sementara ini, pemerintah daerah telah berkomitmen memberikan hibah kantor dan pross pembangunan sedang berjalan. Namun hingga bulan Juni kemungkinan besar belum bisa ditempati karena belum selesai,” jelasnya.

Melalui RDP tersebut, KPU Kalsel meminta bantuan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan komunikasi politik dengan pemerintah daerah agar pembangunan kantor KPU dapat dipercepat.

Terkait solusi sementara, Tenri menambahkan bahwa pihaknya telah menyurati Bank Kalsel untuk meminta kebijaksanaan agar KPU tetap dapat menggunakan kantor lama hingga kantor baru siap digunakan.

“Kami berharap pembangunan kantor baru dapat selesai pada akhir tahun ini. Namun jika diperlukan percepatan, tentu dibutuhkan dukungan tambahan anggaran, dan hal ini juga kami mohonkan melalui Komisi I,” pungkasnya.

Pemprov Kalsel Kembali Raih Penghargaan UHC dari Pemerintah Pusat

Penulis
tri
-
0
pemprov kalsel terima penghargaan uhc

Link, Banjarmasin- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menorehkan capaian di bidang kesehatan dengan meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Pusat. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah berhasil menerapkan sistem penjaminan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat di wilayahnya.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan seluruh warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dengan biaya terjangkau. Capaian ini menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian UHC di Kalimantan Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang telah memberikan dukungan penuh. Capaian UHC ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya di Banjarmasin, Selasa (27/1/2026).

Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi lintas sektor dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan di bidang kesehatan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memastikan masyarakat Kalimantan Selatan mendapatkan perlindungan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dengan diraihnya penghargaan UHC ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem kesehatan daerah demi mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing. (tri)

1...161718...1,371Halaman 17 dari 1,371

Stay connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -
Google search engine

Latest article

Tata Kawasan Sekumpul, Pemkab Banjar Akan Perbaiki Drainase di Kelurahan Sekumpul

zai - 0
Link, Martapura - Menindaklanjuti kondisi drainase di Gang Taufik, Kelurahan Sekumpul yang tidak berfungsi secara optimal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum...
Menteri LH

Menteri LH: Wali Kota Banjarbaru Harus Meraih Adipura untuk Masyarakat

zai - 0
Link, Banjarbaru - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq bersama Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, melakukan peninjauan praktik pengelolaan sampah rumah...
Tata Kelola Pemerintahan

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pemkab Banjar Gelar FKP 2026

zai - 0
Link, Martapura - Wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar...