Link, Banjarbaru – Kegiatan entry meeting Pemeriksaan Pendahuluan Semester II Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi dan Bank Pembangunan Daerah Kalsel sangat penting. Khususnya untuk menilai efektivitas pelaksanaan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Demikian ditegaskan Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin saat mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Semester II Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel, Selasa (26/8/2025) di ruang rapat H Maksid Kantor Gubernur di Banjarbaru.
Acara yang dipandu Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel, Ahmad Fydayyen ini dihadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel Andriyanto, Dirut Bank Kalsel Fahrudin, dan pejabat SKPD terkait di lingkungan Pemprov Kalsel.
Pemeriksaan pendahuluan untuk Pemprov Kalsel terkait kepatuhan lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan dan kebijakan swasembada pangan. Sedangkan untuk Bank Kalsel, dilakukan terkait dengan hal-hal transformasi digital perbankan.
Sekdaprov Syarifuddin menyampaikan apresiasi Pemprov kepada BPK Perwakilan Kalsel atas tugas pengawasan mereka terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di Banua ini.
Pemeriksaan pendahuluan kali ini mencakup 3 (tiga)) aspek penting yakni pertama, transformasi digital perbankan pada Bank Kalsel yang diharapkan mampu memperkuat fungsi intermediasi, meningkatkan layanan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kedua, kepatuhan lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan agar pengelolaan tambang berjalan sesuai aturan dan sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan di Kalsel.
Ketiga, kebijakan dan strategi ketahanan pangan untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar efektif dan memberi dampak nyata.
Pemprov Kalsel juga menyambut baik pemeriksaan ini dan siap menyediakan data, informasi maupun akses yang diperlukan.
Bagi Pemprov sebut Sekdaprov Syarifuddin, pemeriksaan ini juga menjadi kesempatan evaluasi guna memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Harapannya, hasil pemeriksaan nantinya dapat berjalan dengan lancar, rekomendasi yang dihasilkan dapat memperkuat transportasi, penutup celah kelemahan, serta memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan lebih efektif.
Melalui forum ini pula diharapkan terbangun sinergi yang semakin sulit antara BPK, Pemprov, dan seluruh insan terkait.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel Andriyanto dalam paparanya antara lain menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tematik nasional, tematik lokal, dan tematik portofolio. Yang dilakukan sekarang ada dua pemeriksaan saja yakni tematik nasional dan tematik lokal yaitu kepatuhan atas pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Out put nya, dalam bentuk program terinci, ini bukan temuan, tapi perencanaan,” ujarnya. (tri)
