Link, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3 KB) menggelar Penilaian Kinerja Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota se- Kalsel Tahun 2025 pada Selasa (10/06/2025) di ruang rapat H Aberani Sulaiman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, dibuka Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Asisten I Bidang Pemerintah dan Kemasyarakatan Rakyat, Muhammad Farhanie.
Gubernur Kalsel dalam sambutannya yang disampaikan Farhanie, menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan masalah stunting sebagai salah satu prioritas nasional yang secepat mungkin bisa dikurangi.
Provinsi Kalsel termasuk salah satu daerah prioritas untuk percepatan penurunan angka stunting karena kondisi stunting di daerah ini masih cukup tinggi.
Disebutkan, berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 prevalensi stunting di Kalsel masih di angka 22,9%.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata prevalensi nasional yakni 19,8%. Namun angka ini tidak terlalu jelek karena angka stunting itu masih dalam kisaran 8,7% (di Provinsi Bali) dan 37% (Provinsi Nusa tenggara Timur). Artinya angka 22,9% Kalsel tidak terlalu parah.
Lebih lanjut disebutkan, konvergensi penurunan stunting merupakan upaya memastikan seluruh intervensi penurunan stunting sampai pada sasaran. Dibutuhkan komitmen bersama terhadap pelaksanaan delapan aksi konvergensi ini, agar terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan.
Delapan aksi konvergensi adalah instrumen untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran. Dengan demikian akan diketahui perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif di daerah. Kemudian, aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari setiap kabupaten/kota, upaya apa yang dapat dijadikan contoh bagi kabupaten/kota lain dalam wilayah provinsi Kalsel untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting.
Besarnya dampak kesehatan jangka panjang yang ditimbulkan dari anak yang mengalami stunting, Pj Sekdaprov ingin agar penilaian dan ekspose 8 aksi konvergensi stunting ini, nantinya dimanfaatkan sebagai pengelolaan.program atau kegiatan stunting terintegrasi.
Diharapkan, selain pemerintah, pihak swasta, kalangan pers dan masyarakat hendaknya juga ikut serta dalam pencegahan dan masalah stunting ini. penanganan
Sementara itu, Kepala DP3-KB Provinsi Kalsel, Sri Mawarni menyebutkan, penilaian ini sebagai evaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dengan instrumen penilaian dengan berbagai indikator. Tujuannya adalah, sebagai bahan perbaikan aksi kedepan.
Penilaian Kinerja Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi kabupaten kota se Kalsel tahun 2025 berlangsung pada tanggal 10-11 Juni 2025 yang menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Muhammad Muslim dan Tenaga Ahli Gubernur Nurul Fajar Desira sebagai Nara sumber.
