Link, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar meletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Selatan bersama jajaran stakeholder di kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel yang berlokasi di Jalan Bina Praja Timur, Cempaka, Kota Banjarbaru pada Rabu (29/5) pagi.
Kegiatan itu turut disaksikan oleh Staf Ahli Menkumham RI, Kemenkeu RI, Kanwil ATR/BPN Kalsel, Kajati Kalsel, Ka. BNNP Kalsel, DPRD Kalsel, Polda Kalsel dan sebagainya. Di acara, terdapat miniatur denah lokasi pembangunan Gedung Kanwil Kemenkumham Kalsel yang baru.
Pembangunan ini bekerjasama dengan PT. Ardi Pratama Konsultan (Konsultan Perencana), CV. Mahoni (Konsultan Pengawas), PT. Sanur Jaya Utama (Kontraktor). Dan waktu pelaksanaan selama 230 hari.
Peletakan batu pertama dilakukan Sekdaprov bersama para pejabat lainnya dengan alat sekop, sebagaimana bentuk simbolis untuk pembangunan Gedung Kanwil Kemenkumham Kalsel yang baru dengan anggaran senilai Rp25 Miliar.
Dalam sambutan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi setinggi-tinggi telah menyelenggarakan acara peletakan batu pertama Gedung Kemenkumham Kalsel di kawasan komplek perkantoran ini.
“Semoga, berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang menghalangi proses pembangunan Gedung Kemenkumham Kalsel yang baru di sini. Diharapkan dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat,” ungkap Roy Rizali Anwar
Roy Rizali juga menyampaikan, anggaran pembangunan kantor perlu ditingkatkan lagi sesuai kebutuhannya dengan strategi kerjasama yang baik.
Sesuai pengalaman sebelumnya, Roy Rizali pun menyarankan agar pengalaman pembangunan Kantor Kejati Kalsel dan Polda Kalsel, yang telah melakukan kerjasama dengan baik antar stakeholder terkait menjadi perhatian.
Adanya peletakan batu pertama itu, Roy Rizali berharap pembangunan kantor baru ini dapat menunjang kerja Kemenkumham Kalsel ke depan. Dengan tempat strategis ini, pihaknya menginginkan fungsi dalam perlindungan hukum dan penegakkan HAM dapat tercipta dengan baik.
“Ke depan, Kemenkumham Kalsel banyak tugas untuk melakukan strategi pengelolaan dalam menuntaskan kasus kriminal dan narkotika. Sehingga, jumlah napi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat mengalami pengurangan. Dengan adanya gedung baru, kantor Kemenkumham Kalsel jadi tempat yang representatif dan pelayanan terbaik, maka demikian yang dapat saya sampaikan dengan beberapa materi tadi,” akhirnya dalam sambutan.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham RI, Kosmas Harefa memberi rasa hormat setinggi-tingginya kepada Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin yang telah mendukung pembangunan kantor baru Kemenkumham Kalsel yang representatif ini.
“Saya menitipkan salam ke Bapak Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar untuk menyampaikan pesan ke Bapak Gubernur Paman Birin. Adanya fasilitas yang lengkap, kita berharap ada kemajuan signifikan nantinya,” tutur Harefa, eks Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kemenko Marves RI itu.
Harefa mendorong Kemenkumham Kalsel agar memberikan pelayanan yang lebih cepat, efesien dan profesional. Sehingga ia memberikan pesan, pelayanan publik harus ditingkatkan lagi agar masyarakat terpenuhi dengan baik.
Hal itu menurutnya akan terbangun sebuah dedikasi sebuah lembaga untuk masyarakatnya. Dalam membangun kepercayaan publik atas pelayanan yang diberikan.
“Pembangunan kantor baru Kemenkumham Kalsel ini nantinya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan tempat yang strategis ini di kawasan kantor pemerintahan, semoga kalau memang nanti semua aspek tugas-tugas kita dapat dijalankan dengan sesuai fungsinya itu,” ujarnya.
Harefa juga mengetahui langsung kapasitas jumlah napi di Kalimantan Selatan kian meningkat, sebanyak 90.778 orang yang menghuni di penjara atau bui. Artinya, dia menyebut 72% itu harus diintervensi atau menurunkan jumlah angka napi tersebut.
“Ini juga harus ada kolaborasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum, misalnya dengan Operation Justice. Semoga, seluruh jajaran Kemenkumham Kalsel dapat menjalankan tugasnya lebih optimal lagi,” tegas Harefa.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Kalimantan Selatan, Taufiqurrakhman turut berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebanyak 21 Unit Pelaksana Teknis (UPT), dirinya akan terus melakukan koordinasi dan kerjasama secara bertahan untuk menciptakan pelayanan publik tersebut.
“Kami dari Kemenkumham Kalsel mendapatkan luasan lahan pembangunan sebesar 3.450 persegi meter. Dari jumlah keseluruhan luas lahan sebesar 6000 persegi meter. Semoga, tahun 2025 akan datang bahwa pembangunan lanjutan bagian kedua juga dapat dilaksanakan, ” tandasnya. (tri)
