Link, Jakarta– Sejalan dengan perkembangan sektor kehutanan dan dampak perubahan iklim, kebijakan dan implikasi sektor kehutanan akan terus dimantapkan dan ditingkatkan.
Sebagai bagian dari implementasi Enhanced Determined Contribution (Enhanced NDC), sektor Forest and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diyakini menjadi sektor andalan Indonesia di dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan membatasi kenaikan suhu global yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) pada Tahun 2030 sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional. Komitmen tersebut merupakan upaya Indonesia dalam rangka menghadapi triple planetary crisis antara lain: perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity loss), dan pencemaran lingkungan hidup.
Sebagai kontribusi dalam program tersebut, Pemprov Kalsel dalam hal ini Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Fathimatuzzahra menghadiri FGD Peran Pemerintah Daerah Untuk Penguatan KPH Dalam Rangka Implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta Convention Center pada hari Selasa, 23 April 2024 kemarin.
Rapat kerja penguatan KPH yang juga dihadiri eselon I di Kementerian LHK (Ditjen PKTL, Ditjen PHL, Ditjen PSKL, Ditjen PDAS RH, Ditjen PPI, Ditjen Gakkum, BP2SDM).
Rapat kerja tersebut bertujuan untuk Melakukan akselerasi implementasi Renop FOLU Net Sink melalui sinkronisasi dan integrasi perencanaan pengelolaan KPH, ke dalam target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Meningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan KPH, Melakukan diseminasi kegiatan pemanfaatan dana RBP kontribusi Norway sebagai salah satu sumber pendanaan dari kontribusi dunia internasional melalui peningkatkan koordinasi antara tim kerja Indonesia’s FOLU Net Sink, Mitra Pelaksana, Pemerintah Daerah dan KPH.
Disampaikan Kadishut Kalsel Fathimatuzzahra bahwa Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin mengapresiasi kebijakan KLHK, bahwa melalui alokasi dana nanti dalam rangka mendukung penurunan emisi karbon di Provinsi Kalimantan Selatan.
Alokasi dana tersebut kedepannya untuk program kegiatan antara lain berupa kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengendalian Karhutla, Penguatan Kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan seperti KPH dan Pengelolaan Hutan Lestari yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
Disamping itu Provinsi Kalimantan Selatan menjadi lokus kegiatan yang bersumber dari alokasi pemanfaatan dana RBP REDD+ dan dana FOLU Net Sink 2030 yang dialokasikan di Direktorat Jenderal terkait di KLHK.
Dalam rapat tersebut juga disepakati poin penting upaya pencapaian target FOLU Net Sink 2030 di tingkat tapak/wilayah kerja KPH, yang meliputi Keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon aksi mitigasi dan implementasi FOLU Net Sink 2030 untuk memenuhi pemenuhan target NDC Indonesia, Penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPH dan Bagi KPH yang sudah mendapatkan alokasi pendanaan Folu Net Sink 2030 agar segera menindaklanjuti implementasi mulai dari perencanaan operasional, pelaksanaan yang efektif serta menyampaikan laporan. (tri)
