Beranda blog Halaman 25

Sekda Banjarbaru: Cempaka Bershalawat Pererat Ukhuwah Islamiah

Penulis
tri
-
0
Cempaka Bershalawat

Link, Banjarbaru – Nuansa khidmat dan penuh keberkahan menyelimuti Komplek Cempaka Sari, Banjarbaru, pada Senin (05/01/26) malam. Kegiatan Cempaka Bershalawat yang dirangkaikan dengan Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Tingkat Kecamatan Cempaka berlangsung lancar dan sukses menarik partisipasi masyarakat.

Acara yang juga memperingati momentum Isra Mi’raj tersebut diisi dengan rangkaian ibadah dan syiar Islam, mulai dari lantunan shalawat nabi, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an, hingga tausiyah yang menyentuh hati.

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni yang hadir dan memberikan sambutan sekaligus mengukuhkan kepengurusan LPTQ, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menyemarakkan acara.

“Atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru, kami menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah hadir. Kegiatan ini jadi momen penting untuk mempererat ukhuwah islamiah antara ulama, umara, dan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sirajoni secara resmi mengukuhkan Pengurus LPTQ Kecamatan Cempaka.

Ia berharap amanah yang diberikan dapat menjadi ladang amal jariyah dalam mengabdi kepada masyarakat, khususnya dalam menyiarkan dan mengembangkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an.

“Pengurus LPTQ yang baru diukuhkan hari ini memiliki tanggung jawab moral yang besar. Tugasnya tidak hanya membina masyarakat agar pandai membaca Al-Qur’an, juga mendorong masyarakat dalam mengamalkan nilai luhurnya dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Sirajoni.

Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa upaya pengamalan Al-Qur’an ini merupakan pondasi utama untuk mewujudkan masyarakat Banjarbaru yang religius, berakhlak mulia, dan berwawasan Qur’ani

Wagub Kalsel Salurkan Bantuan, 2.858 Jiwa Terdampak Banjir di Kabupaten Banjar

Penulis
tri
-
0
Terdampak Banjir

Link, Martapura – Kepedulian terhadap warga terdampak banjir di Kabupaten Banjar ditunjukkan melalui kolaborasi unik antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan komunitas suporter sepak bola. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, bersama fans fanatik Barito Putera, Ahmad Bagiawan, turun langsung ke lokasi banjir pada Selasa (6/1/2025) sore untuk menyalurkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moril kepada masyarakat.

Kehadiran Wagub Hasnuryadi di tengah warga menjadi simbol bahwa solidaritas kemanusiaan dapat terbangun dari berbagai elemen, termasuk dunia olahraga. Didampingi sang istri, drg. Ellyana Trisya, Wakil Ketua TP PKK Kalsel sekaligus Ketua IKA UNAIR Kalsel, rombongan menyapa warga, berdialog langsung, serta menyerahkan bantuan kebutuhan dasar.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian itu tidak mengenal batas. Pemerintah, komunitas, dan masyarakat bisa bersatu untuk saling menguatkan,” ujar Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman di sela-sela kunjungan.

Sekitar 827 kepala keluarga atau 2.858 jiwa terdampak banjir merasakan langsung kehadiran rombongan. Wagub terlihat berbincang akrab dengan warga, termasuk anak-anak dan para orang tua, yang telah berhari-hari bertahan di tengah genangan air.

Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, makanan anak, pakaian, serta perlengkapan kesehatan seperti vitamin, obat flu, obat diare, salep luka, masker, dan kebutuhan medis lainnya. Bantuan tersebut merupakan hasil sinergi berbagai instansi Pemprov Kalsel, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, serta dukungan dari IKA UNAIR Kalsel dan tim Barito Putera.

Menurut Wagub Hasnuryadi, kehadiran pemerintah di lokasi bencana merupakan amanah yang harus dijalankan.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai pemerintah, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, agar negara selalu hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah,” tegasnya.

Ia juga mengajak warga untuk tetap menjaga semangat, kesehatan, dan kebersamaan.

“Gotong royong adalah kekuatan kita. Dengan saling membantu dan atas ridho Tuhan Yang Maha Esa, insyaallah kita mampu melewati cobaan ini bersama,” ucapnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Wakil Gubernur berharap proses pemulihan pascabanjir dapat berjalan lebih cepat, sekaligus menumbuhkan semangat persatuan dan kepedulian sosial yang berkelanjutan di tengah masyarakat Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Menurut Ahmad Bagiawan, keterlibatan suporter dalam aksi kemanusiaan merupakan wujud nyata bahwa Barito Putera bukan hanya tentang dukungan di stadion, tetapi juga tentang kepedulian sosial.

“Kami hadir bukan hanya sebagai suporter, tetapi sebagai saudara yang ingin berbagi dan membantu meringankan beban warga yang sedang tertimpa musibah,” ujar Ahmad Bagiawan.

Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat serta menambah semangat warga untuk bertahan dan bangkit pascabanjir. Ahmad juga mengajak seluruh pendukung Barito Putera dan masyarakat luas untuk terus menjaga solidaritas dan semangat gotong royong.

“Dalam situasi seperti ini, kebersamaan adalah kekuatan utama. Kami ingin Barito Putera selalu hadir bersama masyarakat Kalimantan Selatan,” tuturnya

Gubernur Kalsel Lantik 11 Pejabat, Satu Posisi Masih Tunggu Kemendagri

Penulis
tri
-
0
11 Pejabat

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin resmi melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel). Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan optimalisasi kinerja birokrasi.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 11 Pejabat Tinggi Pratama inipun berlangsung dengan khidmat dan turut dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman dan Ketua TP PKK Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin.

Melalui pelantikan ini Muhidin menekankan agar para pejabat yang baru dilantik tidak berlama-lama dalam masa adaptasi sehingga bisa bekerja dengan baik dan integritas tinggi.

”Jalankan tugas sebaik mungkin, jangan salahkan wewenang jabatan. Segera beradaptasi dengan tempat kerja yang baru dan jalin silaturahmi dengan bawahan juga atasan agar tercipta suasan kerja yang penuh kekompakan,” kata Muhidin, Banjarbaru, Selasa (6/1/2026).

Ia juga menegaskan bahwa dirinya melalui Sekretaris Daerah Kalsel akan melakukan evaluasi kepada para Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Pemprov Kalsel. Ia juga mengimbau agar para pejabat Eselon III juga terus mengevaluasi para pejabat Eselon IV dilingkungan kerja mereka masing-masing.

“Jadi setiap enam bulan akan kita evaluasi apakah pejabat yang bersangkutan masih pantas menempati posisi yang diamanahkan serta menjalin hubungan baik (cocok) dengan staf lain di lingkungan kerjanya. Jika tidak cocok dengan bawahannya, maka bisa saja nanti digeser, karena tidak mungkin bisa melaksanakan tugas dengan baik jika tidak menjalin silaturahmi yang baik antara atasan dan bawahan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepawaian Daerah (BKD) Kalsel yang baru, Noryadi menjelaskan bahwa meski 11 jabatan telah terisi, masih ada satu posisi yang saat ini sedang menunggu keputusan pusat.

​”Hari ini kita melantik 11 jabatan tinggi pratama. Masih ada satu jabatan, yaitu Kepala Dinas Dukcapil, yang prosesnya masih di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kami sedang menunggu keputusan Mendagri untuk jadwal pelantikannya,” ungkap Nuriyadi.

​Selain itu, Nuriyadi memaparkan bahwa hingga saat ini masih terdapat dua kursi kosong untuk jabatan Eselon IIA, yakni posisi Asisten I dan Kepala Dinas ESDM. Untuk pengisian kedua posisi tersebut, pihak BKD masih menunggu arahan lebih lanjut dari Gubernur Kalimantan Selatan.

“Selain itu, tahun 2026 ini ada empat jabatan Eselon II yang akan pensiun. Terkait apakah pengisiannya akan dilakukan secara serentak (digabung) atau tidak, kami sepenuhnya menunggu instruksi dari Bapak Gubernur,” pungkasnya.

Status Tanggap Darurat Diperpanjang, Pemkab Banjar Imbau Parpol Berpartisipasi Aktif

Penulis
zai
-
0
Tanggap Darurat
KONDISI RT01 DESA KALIUKAN: Sekitar 200 unit rumah warga di RT01, Desa Kaliukan, Kecamatan Astambul terdampak bencana banjir. Senin (5/1/2026).

Link, Martapura – Kurang lebih tiga pekan lamanya didera bencana banjir. Status tanggap darurat di Kabupaten Banjar yang ditetapkan pada 29 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 dilakukan perpanjangan selama sepekan.

Perpanjangan status tanggap darurat dari 5 – 11 Januari 2026 tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dikarenakan kondisi cuaca ekstrem dan dampak bencana banjir semakin meluas, sehingga diperlukan langkah penanganan yang lebih intensif.

“Status penanganan banjir dari siaga menjadi tanggap bencana tahap kedua bersifat berkelanjutan. Dampaknya sekarang makin luas, makanya statusnya ditingkatkan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea. Senin (5/1/2026).

Ditanya apakah Pemkab Banjar dalam menanggulangi bencana banjir terkendala keterbatasan anggaran seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor 200.1/004 -I/BAKESBANGPOL/2026 tentang Partisipasi Penangan Bencana Banjir di Kabupaten Banjar yang isinya meminta kepada seluruh Partai Politik (Parpol) dan organisasi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan banjir, khususnya mengenai pemberian bantuan logistik sesuai kemampuan masing-masing dan ditetapkan pada 2 Januari 2026 kemarin?

Sekda Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea menampiknya, dan menjelaskan alasan diterbitkannya SE yang mengajak partisipasi Parpol dan organisasi masyarakat tersebut.

“Terkait kebencanaan inikan memang perlu kolaborasi atau pentahelix yang teorinya sudah ada dalam kebencanaan. Artinya semua elemen masyarakat dilibatkan atau istilahnya gotong royong, jadi sifatnya imbauan saja, siapa tahu ada yang ingin membantu baik berupa donasi, tenaga dan hal lainnya,” ucapnya.

Dengan adanya surat edaran tersebut, lanjut Yudi Andrea, juga menjadi salah satu bentuk kepastian hukum bagi pelaku usaha, perusahaan, Parpol dan Organisasi Masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan.

“Biasa, kalau ingin meminta bantuan diperlukan proposal seperti ke perusahaan contohnya. Dengan adanya surat imbauan ini meraka dapat langsung bergerak untuk menyampaikan bantuan. Hal ini salah satu bentuk pemerintahan untuk memberikan ruang dan mendorong partisipasi masyarakat agar saling bahu membahu dalam penanggulangan kebencanaan,” beber Yudi Andrea.

Ia juga menegaskan, untuk ketersediaan anggaran penanggulangan kebencanaan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) telah disediakan Pemkab Banjar sebesar Rp10 Miliar, bahkan setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) juga telah menganggarkan di APBD murni.

“Pemda tidak kekurangan anggaran. Dengan perubahan status kebencanaan ini Pemkab Banjar juga dapat membuka kran, sehingga mendapatkan bantuan baik dari Pemerintah Provinsi dan pusat. Insya Allah terkait anggaran ter-cover,” katanya.

Selai memastikan anggaran penanggulangan bencana terpenuhi dan bantuan dari Pemprov hingga Pemerintah pusat terus berdatangan. Yudi Andrea juga memastikan proses pendistribusian logistik yang sempat dikeluhkan masyarakat terdampak banjir terus dilakukan evaluasi agar tidak tertumpuk di salah satu titik saja.

“Saat ini kami tengah menyusun formulasi terkait pendistribusian logistik untuk masyarakat terdampak banjir, pola distribusi ini tengah kami perbaiki. Kebetulan hari ini sudah dilantik pejabat definitif Kalak BPBD yang baru untuk memaksimalkan lagi pelayanan kedaruratan kebencanaan untuk masyarakat,” pungkasnya.(zainuddin)

Empat Kursi JPT Pratama Selesai Dilelang, Bupati Lantik Tiga Pejabat

Penulis
zai
-
0
JPT Pratama
PENGAMBILAN SUMPAH JANJI JABATAN: Mewakili Bupati, Sekda Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea melakukan pengambilan sumpah janji jabatan untuk tiga pejabat JPTP di lingkungan Pemkab Banjar bertempat di Aula Wisma Sultan Sulaiman BKPSDM Kabupaten Banjar. Senin (5/1/2026).

Link, Martapura – Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur mengambil sumpah janji jabatan untuk tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar. Senin (5/1/2026).

Bertempat di Aula Wisma Sultan Sulaiman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Pengambilan sumpah janji jabatan untuk tiga JPTP langsung dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea mewakili Bupati.

Tiga pejabat yang telah diambil sumpah janji jabatannya tersebut, yakni Wasis Nugraha yang sebelumnya menjabat Sekretaris Bakesbangpol sebagai Kepala Pelaksanaan (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sri Rahayu yang sebelumnya menjabat Kabag Persidangan dan Perundang-undangan dilantik sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD, dan Muhammad Hafizh Anshari yang sebelumnya menjabat Kabid Pemerintahan Desa sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar.

Usai mengambil sumpah janji tiga JPTP, Sekda Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea langsung membacakan sambutan tertulis dan pesan Bupati kepada pejabat yang baru dilantik.

“Pelantikan ini tentunya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan merupakan akhir dari rangkaian seleksi terbuka yang dilaksanakan,” ujarnya.

Lanjut membacakan sambutan Bupati, Yudi Andrea menyampaikan bahwa jabatan yang diemban memiliki peran penting sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Banjar.

“Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kepada pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan inovasi, membangun sinergi dan kolaborasi serta menjadi teladan integritas dan berakhlak,” ucapnya.

Turut serta menambahkan, Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar, Nor Azizah mengungkapkan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai prosedur, melibatkan panitia seleksi serta menggunakan aplikasi ASN Karier Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI).

Dikonfirmasi mengapa hanya tiga pejabat JPTP saja yang dilantik, mengingat berdasarkan pengumuman pada 7 November 2025 lalu ada empat JPTP untuk empat OPD yang dilakukan Seleksi Lelang Terbuka (Selter)?

Pejabat definitif Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Mutasi (Kabid PKM) BKPSDM Kabupaten Banjar ini menjelaskan, untuk hasil seleksi lelang terbuka JPTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjar masih berproses.

“Untuk lelang JPTP pada Disdukcapil masih menunggu satu tahapan lagi, yakni tes wawancara dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” katanya.

Sedangkan tiga nama kandidat terbaik hasil akhir Seleksi Lelang Terbuka JPTP untuk Disdukcapil Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan Tim Panitia Seleksi (Pansel), yakni Hayatun Nupus, Nuri Ansari, dan Pusaro Riyanto. (zainuddin)

Persik Kediri vs Persib Bandung Berakhir 1-1, Gol Telat Firly Buyarkan Kemenangan Maung Bandung

Penulis
nana
-
0
Persik Kediri vs Persib Bandung
Duel antara Persik Kediri vs Persib Bandung pada pekan ke-16 BRI Super League 2025/2026 (c) Dok. Persib

Link, Jatim – Hasil pertandingan Persik Kediri vs Persib Bandung pada pekan ke-16 BRI Super League 2025 menyajikan drama hingga detik akhir. Duel yang digelar di Stadion Brawijaya, Senin (5/1) malam WIB, berakhir imbang 1-1 setelah gol telat Muhammad Firly di menit 90+5.

Persib Bandung tampil agresif meski tidak diperkuat sejumlah pemain kunci. Peluang pertama hadir pada menit ke-16 melalui tendangan keras Thom Haye, namun masih mampu diamankan kiper Persik, Leo Navacchio. Luciano Guaycochea juga sempat mengancam di masa injury time babak pertama, tetapi belum membuahkan gol.

Persik Kediri tidak tinggal diam. Tim tuan rumah beberapa kali memberikan ancaman, salah satunya lewat eksekusi tendangan bebas Ezra Walian. Namun, solidnya penampilan Teja Paku Alam membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persib melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Berguinho, Adam Alis, dan Saddil Ramdani. Perubahan tersebut berdampak positif. Pada menit ke-68, Saddil sukses memecah kebuntuan setelah memanfaatkan umpan Berguinho, membawa Persib unggul 1-0.

Namun, situasi berubah drastis ketika Saddil menerima kartu kuning kedua pada menit ke-81. Sebelumnya, pemain berusia 27 tahun itu telah mengantongi kartu kuning di menit ke-67, sehingga Persib harus bermain dengan 10 pemain di sisa laga.

Unggul jumlah pemain, Persik Kediri meningkatkan intensitas serangan. Tekanan tuan rumah akhirnya berbuah hasil di menit 90+5. Berawal dari sepak pojok, tembakan Supriadi disambut sundulan Muhammad Firly yang menggetarkan gawang Persib dan mengubah skor menjadi 1-1.

Hasil imbang ini membuat Persib Bandung tergusur dari puncak klasemen dan kini berada di peringkat ketiga dengan 35 poin, sama dengan Persija Jakarta di posisi kedua. Sementara itu, Persik Kediri menempati peringkat ke-11 dengan koleksi 19 poin.

Susunan Pemain

Persik Kediri (4-3-3): Leo Navacchio; Yoga Adiyatama, Kiko Carneiro, Muhamad Firli, Yusuf Meilana; Imanol Garcia, Syahrian Abimanyu, Williams Lugo; Wigi Pratama, Jose Enrique, Ezra Walian.

Pelatih: Marcos Reina.

Persib Bandung (4-3-3): Teja Paku Alam; Kakang Rudianto, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Frans Putros; Luciano Guaycochea, Alfeandra Dewangga, Thom Haye; Beckham Putra, Andrew Jung, Uilliam Barros.

Pelatih: Bojan Hodak.

Gubernur Kalsel Tinjau Sekolah Rakyat di BBPPKS Banjarmasin

Penulis
tri
-
0
Gubernur Kalsel

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melakukan peninjauan ke Sekolah Rakyat yang berada di BBPPKS Banjarmasin. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana prasarana serta proses pembelajaran bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki potensi akademik yang baik.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur H. Muhidin menyampaikan bahwa saat ini Sekolah Rakyat di BBPPKS Banjarmasin telah menampung sebanyak 125 siswa yang tergabung dalam SMP dan SMA. Para siswa tersebut merupakan lulusan SD dan SMP yang diseleksi secara khusus, dengan prioritas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu namun memiliki kecerdasan dan kemauan belajar yang tinggi.

“Alhamdulillah, hari ini kita melihat langsung kondisi sekolahnya sudah lengkap, fasilitas komputer tersedia, tenaga pendidik juga ada. Anak-anak yang masuk ke sini adalah mereka yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi pintar dan berpotensi. Ini yang kita dorong,” kata Gubernur H. Muhidin, Banjarbaru, Senin (5/1/2026).

Ia menambahkan, ke depan peluang penerimaan peserta didik akan terus dievaluasi. Pemerintah akan melihat kembali kebutuhan dan kuota, sehingga semakin banyak anak-anak kurang mampu dapat mengakses pendidikan yang layak melalui Sekolah Rakyat.

Gubernur H. Muhidin juga menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan nasional yang digagas Presiden RI untuk memperluas akses pendidikan yang berkeadilan. Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan.

“Mudah-mudahan dengan adanya Sekolah Rakyat yang diadakan oleh Presiden, ini membawa kebaikan bagi masyarakat seluruh Indonesia,” tuturnya.

Terkait rencana kunjungan Presiden, Gubernur menyebutkan bahwa persiapan di Kalimantan Selatan telah dilakukan dengan matang. Direncanakan, Presiden RI Prabowo Subianto akan meninjau Sekolah Rakyat pada 12 Januari mendatang, termasuk melihat langsung kesiapan fasilitas dan proses pembelajaran.

Pada kesempatan itu, Gubernur H. Muhidin juga berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan, berbakti kepada orang tua, disiplin dalam beribadah, serta sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sebagai bekal masa depan.

“Jaga kesehatan, taat kepada orang tua, rajin beribadah, dan benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh untuk menyiapkan diri menghadapi jenjang berikutnya,” pesannya.

Peninjauan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung program pendidikan inklusif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Sekolah Rakyat.

Mensos RI Syaifullah Yusuf Tinjau Lokasi Banjir di Kabupaten Banjar

Penulis
tri
-
0
Mensos

Link, Martaura – Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meninjau langsung lokasi banjir di Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

Dalam kunjungannya, Mensos menyampaikan bahwa dari hasil pantauan di lapangan, genangan air di beberapa kawasan yang berada dekat aliran sungai masih tergolong tinggi dan memerlukan waktu untuk dapat surut sepenuhnya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga belum dapat kembali bermalam di rumah dan masih harus mengungsi.

“Tadi saya melihat langsung, memang di satu kawasan dekat sungai airnya masih cukup tinggi dan memerlukan waktu untuk surut. Karena itu, dukungan logistik masih sangat dibutuhkan, mulai dari makanan siap saji, pakaian, khususnya untuk lansia, anak-anak dan ibu-ibu, kebutuhan khusus perempuan, hingga selimut,” kata Mensos, Banjar, Minggu (4/1/2026).

Ia menegaskan, Kementerian Sosial akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, Dinas Sosial, serta unsur terkait lainnya untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi.

Berdasarkan data sementara, tercatat lebih dari 1.200 kepala keluarga atau sekitar 4.000 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Banjar.

“Bantuan sembako akan kita salurkan kepada seluruh keluarga terdampak setelah data lengkap masuk. Semangat gotong royong ini yang terus kita perkuat,” tegasnya.

Mensos juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem. Menurutnya, jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi, maka potensi kenaikan debit air masih sangat besar. Oleh karena itu, warga diminta untuk terus memantau perkembangan cuaca dan saling mengingatkan satu sama lain.

Terkait upaya penanganan banjir, Mensos menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Setiap kali Kementerian Sosial turun ke lapangan, pasti bersama pemerintah provinsi dan kabupaten. Di dalamnya ada BPBD, Dinas Sosial, TNI, Polri, serta relawan dan LSM. Kita bahu-membahu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi terbaik,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, menambahkan bahwa saat ini Kabupaten Banjar menjadi prioritas penanganan banjir di Kalimantan Selatan.

Pemerintah provinsi bersama BPBD dan Dinas Sosial terus bersiaga dan memberikan layanan kepada masyarakat terdampak, termasuk penyediaan dapur umum dan bantuan sembako.

“Untuk daerah lain, situasi relatif terkendali dan sudah surut. Namun di Kabupaten Banjar kita fokuskan penanganan, sambil terus memantau perkembangan cuaca,” ujarnya.

Kunjungan kerja Mensos RI ini diharapkan dapat mempercepat penanganan banjir serta memastikan kebutuhan dasar warga terdampak di Desa Keramat dan sekitarnya dapat terpenuhi secara optima

BNPB: Bencana Sumatra 1.177 Korban Meninggal, Ratusan Ribu Warga Mengungsi

Penulis
nana
-
0
BNPB
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari saat konferensi pers, Minggu (4/1/2026). (SC YouTube BNPB)

Link, Banda Aceh – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera mencapai 1.177 jiwa hingga Minggu (4/1/2026).

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB Abdul Muhari mengatakan, jumlah tersebut bertambah 10 orang dibandingkan rekapitulasi sebelumnya. “Tambahan korban jiwa meninggal dunia ini menambah jumlah total dari tiga provinsi. Kemarin, rekapitulasi kita di cut off pukul 16.00 WIB adalah 1.167 jiwa, dan hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa yang meninggal dunia,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers, Minggu (4/1/2026).

Ia menjelaskan, tambahan korban meninggal dunia tersebar di Aceh Utara sebanyak 3 jiwa, Kabupaten Tapanuli Selatan 5 jiwa, serta Sumatra Barat 2 jiwa.

Selain itu, tim di lapangan juga berhasil menemukan sejumlah warga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Hingga saat ini, jumlah orang yang masih dalam pencarian tercatat sebanyak 148 jiwa.  “Hari ini ada pengurangan 17 nama untuk daftar orang hilang yang dikoreksi oleh desa, kecamatan, maupun anggota keluarga. Sehingga, jumlah total rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan itu 148 jiwa,” kata dia.

Abdul Muhari menambahkan, jumlah pengungsi akibat bencana hidrometeorologi di tiga provinsi tersebut saat ini mencapai 242.174 jiwa.

Terkait status kebencanaan, sejumlah daerah masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Provinsi Aceh, terdapat 10 daerah yang memperpanjang status tanggap darurat, dengan 8 daerah telah memasuki tahap transisi darurat.

Sementara di Sumatra Utara, seluruh daerah telah keluar dari status tanggap darurat. “Di Sumatra Utara ini transisi darurat 14 daerah, tanggap darurat berakhir di dua daerah dan tidak diperpanjang. Jadi, saat ini di Sumatra Utara sudah tidak ada kabupaten/kota dengan status tanggap darurat. Provinsi Sumatra Utara saat ini sudah dalam status transisi darurat,” ujar dia.

Adapun di Sumatra Barat, perpanjangan status tanggap darurat masih berlaku di Kabupaten Agam. Hal ini disebabkan masih adanya potensi longsor susulan akibat rekahan tanah yang terdeteksi di sejumlah titik.

Ia menegaskan, BNPB bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi dan mengupayakan langkah mitigasi guna meminimalkan risiko bencana lanjutan. “Selain Kabupaten Agam, di Sumatra Barat sudah tidak ada kabupaten/kota yang dalam status tanggap darurat. Jadi, semuanya saat ini sudah dalam transisi darurat. Ada tanggap darurat yang berakhir dan ini tidak diperpanjang,” kata Abdul Muhari.(infopublik)

BPJPH Buka 1,35 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK

Penulis
nana
-
0
Sertifikasi Halal Gratis
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan bahwa pembukaan kuota SEHATI tahun 2026 merupakan bagian dari kehadiran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan bagi masyarakat atas ketersediaan produk halal. (Foto Humas BPJPH)

Link, Jakarta – Kabar gembira di awal tahun 2026 ini bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia kembali membuka kuota Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI Tahun 2025.

Kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis tersebut merupakan bentuk fasilitasi pemerintah bagi pelaku UMK di seluruh Indonesia untuk memperoleh sertifikat halal melalui pendampingan sertifikasi halal dengan skema pernyataan pelaku usaha atau Self Declare.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan bahwa pembukaan kuota SEHATI tahun 2026 merupakan bagian dari kehadiran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan bagi masyarakat atas ketersediaan produk halal. Juga, sebagai bentuk kemudahan bagi UMK dalam melaksanakan sertifikasi halal produknya, sehingga agar semakin berdaya saing dan kompetitif di pasaran, baik domestik maupun global.

“Alhamdulillah, mulai hari ini pegiat usaha mikro dan kecil sudah bisa kembali mendaftar produknya untuk disertifikasi halal secara gratis menggunakan kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis yang kami siapkan tahun ini. Bagi UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal self declare, silakan bersegera untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam siaran pers Sabtu (3/1/2026).

Pada kesempatan ini, Ahmad Haikal Hasan memberilan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas terwujudnya program SEHATI tahun 2026. Program ini sebagai afirmasi nyata pemerintah bagi penguatan sektor UMK yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional.

Program SEHATI ini, lanjut Babe Haikal, dipastikan memberikan sejumlah keuntungan bagi pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal.

Pertama, UMK memperoleh kemudahan karena mendapatkan pendampingan dari para Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang saat ini berjumlah lebih dari 111 ribu orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, pelaku UMK juga tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun dari proses pengajuan hingga memperoleh sertifikat halal. Melalui sertifikasi halal gratis ini, para pelaku UMK juga menjadi lebih tertib administrasi dalam menjalankan usahanya.

Satu hal, menurut Haikal, yang tak kalah penting, dengan mendapatkan sertifikat halal, maka produk UMK memiliki nilai tambah (added value) secara ekonomi dan semakin berdaya saing di pasaran, sehingga dapat memperluas pemasararannya dan meningkatkan omzet usahanya.

“Dengan bersertifikat halal, maka UMK kita menjadi lebih tertib halal, yang mana ini adalah kunci untuk kita menjadi pusat halal dunia.” tegas Babe Haikal.

Untuk mengoptimalkan program SEHATI, BPJPH juga telah berkoordinasi dengan Balai dan Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan juga Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di seluruh Indonesia. Hal tersebut agar para pihak memedomani Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026, yang selengkapnya dapat diunduh melalui bpjph.halal.go.id.

Selain itu BPJPH juga berkoordinasi dengan Komite Fatwa Produk Halal yang merupakan bagian dari ekosistem penyelenggara layanan sertifikasi halal skema self declare.

Pelaku UMK yang ingin mendapatkan sertifikat halal gratis melalui program SEHATI 2026 ini dapat mendaftarkan produknya melalui Sistem Informasi Halal atau SIHALAL melalui website ptsp.halal.go.id dengan mengikuti panduan dan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selengkapnya dapat diunduh melalui bpjph.halal.go.id. (infopublik)

1...242526...1,372Halaman 25 dari 1,372

Stay connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -
Google search engine

Latest article

BPS Bersama PLN ULP Martapura Bahas Rencana Pelaksanaan Sensus Ekonomi dan Penguatan Integrasi data...

zai - 0
Link, Martapura - Dukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta penguatan integrasi data lintas sektor, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar dan PLN Unit Layanan...

Perkuat Sinergi Pembangunan Ekonomi, KADIN Lakukan Audiensi dengan Bupati Banjar

zai - 0
Link, Martapura - Perkuat sinergi pembangunan ekonomi, pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur, bertempat di...
Bupati Tulungagung

KPK Tetapkan Bupati Tulungagung sebagai Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

nana - 0
Link, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung periode 2025–2030 berinisial GSW sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan...