Link, Jakarta – Pemerintah akan mengadopsi Digital Public Infrastructure dalam konteks pemerintah digital sebagai senjata untuk melawan korupsi.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional Tubagus Nugraha mengatakan bahwa adopsi digital ini diharapkan dapat menjadi senjata untuk melawan tindakan korupsi hingga penyelenggaraan kebijakan yang efisien dan tepat sasaran.
“Ini untuk mengamalkan Arahnya Presiden bahwa Pastikan kita kurangi korupsi Atau kita hilangkan korupsi. Pastikan bahwa subsidi Sampai tepat sasaran kepada masyarakat Dan itulah kemudian Bagaimana digitalisasi ini Bisa menolong,” ucapnya dalam pembukaan Indonesia Digital Forum di Kuningan pada Kamis (15/5/2025).
Nugraha mengatakan adopsi DIP tersebut untuk menjalankan empat program prioritas. Pertama, adanya digitalisasi dinilai akan mendukung layanan digital masyarakat di seluruh Indonesia.
“Moment of life sejak orang lahir sampai orang meninggal, layanan masyarakatnya bisa dijalankan secara baik,” ucapnya.
Kemudian digitalisasi dalam pelayanan perizinan dan tata kelola penerimaan negara. Keempat adalah digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi belanja negara.
Ia mengatakan peran digital sangat penting terutama di Indonesia yang merupakan negara archipelago.
“Indonesia itu sebagai negara Kepulauan paling besar di dunia. Bagaimana kemudian merekatkan bangsa ini merekatkan demografi ini secara baik,” ungkapnya.
Sehingga menurutnya digital adalah solusinya dan Indonesia memiliki potensi untuk ekspansi digitalisasi, “Kita punya potensi, kita punya modal Ada 278 juta penduduk. Ada 353 juta orang yang pake HP. Ada usia produknya 90 juta 190 juta orang. Ada gen Z dan milenial Itu 45,8% Banyak sekali.”
“Kemudian pasca covid Ekonomi digital tumbuh progresif Dan saya pikir ini menjadi salah satu modal besar Bagi kita untuk mengembangkan Ekonomi digital di Indonesia,” sambungnya.
sumber : cnbcindonesia.com