Beranda blog Halaman 8

Perkuat Pengelolaan Sampah PTAM Intan Banjar Rutin Gelar Kegiatan Bank Sampah

0

Link, Banjarbaru – Melalui kegiatan Bank Sampah, PT Air Minum Intan Banjar rutin menggelar kegiatan bersih-bersih setiap Jumat di lingkungan kantor perusahaan guna mendukung pengelolaan lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut para pegawai dari berbagai unit kerja mengumpulkan sampah anorganik yang terkumpul kemudian ditimbang dan dicatat sebelum diserahkan untuk dikelola bersama mitra Bank Sampah.

“Ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap program prioritas waliKota Banjarbaru dalam memperkuat pengelolaan sampah dan budaya memilah sampah dari sumbernya,” ujar Kabag Sekretariat dan IT PTAM Intan Banjar, M. Aulia Rahman.

Ia mengatakan, memilah sampah perlu dimulai dari lingkungan kerja agar kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

PTAM Intan Banjar, katanya, ingin membangun budaya peduli lingkungan di lingkungan perusahaan sekaligus mendukung program kebersihan Kota Banjarbaru.

Menurut dia, pengelolaan Bank Sampah di PTAM Intan Banjar juga diperkuat melalui kerja sama dengan Bank Sampah KAMI yang ditandai dengan penandatanganan kerjasama dan PTAM Intan Banjar bertugas melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah anorganik yang masih memiliki nilai daur ulang. Selanjutnya, pihak Bank Sampah KAMI melakukan proses penimbangan, pencatatan hingga pengelolaan lanjutan.

PTAM Intan Banjar, ungkap dia, melalui kegiatan itu berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah juga meningkat dan mendukung terwujudnya Kota Banjarbaru yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. (*)

Tingkatkan Minat Baca, Dispersip Banjar Gelar Pembekalan dan Lomba Konten Literasi

0
Minat Baca
Dispersip Kabupaten Banjar menggelar pembekalan konten kreatif bagi peserta Lomba Video Konten Literasi di aula setempat pada Selasa (12/5/2026) pagi.

Link, Martapura – Tingkatkan minat baca dan budaya literasi di Kabupaten Banjar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Banjar menggelar pembekalan konten kreatif bagi peserta Lomba Video Konten Literasi di aula setempat pada Selasa (12/5/2026) pagi.

Mengusung tema “Perkembangan Perpustakaan dan Pembangunan Literasi”, kegiatan tersebut menyasar generasi kelahiran akhir 1990-an hingga 2000-an (Gen Z) dan generasi kelahiran 1980-an hingga 1990-an atau generasi milenial.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 peserta yang terbagi dalam kategori pelajar/mahasiswa serta masyarakat umum. Kepala Dispersip Banjar, Kencana Wati mengatakan, kegiatan tersebut tidak sekadar kompetisi teknis, tetapi juga menjadi strategi untuk melibatkan generasi muda dalam membangun budaya literasi yang relevan dengan perkembangan teknologi.

“Kami ingin generasi muda aktif berkontribusi membangun budaya baca di Kabupaten Banjar. Mereka sangat dekat dengan teknologi informasi dan memiliki kemampuan di bidang sinematografi serta komunikasi digital. Potensi itulah yang kami rangkul,” ujarnya.

Para peserta diberikan waktu selama satu bulan untuk menyempurnakan karya melalui sesi pembekalan khusus. Langkah tersebut dilakukan agar video yang dihasilkan tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga mampu menyampaikan pesan literasi secara kuat dan kreatif.

“Video akan dinilai oleh tiga dewan juri. Nantinya dipilih 10 karya terbaik yang mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan. Selain itu, karya terbaik juga akan dikirim ke Perpustakaan Nasional di Jakarta. Tahun lalu, perwakilan Kabupaten Banjar berhasil menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional,” ungkapnya.

Sedangkan mengenai hasil pemenang lomba, lanjut Kencana Wati, rencananya akan diumumkan pada akhir Juni mendatang.

Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Dispersip Banjar, Salhah turut menambahkan bahwa pembekalan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni penguatan teknis, standardisasi kualitas, dan promosi digital.

“Peserta diberikan pemahaman mengenai teknik pengambilan gambar, penyuntingan video, penyusunan narasi melalui storytelling kreatif, hingga strategi mempromosikan budaya baca melalui media sosial. Pembekalan ini diharapkan membuat peserta tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu menjadi agen literasi kreatif di era digital,” harapnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Nabila Shofa, serta Aiptu Heri Sevi Anton dari Polres Banjar.(znd/link)

Percepat PDSK Bendungan Riam Kiwa, Pemprov Kalsel Gelar Rakor Bersama Pemkab Banjar

0
Bendungan Riam Kiwa
Percepat pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa, Pemprov Kalsel menggelar Rakor bersama Pemkab Banjar pada Senin (11/5/2026).

Link, Martapura – Percepat pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa berkapasitas 90,51 juta meter kubik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi (rakor) pada Senin (11/5/2026).

Bertempat di Ruang Rapat H Maksid lantai 3 Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel, Kota Banjarbaru, kegiatan rakor PDSK yang secara resmi dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin tersebut dihadiri Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, bersama jajarannya hingga tingkat kecamatan. Bahkan unsur Tim Terpadu PDSK Provinsi Kalsel, Balai Wilayah Sungai (BWS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Pada kesempatan itu, Bupati Banjar menyampaikan apresiasi terhadap tahapan pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang meliputi kawasan Desa Angkipih dan Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, yang terus berjalan menuju kepastian pelaksanaan.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, kami sangat mengapresiasi tahapan-tahapan yang sudah berjalan selama ini. Kami juga sudah menyepakati beberapa hal terkait inventarisasi dan identifikasi lahan melalui berita acara yang memuat tujuh poin kesepakatan,” ujar Saidi Mansyur.

Rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa sebagai upaya mereduksi dampak banjir, meningkatkan produksi pangan, memenuhi kebutuhan air baku, serta mengatasi pemadaman listrik bergilir akibat defisit pasokan listrik, diharapkan Saidi Mansyur dapat berjalan lancar.

“Kehadiran pemerintah daerah dalam rapat hari ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan pembangunan. Kami juga memohon dukungan semua pihak, baik Pemprov Kalsel, BWS, maupun pemerintah pusat agar proses menuju eksekusi pembangunan dapat berjalan lancar,” harapnya.

Tak hanya itu, Saidi Mansyur juga mengungkapkan tujuh poin kesepakatan yang telah disusun mencakup aspek hukum, regulasi, perencanaan, hingga penyiapan lahan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan bendungan.

Perlu diketahui, pembangunan Bendungan Riam Kiwa direncanakan memiliki kapasitas 90,51 juta meter kubik, dengan luas genangan 654,04 hektare, main dam memiliki tinggi 51 meter dengan lebar puncak 8 meter, panjang puncak 490 meter. Sedangkan untuk elevasi puncak bendungan kurang lebih 155,00 meter, dan elevasi muka air normal kurang lebih 150,00 meter.

Sedangkan total luasan lahan yang dibutuhkan untuk proses pembangunan yakni seluas 771,51 hektare, terdiri dari 753,85 hektare berstatus kawasan hutan, 5,81 hektare berstatus Area Penggunaan Lain (APL), dan 11,85 hektare berstatus hutan produksi terbatas. (znd/link)

Dinas PUPRP Lanjutkan Program Penataan Etalase Kota

0
Penataan Etalase Kota

Link, Martapura – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar kembali melanjutkan Program Penataan Etalase Kota atau Penataan Koridor 6 di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Martapura, Senin (11/5/2026).

Titik awal kegiatan pembangunan trotoar yang berfungsi sebagai pedestrian tersebut dilaksanakan Dinas PUPRP dari perempatan Jalan Ahmad Yani Km 40 yang terhubung dengan ruas Jalan Keraton–Jalan Angsana, tepatnya di dekat traffic light atau lampu lalu lintas menuju crossing Jalan Jamrud, Kelurahan Pasayangan, dengan total pagu anggaran Rp7 miliar.

“Rencana panjang penanganan 523 meter, dimulai dari lampu lalu lintas atau depan Bakso Batuah menuju pertigaan Jalan Jamrud, tepatnya di depan Toko Kitab Surya Agung,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya pada Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Iwan Junaidi, saat ditemui.

Sedangkan untuk metode penanganan Koridor 6 yang dilaksanakan CV Ikhwanul Bersaudara dengan nilai kontrak Rp5.989.716.400, lanjut Iwan Junaidi, tidak jauh berbeda dengan penataan Koridor 5 yang dilaksanakan CV Surya Agung dengan total panjang penanganan 361 meter dari nilai kontrak Rp5,5 miliar pada 2025 lalu.

“Untuk lebar pedestrian yang dibangun sesuai eksisting, rata-rata lebarnya 1,5 meter dan sebagian ada yang mencapai 2 meter. Saat ini masih proses land clearing, dan total ada 26 pohon yang ditebang. Satu pohon yang ditebang akan digantikan dengan 10 bibit pohon,” katanya.

Ditanya berapa total panjang pedestrian yang telah tertangani dalam Program Etalase Kota, Iwan Junaidi menyebutkan sudah terealisasi dengan total panjang 3.035,15 meter.

“Pada 2021 total pedestrian yang tertangani 232 meter, yakni dari depan Masjid Agung Al Karomah hingga Pasar Batuah. Kemudian pada 2023 total pedestrian yang tertangani mencapai 519 meter, dari Tugu Selamat Datang hingga perempatan lampu lalu lintas Sekumpul,” ucapnya.

Penataan pedestrian juga dilakukan pada 2024 dengan total panjang 1.173,15 meter, yakni dari Gedung Islamic Center hingga Rumah Dinas Wakil Bupati Banjar sepanjang 815 meter dan 358,15 meter dari Terminal Pasar Batuah hingga RTH Ratu Zalecha.

Begitu juga pada 2025, total panjang pedestrian yang tertangani mencapai 1.111 meter, yakni dari depan Komplek Pangeran Antasari (Kompas) hingga Gang Damai sepanjang 750 meter, dan 361 meter dari depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) hingga traffic light perempatan Jalan Pasar Batuah.

Guna menata rupa kota secara keseluruhan, Dinas PUPRP memastikan akan kembali melanjutkan penataan pedestrian yang masih belum tertangani. (znd/link)

RSD Idaman Gelar In House Training Service Excellent Untuk Petugas Pelayanan Publik

0
Oplus_131072

Link, Banjarbaru – Upaya meningkatkan pemahaman dan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada service excellent, Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Kota Banjarbaru menggelar kegiatan In House Training Service Excellent bagi seluruh petugas pelayanan publik, Sabtu (09/05/2026).

Kegiatan berlangsung di Aula Besar RSD Idaman, dibuka langsung oleh Direktur RSD Idaman Banjarbaru, dr. Danny Indrawardhana. Pelatihan ini diikuti dengan antusias oleh petugas pelayanan publik sebagai bagian dari penguatan pelayanan prima di lingkungan rumah sakit.

Pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber dengan materi yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan dan integritas aparatur pelayanan publik. Iwan Setiawan menyampaikan materi terkait anti korupsi, kemudian Zayanti Mandasari membawakan materi mengenai pemenuhan standar pelayanan publik service excellent.

Selain itu, Muhammad Firhansyah turut memberikan pelatihan terkait penerapan service excellent di lingkungan rumah sakit guna menciptakan pelayanan yang profesional, ramah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, suasana pelatihan terlihat aktif dan interaktif. Para peserta tampak antusias mengikuti sesi diskusi maupun praktik pelayanan yang disampaikan para narasumber.

Melalui kegiatan ini, manajemen RSD Idaman Banjarbaru berharap seluruh petugas pelayanan publik dapat semakin memahami pentingnya pelayanan prima, profesional, serta mampu memberikan layanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. (*)

Usaha Ekonomi Berbasis Digital Masuk dalam Sensus Ekonomi 2026

0
Sensus Ekonomi 2026
BPS Kabupaten Banjar gelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik pada Kamis (7/5/2026) pagi.

Link, Martapura – Hasilkan peta ekonomi daerah yang menyeluruh sebagai dasar perencanaan pembangunan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar akan melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik pada Kamis (7/5/2026) pagi. Kepala BPS Kabupaten Banjar, Roy Suryanto mengatakan, pelaksanaan SE 2026 memiliki perbedaan dibandingkan dengan SE yang dilaksanakan pada 2016 silam, sebab dilaksanakan di tengah transformasi digital, perkembangan ekonomi kreatif, ekspansi ekonomi digital, serta meningkatnya aktivitas usaha berbasis teknologi.

Karena itu, selain melakukan pendataan usaha yang memiliki lokasi fisik, SE 2026 juga mencakup pendataan usaha ekonomi berbasis digital melalui metode door to door.

“Untuk itu kami memerlukan dukungan, koordinasi, dan kolaborasi seluruh OPD dan semua pihak terkait agar pelaksanaan sensus ekonomi dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat,” ujarnya saat membuka kegiatan FGD.

Ia juga menjelaskan, metode pendataan dilakukan melalui email blasting selama Juni 2026 untuk usaha-usaha besar, dan melakukan sosialisasi secara daring atau tatap muka, serta berkoordinasi dengan dinas dan lembaga terkait. Jika belum ada respons dari perusahaan besar, maka petugas akan mendatangi dari pintu ke pintu atau door to door.

“Selanjutnya akan dilakukan pendataan door to door kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026,” katanya.

Untuk usaha yang tidak memiliki lokasi fisik, termasuk UMKM, papar Roy lebih jauh, BPS akan melakukan penelusuran melalui “scraping” di berbagai aplikasi usaha online, seperti Google, Shopee, dan platform lainnya di Kabupaten Banjar, selanjutnya dilakukan secara door to door.

“Kami tetap melakukan pengawasan internal untuk memastikan usaha-usaha tersebut tidak ada yang tidak terdata, baik usaha yang memiliki lokasi fisik atau usaha online,” ucapnya.

Dalam pelaksanaan SE 2026, sebanyak 559 petugas mitra yang lolos seleksi rekrutmen berdasarkan Surat Keputusan (SK) BPS RI melalui BPS Provinsi Kalimantan Selatan akan diterjunkan.

“Perekrutan dilakukan secara terbuka, tidak hanya untuk masyarakat umum tetapi juga bagi mahasiswa, melalui tahapan seleksi sesuai dengan pedoman rekrutmen mitra,” katanya.

Meski proses pendataan door to door dijadwalkan pada 15 Juni – 31 Agustus 2026. Namun, dikatakan Roy, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian besaran honor petugas dari BPS RI. “Honor dipastikan di atas UMR, silakan mendaftar, karena prosesnya terbuka. Namun bagi petugas yang mengundurkan diri setelah pelatihan dan di saat pendataan, nantinya akan menandatangani pakta integritas kesanggupan dan juga perjanjian kontrak kerja,” tutupnya.

Kegiatan FGD yang diikuti perwakilan DKISP, Bapperida, Polres Banjar, STIKES, IAID, Hotel TreePark, ASPEKINDO, HIPMI, ULM, STIE Panca Setia, serta jurnalis tersebut juga diisi sesi pemaparan materi dan tanya jawab seputar pelayanan statistik dan pelaksanaan SE 2026.(znd/link)

SMAN 2 Banjarbaru Apresiasi Program DMS Bersama Neni Hendriyawaty

0
SMAN 2 Banjarbaru

Link, Banjarbaru – Kedatangan Wakil Ketua I DPRD Kota Banjarbaru, Neni Hendriyawaty, ke SMAN 2 Banjarbaru disambut antusias dan mendapat apresiasi dari para siswa dan guru pada Kamis (7/5/2026).

Apresiasi tersebut disampaikan Plt Kepala SMAN 2 Banjarbaru, Haryono, karena menilai pelaksanaan program Dewan Masuk Sekolah (DMS) dapat memberikan pengalaman dan wawasan baru bagi peserta didik mengenai dunia politik dan pemerintahan.

Dalam kunjungannya, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra itu memaparkan berbagai materi, mulai dari tugas pokok dan fungsi dewan hingga edukasi terkait penggunaan platform digital secara lebih bijak.

Wakil Ketua I DPRD Kota Banjarbaru, Neni Hendriyawaty saat memaparkan berbagai materi terkait tugas pokok dan fungsi DPRD, termasuk terkait cara penggunaan media sosial yang bijak kepada siswa-siswi dalam program DMS pada Kamis (7/5/2026)

“Siapa tahu ada yang tertarik terjun ke dunia politik seperti Ibu Neni. Ini menjadi ilmu yang sangat berharga bagi anak-anak,” ungkap Haryono.

Pernyataan serupa juga disampaikan Wakasek Humas SMAN 2 Banjarbaru, Muhammad Sya’rani, yang menilai kegiatan tersebut efektif untuk memperkenalkan fungsi dan peran wakil rakyat kepada generasi muda.

“Harapan kami, ada anak-anak yang bercita-cita menjadi anggota dewan untuk memperjuangkan hak rakyat dan memperbaiki kondisi daerah maupun negara yang mereka cintai,” pungkasnya. (znd/link)

Neni Edukasi Pelajar SMAN 2 Banjarbaru soal Fungsi DPRD dan Media Sosial

0
Fungsi DPRD
Wakil Ketua I DPRD Kota Banjarbaru, Neni Hendriyawaty saat memaparkan berbagai materi terkait tugas pokok dan fungsi DPRD, termasuk terkait cara penggunaan media sosial yang bijak kepada siswa-siswi dalam program DMS pada Kamis (7/5/2026).

Link, Banjarbaru – Wakil Ketua I DPRD Kota Banjarbaru, Neni Hendriyawaty, mengajak siswa-siswi SMAN 2 Banjarbaru untuk memahami peran dan fungsi DPRD, termasuk penggunaan media sosial.

Ajakan yang mengedukasi siswa-siswi tersebut disampaikan politisi Gerindra yang akrab disapa Neni saat berkunjung ke SMAN 2 Banjarbaru dalam program Dewan Masuk Sekolah (DMS) pada Kamis (7/5/2026).

Wakil Ketua I DPRD Kota Banjarbaru, Neni Hendriyawaty,

Dalam kesempatan tersebut, Neni menjelaskan kepada siswa-siswi terkait tiga fungsi utama DPRD, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi atau pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Ia juga menjelaskan dasar digodoknya sebuah regulasi untuk dituangkan menjadi Perda.

“Rancangan yang diajukan pemerintah ini atas dasar perubahan undang-undang, perubahan aturan pemerintah, serta kebutuhan yang ada di pemerintahan,” ujarnya.

Tak hanya membahas tiga fungsi DPRD selaku legislator, di depan para siswa-siswi Neni juga mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak.

“Para pelajar harus lebih selektif menerima informasi dan tidak mudah percaya terhadap kabar bohong yang beredar di platform digital, sehingga tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu kebenarannya atau informasi hoaks,” pesannya.

Ia berharap para siswa dapat menjadi generasi emas yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.

“Ibu ingin anak-anak ini benar-benar menjadi generasi emas yang menyukseskan pembangunan bangsa,” katanya.

Selain menyampaikan berbagai materi tentang tugas pokok dan fungsi dewan serta edukasi terkait penggunaan platform digital, Neni juga dengan penuh semangat menjawab berbagai pertanyaan dari siswa-siswi yang sejak awal menyambut antusias kedatangan Wakil Ketua DPRD ke SMAN 2 Banjarbaru.(znd/link)

Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, Pemkab Banjar Gelar Workshop Pasar Modal Syariah

0
Workshop Pasar Modal Syariah
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menggelar Workshop Pasar Modal Syariah Tahun 2026 pada Kamis (7/5/2026) pagi.

Link, Martapura – Tingkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah tingginya minat masyarakat terhadap investasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menggelar Workshop Pasar Modal Syariah Tahun 2026 pada Kamis (7/5/2026) pagi.

Bertempat di Aula Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PRKPLH) Kabupaten Banjar, Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsyi, menilai edukasi pasar modal syariah sangat penting untuk membangun masyarakat yang cerdas secara finansial sekaligus terhindar dari praktik investasi ilegal.

“Visi Kabupaten Banjar untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan agamis tentunya harus didukung dengan pemahaman literasi keuangan yang baik,” ujarnya.

Meski antusiasme masyarakat terhadap investasi saat ini sangat tinggi, lanjut Wakil Bupati Banjar, di sisi lain masih terdapat ancaman investasi ilegal yang merugikan masyarakat. “Karena itu, edukasi mengenai investasi yang aman dan sesuai prinsip syariah menjadi sangat penting,” katanya.

Terlebih, papar Said Idrus, investasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan ketenangan batin karena dijalankan sesuai prinsip syariat Islam.

“Peserta workshop diharapkan aktif berdiskusi dengan para narasumber, khususnya terkait aspek teknis, tata cara membuka rekening saham syariah, daftar efek syariah, hingga strategi pengelolaan risiko investasi,” harapnya.

Ketua Umum Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Banjar, Muhammad Noval, turut menambahkan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi agenda rutin dan berkelanjutan di Kabupaten Banjar.

“Workshop pasar modal syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi pasar modal syariah Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, transparan, dan halal. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman teknis masyarakat terhadap investasi syariah,” ucapnya.

Sejumlah narasumber dari berbagai institusi dihadirkan dalam kegiatan tersebut, di antaranya Febi Devina selaku Pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan, Laraza Annisa dari Divisi Pasar Modal Syariah BEI, perwakilan Kisi Sekuritas Rahmawati Kintan Sari, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Kabag PSDA) Setda Banjar, Rachmad Ferdiansyah.(znd/link)

Gubernur Terus Kuatkan Sinergi dan Kolaborasi di Lingkup Pemerintah Provinsi 

0

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, terus kuatkan sinergi dan kolaborasi, serta berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan, melalui Rapat Koordinasi Lingkup SKPD Pemprov Kalsel, yang dilaksanakan pada Kamis (7/5/2026) bertempat di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Dalam kesempatan ini, Gubernur H Muhidin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras SKPD, baik itu Kepala Dinas/Badan maupun juga jajaran, atas tercapainya penghargaan untuk Pemprov Kalsel dan Gubernur Kalsel, H Muhidin, di tahun 2026 ini.

“Kita sebagai Gubernur, mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan di SKPD atas dua penghargaan yang sudah kita terima di tahun 2026 ini. Kedua penghargaan yang kita raih dalam sebulan terakhir ini, adalah hasil dari kuatnya kinerja Pemprov Kalsel, yang tidak lepas dari kinerja, kekompakan dan kerja keras Kepala SKPD beserta jajarannya,” sampai Gubernur.

Dua penghargaan yang berhasil diraih dalam sebulan terakhir ini secara berturut-turut adalah Penghargaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Status Kinerja Tertinggi dan juga Penghargaan atas Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Menurunkan Angka Stunting dan Kemiskinan dari Kementerian Dalam Negeri.

Gubernur Kalsel, H Muhidin juga menyampaikan bahwa pada Apresiasi Pemerintah Daerah Regional Kalimantan di Balikpapan beberapa hari yang lalu, Pemprov Kalsel dinyatakan sebagai yang terbaik di regional Kalimantan.

Lebih lanjut, H Muhidin menekankan dua hal yang harus dilakukan oleh jajaran SKPD lingkup Pemprov Kalsel, untuk meningkatkan penilaian yang dilakukan di tiap-tiap ajang penghargaan pemerintah daerah.

“Dua hal yang saya perhatikan yang menjadi penilaian dalam ajang-ajang penghargaan ini adalah, kecepatan pelayanan dan juga kekompakkan Forkopimda dalam setiap kegiatan pembangunan di daerah,” ujar H Muhidin.

Untuk itu, Gubernur mengingatkan agar proses administrasi terkait kebijakan untuk dipercepat, terutama yang menyangkut pelayanan publik dan bersinggungan langsung dengan masyarakat.

 

“Kepada seluruh SKPD, saya mengingatkan, untuk administrasi yang menyangkut keputusan atau kebijakan yang prioritas, apalagi yang menyangkut kemaslahatan masyarakat, untuk dapat diproses dengan cepat. Jangan ada lagi proses tunggu-menunggu tanda tangan yang terlalu lama. Pelayanan publik itu menjadi yang utama,” ingat Gubernur.

Gubernur, H Muhidin juga mengingatkan agar seluruh jajaran di Pemprov Kalsel dapat senantiasa bersinergi dan berkolaborasi, agar memberikan hasil yang lebih maksimal dalam berjalannya proses pemerintahan.

“Utamakan kekompakan dan juga sinergi serta kolaborasi. Kalau ada program atau kegiatan penting, segera sampaikan kepada Gubernur. Kalau menemukan masalah, atau ada hal-hal yang kurang dimengerti, berdiskusi dan berundinglah dengan siapapun yang berkompeten, seperti misalnya dengan Tim Ahli Gubernur. Sinergi ini juga bagian penting dalam proses akselerasi pelaksanaan pemerintahan di Pemprov Kalsel,” pesan H Muhidin.

Gubernur, H Muhidin pada kesempatan ini juga mengingatkan terkait inflasi di Kalsel, yang menurutnya harus senantiasa di pantau dan dicari tau apa saja faktor yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi di Kalsel, agar dapat ditemukan solusi untuk mengendalikan dan mengontrol tingkat inflasi di Kalsel.

Terkait kepegawaian dan mutasi pegawai, H Muhidin dalam rakor ini menegaskan bahwa dirinya akan memastikan setiap posisi jabatan di SKPD, baik itu Eselon II, Eselon III dan juga Eselon IV akan ditempati oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

“Saya sendiri sebagai Gubernur nanti akan turut serta dalam menyusun SDM yang akan menempati jabatan-jabatan di tiap SKPD. Kita ingin memastikan bahwa SDM yang mengisi jabatan itu adalah orang-orang yang kompeten dan kalau bisa yang terbaik di bidangnya, untuk meningkatkan kinerja tiap SKPD, yang nanti juga pastinya akan berdampak pada kinerja Pemprov Kalsel secara keseluruhan,” tutur H Muhidin.

Pada rakor ini, Gubernur, H Muhidin juga menyinggung terkait perencanaan anggaran 2027, yang terdampak kondisi geopolitik saat ini, dimana anggaran yang didapatkan tidak sesuai dengan yang telah diajukan dan diharapkan.

“Memang kondisinya saat ini untuk penganggaran 2027 ikut terdampak dari kondisi geopolitik yang sedang terjadi. Untuk itu, dengan adanya penyesuaian anggaran ini, saya minta para kepala SKPD untuk menyusun programnya dengan benar, kita harus bisa memilih mana kegiatan yang prioritas untuk dilaksanakan, agar anggaran yang dimiliki itu bisa efektif dan efisien,” sampai Gubernur.

Selaras dengan yang disampaikan Gubernur, Sekdaprov M Syarifuddin juga berpesan kepada SKPD lingkup Pemprov Kalsel untuk aktif menciptakan inovasi dan meningkatkan kinerja, untuk mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat yang biasanya diiringi insentif fiskal untuk pemerintah daerah.

“Kepada seluruh SKPD, kita berharap untuk dapat berimprovisasi, kreatif dan berinovasi untuk bisa mendapatkan insentif fiskal yang biasanya adalah bentuk apresiasi dari pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah yang berprestasi,” pesan Sekdaprov.

Terkait anggaran 2027, Sekdaprov Syarifuddin juga menyampaikan hal yang selaras dengan Gubernur H Muhidin, untuk SKPD bisa memilih kegiatan dan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Untuk anggaran 2027, memang tidak sesuai dengan harapan kita, dan untuk itulah kita melakukan desk bagi masing-masing SKPD untuk menentukan mana yang prioritas pimpinan, mana yang akan berdampak ke masyarakat, itulah yang kita utamakan,” sampai Syarifuddin.

Berhadir pada kegiatan ini, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dari seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (tri)