Link, Martapura – Meski pun disebutkan legislatif dan eksekutif sepekat untuk kembali mengagendakan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banjar 2025-2045, namun F-Gerindra DPRD Banjar tetap menolak turut dalam pembahasan.
Ketua DPRD Kabupaten Banjar HM Rofiqi menyatakan sikap penolakan pihaknya karena dicurigai kesepakatan terjadi karena ada ‘Keminting’ antara legislatif dan eksekutif.
“Yang pasti F-Gerindra menolak. Karena saya mendapat informasi dari intelijen saya bahwa ‘Keminting’ sudah beredar, angkanya cukup besar, yakni sekitar 250 Juta Rupiah yang dibagikan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Politisi Gerindra yang terpilih sebagai Anggota DPRD RI pada Pileg 2024 kemarin juga merasa heran. Pembahasan RPJP justru menjadi momok, hingga harus dilakukan pembahasan di luar daerah, yakni di Bali pada 24 Juni 2024 lalu. Namun batal terlaksana.
“Di dewan kan bisa dilakukan pembahasan agar tidak membuang-buang duit negara. Sedangkan agenda pembahasannya di Bali malah batal terlaksana, itu jelas merugikan, ngapain hal yang bisa dibahas di rumah sendiri malah dibawa ke luar daerah, tentu saja hal ini menjadi tanda tanya?,” katanya.
Mengingat, lanjut pengusaha muda di Kabupaten Banjar ini menjelaskan, dengan dilakukan pembahasan di rumah sendiri banyak mata yang bisa menyaksikan, khususnya para wartawan.
“Kalau semua dinas pergi ke Bali berapa besar biaya yang dikeluarkan, mending duitnya dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. Hal ini juga pertama dalam sejarah, RPJP gagal dilaksanakan di Kabupaten Banjar,” tegasnya.
Perlu diketahui, gelaran pembahasan RPJP hari ini langsung dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora dan dihadiri seluruh stakeholder terkait, tak terkecuali perusahaan plat merah daerah. (zainuddin)
