Link, Banjarbaru – Perkara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banjarbaru ternyata bukan hanya menyeret 10 pejabat Pemko Banjarbaru. Tiga politisi di Kota Banjarbaru juga terlibat didalamnya.
Selain 10 pejabat Pemko Banjarbaru dipastikan terseret perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Banjarbaru, 3 politisi juga dipastikan masuk dalam daftar yang akan dimintai pertanggungjawabannya.
“Mereka semua terlibat di cabang olahraga. Tentu saja mereka harus mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterima cabor di mana mereka yang jadi ketuanya,” ujar Kajari Banjarbaru Hadiyanto, kepada Linkalimantan.com, Kamis 8 September 2022.
Seraya menunjukkan tiga nama dalam daftar kepengurusan Cabor KONI Banjarbaru Tahun 2018, Hadi pun menegaskan mereka-mereka tersebut akan dipanggil kembali.
“Mereka kami panggil, masih terkait pendalaman materi pengelolaan dana hibah yang mereka terima dan kelola,” ungkapnya dengan nada kesal.
Disebutkannya kembali, jika ditahapan pengelolaan dana hibah pada cabor sangatlah tidak masuk akal.
“Misal begini, dalam laporannya disebutkan telah membeli peralatan. Tetapi ketika dicari mana yang dibeli? Ee tidak ada tuh barang. Tidak boleh itu. Karena meski pun dana hibah, tetap saja itu uang negara,” katanya.
Dibagian lain, dari lembar daftar pengurus yang disodorkan Hadiyanto ke Linkalimantan.com jelas terpampang tiga nama politisi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Setelah DI dan ATW berstatus sebagai tersangka pada perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Banjarbaru Rp6,7 M Tahun 2018, disebut-sebut tersangkanya akan bertambah. Selain itu, beredar khabar perkara yang sempat mancet bertahun-tahun itu juga akan menyeret 10 pejabat teras Pemko Banjarbaru.
Kajari Banjarbaru Hadiyanto saat dikonfirmasi Linkalimantan.com tidak menampik hal itu.
“Kita lihat saja perkembangan di persidangannya nanti ya. Biasanya berbeda pada saat persidangan dan penyidikan,” ujarnya seraya menyebutkan Cabor KONI Banjarbaru banyak melibatkan pejabat.(spy)
