Beranda blog Halaman 9

Tugu 0 Kilometer Masih Tahap Penyempurnaan Akhir Oleh PUPR Kalsel

0
Tugu kilometer

Link, Banjarbaru – Sebelum diresmikan dan dioperasionalkan secara resmi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan kesiapan Tugu 0 Kilometer.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Ryan Tirta Nugraha, menyampaikan bahwa saat ini Tugu 0 Kilometer masih dalam tahap pemeliharaan dan penyempurnaan akhir.

“Untuk Tugu 0 KM, saat ini masih tahap pemeliharaan dan perbaikan serta pengaturan atau setting untuk sistem pencahayaannya (lighting),” ujarnya di Banjarbaru, Selasa (24/2/2026).

Ryan menjelaskan, proses pemeliharaan yang dilakukan bersifat penyempurnaan teknis, termasuk penyesuaian sistem penerangan agar tampilan tugu lebih optimal, khususnya pada malam hari. Selain itu, pihaknya juga melakukan perbaikan terhadap fasilitas pendukung.

“Kemarin ada perbaikan pada water tank karena sempat terjadi pencurian besi. Itu sudah langsung kami ganti dan perbaiki. Tidak ada perbedaan dengan spesifikasi sebelumnya, tetap sama dengan penyedia,” jelasnya.

Terkait durasi pekerjaan, Ryan menyebutkan bahwa proses pemeliharaan tidak memerlukan waktu lama karena hanya berupa penyetelan dan perbaikan ringan. Pihaknya sempat menargetkan penyelesaian sebelum Ramadan, namun terdapat kendala teknis pada instalasi listrik.

“Awalnya kami harapkan sebelum puasa sudah selesai, tetapi ada sedikit kendala pada kelistrikan. Mudah-mudahan sebelum hari raya sudah bisa rampung,” tuturnya.

Setelah seluruh tahapan pemeliharaan dan penyempurnaan selesai, Tugu 0 KM akan diserahkan kembali kepada Biro Umum Setda Provinsi Kalsel sebagai pengguna (user).

“Setelah selesai, akan kami serahkan kembali kepada Biro Umum. Untuk peresmian dan hal-hal lainnya menjadi ranah Biro Umum. Kami di teknis tidak menentukan itu,” tegas Ryan.

Terkait operasional dan pengelolaan ke depan, ia menyebutkan masih menunggu arahan pimpinan. Skema pengelolaan bisa saja diserahkan kepada pihak ketiga, BUMD, atau dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Kalsel. Dengan penyelesaian tahap pemeliharaan ini, diharapkan Tugu 0 KM dapat segera diresmikan dan menjadi salah satu ikon baru kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Pengelolaan ini penting untuk dimatangkan. Kalau dibuka tanpa pengelolaan yang jelas, akan berat dalam hal pemeliharaan dan operasional, termasuk penjagaan dan perawatan fasilitas,” pungkasnya. (wahyu)

Proses PAW Guru Shodiq Sebagai Anggota DPRD Masih Bergulir di Internal Partai Golkar

0
Guru Shodiq

Link, Martapura – Hampir lima bulan lamanya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Banjar baru memproses pengusulan, pengesahan dan pelantikan Muhammad Shodiq Wa’die sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Banjar.

Dukungan proses pengusulan, pengesahan dan pelantikan Muhammad Shodiq Wa’die yang akrab disapa Guru Shodiq sebagai PAW anggota DPRD Kabupaten Banjar periode 2024-2029 menggantikan Sahtam yang telah wafat pada Oktober 2025 lalu agar dipercepat justru dikemukakan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasnuryadi Sulaiman.

Dikonfirmasi terkait perihal tersebut, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar, M Chairil Anwar menjelaskan alasan terkait lambannya proses pengusulan Guru Shodiq sebagai PAW anggota DPRD Kabupaten Banjar dari fraksi Golkar.

“Kemarin kita masih fokus pada peralihan kepemimpinan DPD dan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI DPD Partai Golkar. Setelah Musda kita masih menunggu Surat Keputusan (SK) agar dapat diproses,” ujarnya pada Senin (23/2/2026).

Tak hanya itu, adanya masukan terkait kondisi kesehatan dan mengenai Ijazah pondok pesantrennya apakah sudah disetarakan dengan pendidikan formal negara juga menjadi salah satu faktor lambannya proses PAW.

“Di awal memang ada dua aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kita, pertama terkait kondisi kesehatan dan kesetaraan ijazahnya,” katanya.

Dengan telah dikantonginya SK pemberhentian dan usulan PAW dari partai, Chairil memastikan proses PAW akan dilaksanakan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, meski SK yang diterima baru berupa salinan, belum dalam bentuk resmi.

“Mungkin DPD Partai Golkar Provinsi menginginkan DPD Partai Golkar Kabupaten agar lebih leluasa bergerak untuk menyelesaikan proses PAW. Mudah-mudahan prosesnya bisa cepat, kalau semua proses administrasi terpenuhi dan ditandatangani ketua,” pungkasnya.(zainuddin)

Rakorda TPKAD se-Kalsel: Gubernur H. Muhidin Dorong Tingkatkan Kinerja dan Inovasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

0
Gubernur

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin meminta seluruh anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, agar terus meningkatkan kinerja dan inovasi program, demi mendorong peningkatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD).

Hal ini disampaikan Gubernur H Muhidin melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Ariadi Noor pada pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD, pada Senin (23/02/2026), di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.

Peningkatan IKAD menurut Gubernur H Muhidin, adalah bagian dari upaya bersama untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan mampu mendukung kegiatan ekonomi secara produktif.

Dengan demikian, TPAKD harus difokuskan pada tiga arah prioritas utama yakni pertama, memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM, terutama UMKM yang memiliki potensi untuk naik kelas.

Kedua, mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, dan ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Langkah ini sejalan dengan arah pembangunan daerah dan Visi Kalsel Bekerja, di mana penguatan ekonomi inklusif dan berbasis potensi daerah menjadi salah satu prioritas utama

Disampaikan Ariadi Noor juga, kondisi perekonomian Kalsel tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional. Ini menunjukkan, fondasi ekonomi daerah relatif kuat dan memiliki daya tahan yang baik.

Namun demikian, jika melihat struktur perekonomian lebih dalam, kontribusi terbesar masih didominasi oleh sektor pertambangan yaitu 27,94 persen.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa transformasi ekonomi harus terus dikerjakan, agar pertumbuhan ekonomi Kalsel tumbuh dan tidak terlalu bergantung pada sektor ekstraktif.

Dalam konteks inilah, sektor jasa keuangan memiliki peran yang sangat strategis. Data menunjukkan, sektor jasa keuangan di Kalsel tumbuh 10,34 persen, menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi.

Data ini menunjukkan, akses keuangan menjadi faktor kunci dalam mendorong aktivitas ekonomi baru, terutama bagi UMKM serta sektor produktif lainnya.

Rakorda TPAKD yang diselanggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalsel ini diikuti anggota TPAKD se Kalsel, Kepala Perwakilan BI Kalsel Fajar Madjardi, Kepala Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Catur Arianto Widodo, para sekretaris daerah/mewakili, pimpinan perbankan atau sponsor keuangan lainnya, dan narasumber.

Kepala OJK Provinsi Kalsel Agus Maiyo dalam laporannya menyebut, kinerja dan perekonomian Kalsel secara umum dalam kondisi positif atau terjaga dengan baik.

Perhimpunan dana masyarakat terus meningkatkan, kondisi pasar modal yang positif, hingga aset lembaga keuangan yang terus naik.

Disampaikan Agus Maiyo juga, terkait peningkatan inklusi keuangan dalam RPJMD Kalsel 2025 – 2019 dan capaian realisasi program kerja TPAKD di tahun 2025.

Diharapkan seluruh TPAKD se Kalsel terus bersinergi, sehingga akses keuangan semakin luas dan kesejahteraan masyarakat makin merata.

Sekdaprov M. Syarifuddin Pimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan

0
Sekdaprov

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin, menegaskan pentingnya percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Banjarbaru, Senin (23/2/2026) pagi.

Kegiatan ini turut dihadiri Inspektur Kalsel Akhmad Fydayeen, Kepala Bappeda Kalsel, Tenaga Ahli Gubernur (TAG), serta sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam arahannya, Sekdaprov menekankan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan instrumen strategis untuk memastikan sistem pengawasan berjalan efektif.

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi pendorong terwujudnya perbaikan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan sejak tahun 2005 hingga 2025, terdapat 451 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial. Dari jumlah tersebut, tingkat penyelesaian telah mencapai 61,20 persen, sementara 38,80 persen sisanya masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

“Data ini menunjukkan progres yang cukup baik. Namun demikian, tetap diperlukan kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah agar seluruh rekomendasi dapat dituntaskan secara optimal,” ujar Sekda.

Lebih lanjut, Sekdaprov juga menyoroti hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2025 oleh BPK Kalsel, yang mencakup pemeriksaan kepatuhan belanja infrastruktur serta pemeriksaan tematik terkait kinerja dan aspek lingkungan. Ia menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret, terukur, dan tepat waktu.

Pada kesempatan yang sama, beliau menyampaikan apresiasi atas capaian 100 persen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya kesadaran serta komitmen perangkat daerah terhadap pentingnya pengawasan internal.

“Hasil pemeriksaan Tahun 2025, saya meminta kepada seluruh perangkat daerah agar segera melengkapi dokumen pendukung serta melakukan input data melalui aplikasi SIWASIAT (Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal). Langkah ini penting guna memastikan proses pemantauan dan pelaporan berjalan tertib, akurat, serta sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan,” tambahnya lagi.

Di akhir arahannya, Sekdaprov mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memandang hasil pemeriksaan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik. Dengan komitmen yang kuat dan koordinasi yang solid, ia optimistis tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan akan semakin profesional dan berintegritas ke depan.

Wagub Hasnuryadi Mohon Dukungan KKB atas Kepemimpinan Muhidin-Hasnur Membawa Kalimantan Selatan Bekerja Bersama

0
Wagub

Link, Banjarmasin – Warga suku Dayak Bakumpai di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) melangsungkan buka puasa bersama sekaligus syukuran hari jadi ke-73 (22 Pebruari 1953 – 22 Pebruari 2026), pada Senin (23/02/2026) di Sekretariat KBB Pusat Jalan Perdagangan – HKSN Banjarmasin.

Acara yang dihadiri para habaib, ulama dan guru-guru agama itu, turut dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman didampingi istri, Ketua BKOW Kalsel Hj Ellyana Trisya Hasnuryadi.

Wagub Hasnuryadi yang saat ini menjabat Ketua Dewan Pengawas KKB Pusat, mengatakan, kegiatan keagamaan seperti ini akan selalu didukung.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel, disampaikan selamat kepada KKB yang solid bertahan di usia 73 tahun, waktu yang tidak singkat dengan segala kegiatan positifnya seperti tadusan selama Ramadan dan aksi amal lainnya.

“Ulun dan pak Gubernur H Muhidin, juga terus meminta dukungan pian-pian barataan, membawa Banua Kalimantan Selatan tercinta ini, Bekerja Bersama,” ujar Hasnuryadi.

Sementara itu, Ketua Umum KKB Pusat, Yuni Nur Abdi Sulaiman (adik kandung Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman), mengatakan, warga Bakumpai saat ini tersebar di banyak provinsi di Indonesia, bahkan ke luar negeri seperti Malaysia hingga Arab Saudi.

Yuni juga mengajak warga Bakumpai untuk terus menjaga silaturahmi dan kebersamaan.

Buka puasa diisi tausih oleh Habib Quraisy Baharun, pendiri Pondok Pesantren As Shidqu Cirebon.

Dalam tausiahnya, Habib Quraisy mengajak warga Bakumpai yang ada, terus mempererat hubungan persaudaraan, karena setiap muslim di akhirat diberi kesempatan memberikan syafaat kepada saudaranya seiman seagama.

Habib Quraisy juga menjelaskan, Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini berbangsa-banga dan bersuku-suku, agar saling menjaga kerukunan dan kebersamaan, bukan sendiri-sendiri.

Tausiah kedua disampaikan Pimpinannya yang Pondok Pesantren Terpadu Nurul Musthofa Mabu’un Tanjung, KH Ahmad Sanusi Ibrahim atau Guru Jaro yang menjelaskan bagaimana orang yang suka bersilaturahmi dan mencintai Rasulullah SAW, mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT.

Disampaikan Guru Jaro, orang yang masuk surga itu bukan karena banyak ibadah atau pahalanya, melainkan karena kasih sayang Allah SWT.

Syarat mendapatkan Rahmat Allah, antara lain, banyak berbuat baik kepada orang lain dan mencintai Rasulullah SAW.

Guru Jaro pun berdoa, berkat kegiatan berkumpul seperti ini, mendapat keberkahan Allah SWT.

Buka puasa bersama dan peringatan hari jadi ke 73 KKB ditutup dengan shalat magrib berjamaah yang diimami Habib Muhammad Al Habsyi, dan pemotongan nasi tumpeng

DPRD Kota Banjarbaru Gelar Rapat Paripurna Perubahan AKD

0
DPRD Kota Banjarbaru
Ketua DPRD, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra

Link, Banjarbaru – Pengumuman penyampaian perubahan dan pergantian alat kelengkapan dewan (AKD), satu dari dua agenda dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Rabu (24/2/2026). Dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra.

Dikatakan Gusti Rizky saat diwawancara sejumlah awak media usai pelaksanaan rapat paripurna, sesuai ketentuan, pergantian dan perbuahan AKD harus disampaikan pada rapat paripurna agar diketahui publik.

Ia berharap, adanya perubahan AKD berdampak positif, utamanya pad apeningkatan kinerja anggota dewan. “Keputusan atas perubahan AKD tersebut tinggal menunggu penerbitan surat keputusan penetapan,” ujarnya.

Disebutkan Gusti Rizky, perubahan AKD yang pertama atas nama Rizal Siregar yang sebelumnya bertugas di Badan Musyawarah (Banmus) bergeser ke badan Anggaran (banggar). Sedangkan Eko Subiyanto yang sebelumnya bertugas di Banggar bergeser ke Banmus. Pergeseran keduanya sesuai surat DPC partai Demokrat Kota Banjarbaru.

Perubahan kedua, kata Gusti Rizky, berdasarkan surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan anggota DPRD atas nama Mardiana tetap di Banmuns dan masuk ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Perubahan terkahir sesuai sesuai surat Fraksi Partai NasDem DPRD Banjarbaru. Fauzan Noor yang sebelumnya tergabung di Banggar pindah tugas ke Bapemperda. Ia bertukar posisi dengan Mahmud Sirrie. “Perubahan AKD hak prerogatif partai. Dewan hanya melaksanakan sesuai ketentuan,” kata Gusti Rizky. (zn/link)

Gandeng Media, Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar Sosialisasikan ILA

0
ILA

Link, Martapura – Ciptakan lingkungan informasi ramah anak, aman, edukatif dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar gelar Sosialisasi Informasi Layak Anak (ILA). Senin (23/2/2026).

Bertempat di Aula Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, kegiatan sosialisasi ILA yang merupakan satu dari 24 indikator untuk mewujudkan Kabupaten/Koya Layak Anak (KLA) tersebut menghadirkan Kepala Bidang (Kabid) Pemenuhan Hak Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Selatan, Adrian Anwary sebagai pemateri.

“Media massa merupakan satu dari empat pilar pembangunan anak yang mendukung terselenggaranya program KLA. Kalau salah satu pilarnya tidak ada, maka pembangunan anak tidak bisa berjalan dengan normal,” ujarnya.

Karena itu, Adrian menilai kegiatan sosialisasi ILA yang menjadi salah satu indikator untuk mewujudkan KLA sangat penting diselenggarakan guna memperkuat peran serta media dalam menyajikan informasi yang sehat, mendidik, dan ramah anak.

“Kita meyakini, media sudah menjalankan perannya dengan baik sama dengan pilar lainnya. Karena dalam mengelola informasi tentang anak media sudah memiliki berbagai pedoman diorganisasi kewartawanan hingga pedoman dari Dewan Pers,” katanya.

Ke depan, lanjut Adrian, peran serta media diharapkan tidak hanya sebagai penyampai informasi, namun juga dapat melibatkan anak secara langsung dalam berbagai kegiatan, seperti pelatihan jurnalistik hingga mengenalkan dunia media massa.

“Media bisa berkolaborasi melalui organisasi masing-masing, termasuk dengan Forum Anak Daerah. Jika perlu, kerja sama ini dapat diperkuat dengan nota kesepahaman agar berkelanjutan,” harapnya.

Meraih predikat kategori Nindya dalam penilaian KLA pada 2025. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Merilu Ripner juga mengungkapkan hal serupa saat mendampingi Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dr Erny Wahdini, yakni media massa sebagai salah satu pilar pembangunan mendukung terwujudnya program KLA dapat berkolaborasi dalam penyediaan ILA.

“Selain menyampaikan ILA, kami juga berharap media dapat berkolaborasi baik dengan Forum Anak Daerah atau organisasi anak lainnya, dan hal ini yang menjadi perhatian kami dalam mewujudkan Kabupaten Banjar sebagai KLA yang lebih optimal. Karena semua informasi media baik terkait kasus hingga prestasi anak menjadi salah satu masukkan Gugus Tugas KLA,” pungkasnya.(zainuddin/link)

Kemen PU Bangun 1.301 Rumah Modular untuk Korban Bencana di Aceh dan Sumut

0
Korban Bencana
Hunian Pascabencana di Sumatra yang dibangun Kementerrian PU. (Foto: dok. Humas Kemen PU)

Link, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) meningkatkan intensitas pembangunan 1.301 unit rumah hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra agar dapat segera ditempati menjelang Lebaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warga kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penyediaan hunian pascabencana merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar proses pemulihan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan masyarakat.  “Hunian ini bukan sekadar bangunan, tetapi bagian dari pemulihan kehidupan masyarakat. Arahan Bapak Presiden jelas, kita harus memastikan masyarakat kembali merasa aman dan nyaman,” ujar Dody dalam keterangannya seperti dilansir pada Jumat (20/1/2026)

Berdasarkan data per 9 Februari 2026 pukul 15.00 WIB, progres rata-rata pembangunan telah mencapai 47 persen dan ditargetkan rampung paling lambat 28 Februari 2026.

Dari total 1.301 unit yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, sebanyak 1.056 unit berada di Provinsi Aceh dan 245 unit di Provinsi Sumatera Utara.

Di Aceh, pembangunan menunjukkan progres signifikan di sejumlah wilayah. Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I sebanyak 84 unit telah mencapai 100 persen, sedangkan Tahap II sebanyak 156 unit mencapai 83,72 persen. Di Kabupaten Bener Meriah, pembangunan 228 unit telah mencapai 55,7 persen, dan di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 360 unit berada pada progres 48,1 persen. Sementara itu, di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 168 unit dalam progres 19,15 persen, serta di Kota Subulussalam sebanyak 60 unit dengan progres 4,91 persen.

Di Provinsi Sumatera Utara, pembangunan difokuskan di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 245 unit yang tersebar dalam 21 blok, dengan progres mencapai 28,6 persen.

Percepatan pembangunan dilakukan dengan menyiasati kondisi cuaca yang tidak menentu. Pekerjaan struktur dan eksterior dilaksanakan hingga malam hari saat cuaca mendukung, sedangkan pekerjaan interior tetap berjalan meski terjadi hujan untuk menjaga produktivitas konstruksi.

Dalam pembangunan tersebut, Kementerian PU menerapkan metode konstruksi modular dengan sistem Modular Lite (MOLI). Teknologi ini memungkinkan pembangunan tanpa alat berat, fleksibel diterapkan di lokasi terdampak bencana dengan akses terbatas, serta mempercepat proses pemasangan tanpa mengurangi kualitas. Sistem ini juga meminimalkan limbah konstruksi dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

Dengan pendekatan tersebut, Kementerian PU optimistis seluruh hunian dapat segera diserahterimakan sehingga masyarakat terdampak bencana dapat kembali menata kehidupan secara lebih aman dan nyaman.

PBI-JK Nonaktif Bisa Aktif Lagi, Ini Cara dan Syarat dari Kemensos

0
PBI-JK
Ilustrasi tata cara reaktivasi PBI-JKN. (Sumber: Kemensos)

Link, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan saluran resmi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, keberatan, maupun melakukan reaktivasi data, termasuk bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dinonaktifkan namun ingin kembali aktif.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026) menegaskan bahwa akses pengaduan dan reaktivasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan sosial tetap tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.

Masyarakat dapat memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos yang di dalamnya tersedia fitur DTSEN untuk mekanisme usul dan sanggah. Selain itu, Kemensos juga membuka layanan melalui Command Center 021-171 serta WhatsApp Center 08877171171 sebagai kanal resmi pengaduan.

Khusus bagi peserta PBI-JK yang dinonaktifkan dan membutuhkan layanan kesehatan, tersedia mekanisme reaktivasi. Peserta dapat meminta surat keterangan berobat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan, kemudian melapor ke Dinas Sosial setempat dengan melampirkan surat tersebut. Selanjutnya, Dinas Sosial akan memproses pengaktifan kembali melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).

Masyarakat yang mengajukan usulan atau keberatan diminta melampirkan bukti pendukung yang valid, seperti foto aset keluarga atau nomor token listrik, guna mempercepat proses verifikasi data.

Kemensos memastikan bahwa pemutakhiran data tidak bertujuan mengurangi jumlah penerima manfaat. Alokasi PBI tetap untuk 96,8 juta penerima. Perbaikan data dilakukan agar bantuan benar-benar diterima warga yang memenuhi kriteria dan lebih membutuhkan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Berikan Santunan Untuk Kaum Dhuafa, Janda, dan Lansia, Ini Pesan Walikota Banjarbaru 

0

Link, Banjarbaru – Walikota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby hadir menyapa kaum dhuafa, janda dan lansia di Kantor Kelurahan Landasan Ulin Barat, Jumat (20/2/2026). Tak hanya hadir, Ia juga menyerahkan santunan berupa paket sembako kepada warga yang membutuhkan.

Masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut berasal dari sejumlah Kelurahan diwilayah Kecamatan Liang Anggang, yakni Kelurahan Landasan Ulin Utara, Landasan Ulin Selatan dan Landasan Ulin Tengah. Pada hari ini mereka dapat bertatap muka dan berdialog langsung dengan Wali Kota Lisa, sebuah kesempatan yang disambut dengan penuh antusias dan rasa syukur.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Lisa menyampaikan tujuannya yakni, dirinya ingin membantu seluruh masyarakat Kota Banjarbaru khususnya saat ini di wilayah Kecamatan Liang Anggang.

“Ulun berharap para Lurah se-Kecamatan Liang Anggang apa yang menjadi keluhan, kendala dan kebutuhan warganya, harus cepat bergerak dan melayani dengan penuh tanggung jawab,” pesannya.

Dirinya juga menegaskan jangan ada warga tidak terlayani dengan baik.

“Berikanlah pelayanan yang terbaik buat masyarakat khususnya diwilayah Kecamatan Liang Anggang. Permudah dan ringankan urusan mereka, terlebih lagi kepada kaum dhuafa, janda, lansia dan pengurus masjid,” tegasnya.

Kegiatan silaturahmi ini sekaligus menjadi ruang dialog antara pemerintah dan warga. Interaksi yang terbangun terasa hangat dan tanpa sekat, memperlihatkan hubungan emosional yang kuat antara pemimpin dan masyarakatnya.

Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak semata-mata berbicara tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, pembangunan harus menyentuh sisi kemanusiaan memberi perhatian pada mereka yang sering kali luput dari sorotan.

Silaturahmi di Lingkup Kecamatan Liang Anggang ini pun menjadi simbol bahwa kepemimpinan yang berpihak pada rakyat bukan sekadar slogan. Ia hadir dalam tindakan nyata, dalam langkah-langkah konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (wahyu/medcen)

Stay connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -
Google search engine

Latest article

Tata Kawasan Sekumpul, Pemkab Banjar Akan Perbaiki Drainase di Kelurahan Sekumpul

0
Link, Martapura - Menindaklanjuti kondisi drainase di Gang Taufik, Kelurahan Sekumpul yang tidak berfungsi secara optimal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum...
Menteri LH

Menteri LH: Wali Kota Banjarbaru Harus Meraih Adipura untuk Masyarakat

0
Link, Banjarbaru - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq bersama Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, melakukan peninjauan praktik pengelolaan sampah rumah...
Tata Kelola Pemerintahan

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pemkab Banjar Gelar FKP 2026

0
Link, Martapura - Wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar...