Link, Banjarbaru – Jelang akhir bulan Juli 2025, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Sulkan didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Mursyidah Aminy dan Kepala Dinas Perdagangan, Ahmad Bagiawan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual, dalam rangka pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 dari Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Selasa (29/7/2025).
Rakor yang dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Komjen Pol. Tomsi Tohir ini juga membahas mengenai Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah.
Usai mengikuti Rakor, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel, Sulkan menyampaikan, hingga pekan keempat Juli 2025, kondisi Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan aman terkendali.
“Alhamdulillah, hingga saat ini, minggu keempat Juli kondisi inflasi di Kalsel masih terkendali. Jika secara nasional inflasi (y-o-y) berada pada angka 1,87 persen, maka di Kalsel masih diangka 1,81 persen. Artinya kita masih di bawah angka nasional,” ucap Sulkan.
Menurutnya, beberapa komoditas yang mempengaruhi inflasi yaitu daging sapi, daging ayam ras, dan cabe rawit. Sementara untuk Indek Perkembangan Harga (IPH) di Kalsel disampaikan Sulkan, berada pada angka 0,50 persen.
“Di Kalsel, Kabupaten dengan IPH tinggi terjadi di Kabupaten HSS dan Kabupaten Banjar, yakni 1,35 persen. Sementara untuk IPH rendah terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu yang berada pada angka -0,53 persen dan Kota Banjarbaru -0,23 persen,” tambahnya.
Sementara, berkenaan evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Imran dalam paparannya pada rakor tersebut meminta Pemda secara masif melakukan sosialisasi terkait Pembebasan Retribusi PBG dan BPHTB kepada masyarakat maupun pengembang.
“Pemerintah daerah diharapkan melakukan pendampingan kepada pemerintah desa dalam melakukan musrenbang, sehingga dibidang perumahan bisa dianggarkan dalam kegiatan APBDes,” ujar Imran.
Pihaknya juga berharap, Pemda dapat menganggarkan pembangunan baru rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk rehab rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Bukan hanya itu, kami juga berharap Pemda dapat melakukan pendataan lahan, untuk pembangunan perumahan MBR ataupun untuk perumahan ASN pemda sendiri,” tutupnya.
Untuk diketahui, rapat yang dihadiri pula oleh Deputi oleh sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia ini, juga turut diikuti dari Command Center Setdaprov Kalsel, perwakilan Dinas Sosial Kalsel, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Kadin Kalsel, Bulog dan Polda Kalsel. (tri)
