Beranda blog Halaman 8

Wali Kota Terima Audiensi BPS Kota Banjarbaru

Penulis
rudianto
-
0
BPS Kota Banjarbaru

Link, Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby menerima audiensi jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, Sabtu (28/2/2026) di kediaman dinas wali kota. Audiensi dilakukan dalam rangka jelang pelaksaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan dilaksanakan Mei – Juli.

Kepada jajaran BPS Kota Banjarbaru yang berkunjung ke rumah dinasnya, Wali Kota Erna Lisa Halaby menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru siap mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sensus tersebut.

“Nanti akan kita buatkan surat edaran, publikasi seperti baliho dan media lainnya, serta melaksanakan apel siaga,” kata Wali Kota Erna Lisa.

Menurutnya, sensus ekonomi penting karena bagian dari investasi data. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan tepat sasaran.

Dengan dukungan data hasil sensus, lanjutnya, pemerintah dapat merancang program yang lebih efektif dan efisien, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Melalui sensus ini, kita bisa memastikan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ini sangat membantu kami dalam merancang pembangunan Kota Banjarbaru ke depan,” kata Lisa Halaby.

Seperti diketahui, SE 2026 akan mendata seluruh pelaku usaha selain sektor pertanian, skala besar maupun kecil. Karena itu Wali Kota Lisa halaby mengajak mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, menurutnya, Pemko Banjarbaru optimistis hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pijakan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Serta memperkuat posisi Banjarbaru sebagai kota yang maju, transparan, dan berbasis data,” kata Wali Kota Erna Lisa. (to/klik)

Banjarbaru Bakal Punya SMA Negeri 6, Operasional Ditargetkan 2027

Penulis
tri
-
0
SMA Negeri 6
Kepala Bidang Pembinaan SMA,Disdikbud Kalsel Dedy Hidayat

Link, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Selatan merencanakan pembangunan SMA Negeri 6 Banjarbaru sebagai upaya memperluas akses pendidikan dan memenuhi standar nasional “satu kecamatan satu sekolah.”

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra melalui, Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dedy Hidayat mengatakan, pembangunan sekolah ini juga menjadi respons terhadap pertumbuhan penduduk yang semakin padat di wilayah tersebut.

“Perencanaan pembangunan SMA Negeri 6 Banjarbaru telah dimulai sejak 2025 dengan penyusunan Detailed Engineering Design (DED),” kata Dedy, Banjarbaru, Jum’at (27/2/2026).

Ia menambahkan, pendirian sekolah ini didasarkan pada kebutuhan mendesak akan fasilitas pendidikan tingkat menengah atas, khususnya bagi lulusan SMP di kawasan tersebut yang belum memiliki sekolah lanjutan terdekat.

Dedy menjelaskan bahwa saat ini di wilayah tersebut telah berdiri SMP Negeri 15 Banjarbaru, namun belum tersedia SMA untuk menampung para lulusannya.

“Saat ini sudah ada SMPN 15 Banjarbaru di daerah tersebut, namun kita melihat belum ada sekolah menengah atas yang menampung para lulusan SMP tersebut. Apalagi, pemukiman di sana mulai padat,” ujarnya.

Rencana pembangunan ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah menghibahkan lahan seluas kurang lebih dua hektare. Lokasi lahan tersebut berada di kawasan strategis dan tidak jauh dari SMP Negeri 15 Banjarbaru.

“Untuk tahap awal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp2,9 miliar. Pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan pembangunan fasilitas utama, seperti ruang kepala sekolah, ruang belajar (rombongan belajar/rombel), serta fasilitas sanitasi,” jelasnya.

Lebih jauh Dedy mengungkapkan, proses lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung setelah Hari Raya Idulfitri melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Disdikbud Kalimantan Selatan menargetkan pembangunan fisik tahap pertama dapat rampung sebelum akhir tahun 2026.

“Kami menargetkan SMA Negeri 6 Banjarbaru dapat mulai beroperasi pada 2027. Penerimaan peserta didik baru direncanakan dibuka pada Juli 2027 dengan kapasitas awal sekitar dua rombongan belajar,” tuturnya.

Ke depan, Disdik Kalimantan Selatan akan terus melakukan kajian terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerataan akses pendidikan guna menentukan penambahan fasilitas dan rombongan belajar sesuai perkembangan jumlah peserta didik

RSD Idaman Raih Predikat Layanan Baik dari Ombudsman RI

Penulis
wahyu
-
0

Link, Banjarbaru – Menjadi salah satu SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, RSD Idaman berhasil meraih predikat kategori kualitas layanan “BAIK” dalam Hasil Penilaian Maladministrasi dan Opini Ombudsman RI Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, RSD Idaman memperoleh nilai 84,62 dengan kategori Baik dalam kualitas pelayanan publik. Secara umum, Pemerintah Kota Banjarbaru juga mendapatkan opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dengan nilai 85,29.

Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran manajemen dan pegawai, serta dukungan penuh dari Wali Kota Banjarbaru dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, meningkatkan standar pelayanan, serta memastikan setiap masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan profesional,” ujarnya.

Penilaian Ombudsman RI mencakup berbagai dimensi, mulai dari aspek input, proses, output, hingga pengelolaan pengaduan dan tingkat kepercayaan masyarakat. Hasil ini menunjukkan komitmen RSD Idaman dalam menerapkan tata kelola pelayanan publik yang baik dan bebas dari praktik maladministrasi.

Ke depan, RSD Idaman berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperkuat sistem pengaduan masyarakat, serta menjaga integritas dalam setiap proses pelayanan.

Dengan raihan ini, RSD Idaman Kota Banjarbaru semakin menegaskan perannya sebagai rumah sakit daerah yang unggul, profesional, dan terpercaya di Kalimantan Selatan. (wahyu)

Jamin Keberlangsungan Koperasi dan UMKM, Eksekutif dan Legislatif Godok Raperda Baru

Penulis
zai
-
0
Godok Raperda

Link, Martapura – Memiliki peran vital dalam perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar godok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro.

Dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Agus Maulana dan dihadiri eksekutif dan anggota legislatif pada Rabu (25/2/2026) pukul 22.46 Wita.

Selain memberikan apresiasi dan dukungan atas inisiatif penyusunan Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro. Juru bicara (Jubir) sekaligus Ketua Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera, Sayyid Abu Bakar Bahasyim juga menyampaikan bahwa fraksinya menilai Raperda tersebut merupakan langkah strategis yang muncul di waktu yang tepat.

“Mengingat Koperasi dan pelaku Usaha Mikro memiliki peran vital dalam perekonomian daerah, utamanya dalam menyerap ketenagakerjaan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Banjar ini berharap, keberadaan Raperda sebagai payung hukum yang kuat tersebut dapat menjawab berbagai persoalan mendasar yang selama ini tengah dihadapi pelaku usaha koperasi dan usaha mikro, diantaranya; keterbatasan akses permodalan, pemasaran, dan penguatan kelembagaan.

“Fraksi kami merekomendasikan agar implementasi Raperda dapat benar-benar dirasakan masyarakat luas manfaatnya, dan kami mendorong Pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan aturan dan pelaksanaan mekanismenya yang jelas, transparan, akuntabel, serta memastikan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD untuk mendukung program pemberdayaan,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPRD yang menekankan pentingnya dilakukan sosialisasi yang masif kepada seluruh pemangku kepentingan agar arah kebijakannya dapat dipahami.

Catatan serupa juga disampaikan Jubir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hermani, dan menegaskan agar Raperda tersebut mampu memberikan jaminan terhadap pengelolaan perekonomian rakyat, melindungi, mengayomi, serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meski sudah ada Undang – Undang (UU) tentang Koperasi dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukumnya.

“Sehingga kesejahteraan dapat terwujud, bahkan dampaknya dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Jadi harus mampu berperan sebagai regulasi yang mendukung,” katanya.

Kedepan, lanjut anggota Komisi III DPRD Kabupaten Banjar ini lebih jauh, para pelaku UMKM diharapkan mampu mensejajarkan produknya di pasar ritel modern hingga dapat membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan.

“Dengan upaya serius meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi satu solusi untuk menjawab berbagai isu perekonomian negara, seperti program mengentaskan kemiskinan hingga meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pada umumnya,” pungkasnya.(zainuddin)

Hadir di Kelurahan Syamsudin Noor, Walikota Sebut Safari Ramadan Bukan Hanya Kegiatan Seremonial

Penulis
wahyu
-
0

Link, Banjarbaru – Laksanakan safari Ramadan di di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Kanturi II, RT 029/RW 006, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, yang didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarbaru, H. Riandy Hidayat. Menyampaikan, dalam momentum ini masyarakat langsung dapat menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2026, yang bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarbaru menegaskan bahwa Safari Ramadan bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana komunikasi langsung antara pemerintah dan warga.

“Mudah-mudahan bukan hanya satu kali pada saat Safari Ramadan ini saja, saya menginginkan nantinya ini berkelanjutan pada momen-momen kegiatan lain, agar kami bisa langsung bersilaturahmi dan bertatap muka dengan warga di masing-masing kelurahan dan kecamatan,” ujar Erna Lisa Halaby, Kamis (26/2/2026).

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai pelayan masyarakat, yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan warga.

“Kami sebagai pelayan dan abdi masyarakat tentu ingin memberikan pelayanan terbaik, sehingga apa yang kita harapkan bersama dapat terwujud, menjadikan Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera (EMAS) bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan, dihadiri oleh jajaran pemerintah kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang antusias menyambut kehadiran Wali Kota Banjarbaru.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Banjarbaru secara langsung menyerahkan bantuan hibah kepada Masjid Al-Ikhlas sebesar Rp60 juta. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada beberapa musholla di wilayah Kecamatan Landasan Ulin masing-masing sebesar Rp10 juta, serta penyerahan bingkisan kepada para marbot masjid sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga dan merawat rumah ibadah.

Melalui Safari Ramadan ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap dapat terus membangun komunikasi yang terbuka, responsif, dan berkelanjutan, sehingga setiap program pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat. (wahyu/medcen)

Pererat Tali Silaturahmi, Pemko Banjarbaru Gelar Buka Puasa Bersama dan Salurkan Tali Asih Kepada Anak Yatim

Penulis
zai
-
0
Buka Puasa Bersama

Link, Banjarbaru – Pererat tali silaturahmi, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) gelar buka puasa bersama puluhan anak yatim dari Panti Pelindung dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria pada Rabu (25/2/2026).

Bertempat di Aula Gawi Sabarataan, Balaikota Banjarbaru, dalam suasana hangat penuh kebersamaan di bulan Ramadan. Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby didampingi Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Banjarbaru, H Riandy Hidayat menyerahkan tali asih kepada 75 anak yatim yang hadir.

Momentum tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian Wali dan Wakil Kota Banjarbaru terhadap anak-anak yatim, sekaligus menghadirkan kebahagiaan di bulan suci yang penuh berkah, serta menegaskan semangat kepedulian sosial yang terus dijaga di Kota Banjarbaru.

“Kami ingin anak-anakku semua tetap merasakan kasih sayang, perhatian, dan kebahagiaan, terlebih di bulan Ramadan ini,” ujar Lisa Halaby dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Lisa Halaby juga memberikan motivasi kepada anak-anak yatim agar tidak pernah takut bermimpi, karena setiap pemimpin dan orang sukses berawal dari mimpi dan cita-cita yang diperjuangkan sejak kecil.

“Insya Allah kalian akan tumbuh menjadi anak-anak hebat, calon pemimpin masa depan, pribadi unggul yang membawa Banjarbaru semakin maju. Jadilah generasi penerus bangsa dan generasi Qurani,” tuturnya.

Ia juga berpesan, agar anak-anak rajin belajar, memperkuat ibadah, menjaga akhlak, menghormati guru, serta saling menyayangi dan tolong-menolong antar teman. “Kebersamaan dan adab adalah bekal penting untuk meraih masa depan yang cerah,” ucapnya.

Puluhan anak yatim terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang dikemas dengan tausiah, buka puasa bersama Forkopimda dan stakeholder terkait, hingga dilanjutkan dengan salat Magrib berjamaah.(zainuddin/link)

Pakta Integritas Landasan Moral dan Etika Menjalankan Tugas

Penulis
zai
-
0
pakta integeritas

Link, Banjarbaru – Seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integeritas. Ini menjadi salah satu bentuk komitmen para pejabat struktural yang bertugas di rumah rakyat peningkatan kinerja.

Menurut Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru, Arnawaty Supiatin, penandatanganan pakta integritas bukan sekadar pemenuhan syarat administrative. Tapi ini wujud keseriusan membangun budaya kerja yang professional, akuntabel, dan berorientasi pad ahasil.

“Perjanjian kinerja menjadi komitmen bersama agar setiap pejabat struktural bekerja secara terarah, terukur, dan bertanggung jawab. Pakta integritas menjadi landasan moral dan etika dalam menjalankan tugas,” kata Arnawaty, Selasa (24/2/2026).

Dengan menandatangani dokumen pakta integritas, kata Arnawaty, seluruh pejabat struktural sekretariat DPRD diharapkan mampu menyelaraskan program dan kegiatan dengan sasaran organisasi. “Serta mendukung optimalisasi fungsi kedewanan,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan Arnawaty, dokumen perjanjian kinerja  ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas, sehingga target dan indikator capaian dapat dievaluasi secara berkala agar setiap program memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Integritas adalah fondasi utama dalam pelayanan publik. Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan di lingkungan sekretariat DPRD berjalan bersih, transparan, dan berwibawa,” kata Arnawaty. (znd/link)

Pemprov Kalsel Ikuti Entry Meeting Bersama BPKP Terkait Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026

Penulis
tri
-
0
BPKP

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengikuti Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 secara virtual di Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin (24/2/2026).

Pertemuan secara daring yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel ini dirangkai dengan penyampaian Hasil Evaluasi SPIP-T Tahun 2025 dan Usulan Pembinaan Tahun 2026 yang juga diikuti oleh Bupati/Wali Kota se Kalsel serta instansi terkait, baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Usai rapat, didampingi Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan Akhmad Fydayeen, Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti, Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin menyambut baik arahan dari BPKP, berharap pertemuan kali ini memberikan dampak baik bagi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.

“Kita bersama Pemerintah kabupaten kota, mengikuti Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (evran) dari BPKP Kalsel, mudah-mudahan ini berdampak baik terhadap semua pemerintahan, dalam rangka bagaimana perencanaan dan penganggaran yang lebih baik lagi. Dan kami menyambut baik arahan dari BPKP, dan kita membuka diri dan siap berkolaborasi dengan BPKP Kalsel untuk kebaikan kita semua,” ucap Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto menyampaikan Hasil Evaluasi SPIP-T Tahun 2025 dan Usulan Pembinaan Tahun 2026.

“Rapat kali ini, menjadi refleksi kita dan akan menjadi dasar kita untuk perbaikan tahun 2026 nanti. Evaluasi ini penting untuk membantu semua pemerintah daerah dalam memperbaiki meningkatkan kualitas pelayanan,” jelas Ayi Riyanto.

Dalam rapat kali ini dipaparkan pula terkait Mekanisme Pelaksanaan Pengembangan Informasi Awal (PIA) serta Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, diantaranya, masing-masing Tim menyampaikan format asersi dan melakukan diskusi kepada OPD yang menangani perencanaan dan/atau OPD terkait dengan masing-masing sektor. OPD yang menangani perencanaan pada masing-masing pemda (Bappeda/Bapelitbang/Baperida) akan menjadi koordinator dalam penyusunan dokumen asersi.

Asersi terdiri dari Asersi Sektoral dan Asersi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Asersi sektoral berisi Indikator dan Target masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait dengan pencapaian Ultimate Outcome sektor tahun 2026. Asersi PHTC berisi indikator dan target subkegiatan yang terkait dengan pelaksanaan PHTC tahun 2026.

Dalam penyusunan asersi sektoral, juga ditekankan apabila dalam satu sub kegiatan terkait pada 2 sektor atau lebih maka masing-masing pemda harus mampu membagi nilai anggaran pada masing-masing sektor secara proporsional, namun apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan, anggaran dapat dimasukkan ke salah satu sektor yang paling dominan sehingga total rupiah pada 1 sub kegiatan yang diasersikan pada beberapa sektor tersebut tidak lebih besar dari nilai anggaran sub kegiatan pada APBD/DPA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam penyusunan asersi sektoral agar memastikan untuk tidak memasukaan nilai atas anggaran kegiatan yang bersifat rutin/penunjang/pendukung (kode XXX di Kepmendagri 900) karena tidak termasuk dalam ruang lingkup pengawasan.

Draft asersi masing-masing pemda agar dapat disampaikan kepada Tim BPKP paling lambat tanggal 2 Maret 2026 dan selanjutnya akan dilakukan validasi oleh masing-masing Tim BPKP sebelum dokumen asersi Bapeda/Bapelitbang/Baperida ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Kepala.

Sebaiknya draft asersi terlebih dahulu direviu oleh Bappeda/Bapelitbang/Baperida bersama OPD sektor untuk memastikan konsistensi indikator, target, dan nilai anggaran sebelum masuk tahap validasi BPKP.

Terakhir, penyusunan asersi agar memastikan bahwa indikator, target, serta nilai anggaran yang dicantumkan telah selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti RPJMD, Renja RKPD, APBD, dan DPA, sehingga tidak menimbulkan perbedaan data pada saat proses evaluasi.

Pemprov Dukung Sensus Ekonomi, Sekdaprov Kalsel Himbau Masyarakat Berikan Data yang Benar, Lengkap dan Jujur

Penulis
tri
-
0
Sekdaprov

Link, Banjarbaru — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Selatan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026.
‎
‎Hal itu disampaikan Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin seusai melakukan audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Lt. 3, Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru pada Selasa (24/2/2026) sore.
‎
‎Menurut Sekdaprov Kalsel, Sensus Ekonomi merupakan momentum penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi usaha di Indonesia. Data yang akurat dan terpercaya, kata dia, akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.
‎
‎Dalam audiensi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan Mukhamad Mukhanif memaparkan sejumlah perkembangan di Banua. Pertama, Kalimantan Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi kumulatif sebesar 5,22 persen sepanjang tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Capaian ini mencerminkan kinerja positif berbagai lapangan usaha yang menopang struktur ekonomi daerah.
‎
‎Berdasarkan struktur ekonomi dan laju pertumbuhan menurut lapangan usaha, sejumlah sektor utama masih menjadi penopang pertumbuhan. Sementara itu, dalam perbandingan pertumbuhan ekonomi regional se-Pulau Kalimantan pada Triwulan IV-2025, Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang kompetitif dibandingkan provinsi lainnya di wilayah tersebut.
‎
‎“Sensus Ekonomi merupakan momentum penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi usaha di negara kita. Data yang akurat dan terpercaya akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan,” ucap Sekdaprov Syarifuddin.
‎
‎Sekdaprov Syarifuddin juga mengimbau masyarakat agar menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar, lengkap, serta jujur. Partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dinilai sangat berarti bagi kemajuan ekonomi daerah.
‎
‎“Saya mengajak seluruh masyarakat dan para pelaku usaha di Kalimantan Selatan untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur. Partisipasi Bapak dan Ibu sangat berarti bagi kemajuan ekonomi daerah yang kita cintai bersama,” ungkap Sekdaprov Syarifuddin.
‎
‎Sekdaprov Syarifuddin menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi akan memberikan kontribusi besar dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
‎
‎“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Bersama kita jaga dan perkuat ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
‎
‎Dari sisi harga, tingkat inflasi tahun ke tahun (year-on-year) pada 2026 tercatat sebesar 4,66 persen, menempatkan Kalimantan Selatan dalam 10 besar provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Adapun inflasi bulan ke bulan (month-to-month) tercatat sebesar 0,20 persen.
‎
‎Beberapa komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain emas perhiasan sebesar 1,67 persen, tarif listrik 1,34 persen, beras 0,24 persen, sigaret kretek mesin (SKM) 0,12 persen, serta ikan papuyu 0,09 persen. Disebutkan bahwa dibandingkan provinsi lain, kenaikan harga emas di Kalimantan Selatan menjadi yang tertinggi.
‎
‎Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami deflasi, di antaranya tarif parkir, cabai merah, dan ikan gabus. Selain indikator ekonomi dan inflasi, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan juga menunjukkan capaian positif dengan angka 76,10 persen.
‎
‎Angka ini mencerminkan peningkatan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Sementara itu, pelaksanaan sensus ekonomi turut menjadi bagian penting dalam penyediaan data dan informasi untuk mendukung perencanaan serta evaluasi pembangunan ekonomi ke depan

Pemko Banjarbaru Usulkan Tiga Raperda, Satu Raperda Baru

Penulis
zai
-
0
Pemko Banjarbaru
Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby sampaikan usulan tiga buah raperda dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru pada Selasa (24/2/2026).

Link, Banjarbaru – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru sampai tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Banjarbaru, yakni Raperda Tatanan Transportasi lokal, Penanggulangan Narkotika dan Zat Adiktif serta Raperda Pajak dan Retribusi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru pada Selasa (24/2/2026).

Bertempat di Ruang Graha Paripurna DPRD Banjarbaru, Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby mengatakan, tiga buah raperda tersebut merupakan usulan inisiatif Pemerintah Kota Banjarbaru, yakni pertama Raperda baru tentang transportasi lokal dan dua Perda yang direvisi.

“Tatanan transportasi lokal berfokus untuk mengatur arus lalu lintas di Kota Banjarbaru agar lebih efektif, efisien, dan aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan dua Perda yang direvisi, lanjut Lisa Halaby didampingi Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, yakni Raperda Penanggulangan Narkotika dan Zat Adiktif lebih menekankan pada pendekatan yang lebih humanis melalui rehabilitasi bagi pengguna yang masih bisa diselamatkan, guna melindungi generasi penerus dari dampak buruk narkoba.

“Sedangkan Raperda Pajak dan Retribusi untuk menyesuaikan aturan dengan potensi ekonomi kekinian di Banjarbaru. Dan ​optimalisasi PAD dalam memastikan pembangunan kota punya modal yang cukup dari pajak dan retribusi yang adil,” katanya.

Dengan digodoknya tiga Raperda tersebut, Ketua Dprd Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera menilai bahwa Pemko Banjarbaru dan DPRD tidak hanya menginginkan tumbuh secara fisik, tapi juga tertata secara regulasi dan terlindungi secara sosial.

“Pada prinsipnya kita harapkan nanti kedepan khususnya arus lalu lintas yang ada di kota Banjarbaru ini bisa kita atur sedemikian rupa agar bisa menciptakan lalu lintas yang efektif dan efisien serta aman bagi masyarakat atau pengguna juga jalan lalu lintas,” ucapnya

Usulan raperda tersebut, papar Politisi Golkar Banjaru ini lebih jauh, fokus utamanya untuk mengurangi kemacetan serta mengoptimalkan transportasi lokal atau transportasi umum yang ada di kota Banjarbaru dan sarana pendukung lainnya.

“Untuk Narkotika, psikotropika dan azat-azat lainnya penekanan seperti yang disampaikan Wali Kota. Kita ingin mengedepankan cara-cara yang lebih humanis jangan sampai generasi ke depan penerus kita ini rusak karena peredaran narkoba,” jelasnya.

Sedangkan Raperda Pajak dan Retribusi, tambah Gusti Rizky, revisi tersebut mencakup penambahan objek baru untuk muatan pajak maupun retribusi yang nantinya akan dibahas bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Banjarbaru.

“Poinnya mungkin nanti ada beberapa penambahan objek baru, objek muatan baik itu retribusi ataupun juga pajak. Yang nantinya akan kami bahas bersama antara pemerintah,” tutupnya.(znd)

1...789...1,371Halaman 8 dari 1,371

Stay connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -
Google search engine

Latest article

Tata Kawasan Sekumpul, Pemkab Banjar Akan Perbaiki Drainase di Kelurahan Sekumpul

zai - 0
Link, Martapura - Menindaklanjuti kondisi drainase di Gang Taufik, Kelurahan Sekumpul yang tidak berfungsi secara optimal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum...
Menteri LH

Menteri LH: Wali Kota Banjarbaru Harus Meraih Adipura untuk Masyarakat

zai - 0
Link, Banjarbaru - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq bersama Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, melakukan peninjauan praktik pengelolaan sampah rumah...
Tata Kelola Pemerintahan

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pemkab Banjar Gelar FKP 2026

zai - 0
Link, Martapura - Wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar...