Link, Jakarta – Ditengah banyaknya bencana alam yang melanda negeri ini, peluang Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan sangat besar. Mengingat Indonesia beriklim tropis ditambah dengan kebijakan pemerintah melalui program cetak sawah rakyat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, usai menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian (Kementan), mengenai program cetak sawah rakyat untuk mewujudkan swasembada pangan di Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Tito menilai, visi dan misi Kementan dalam mewujudkan swasembada pangan merupakan langkah yang luar biasa dan patut mendapatkan apresiasi. Salah satunya dengan adanya program cetak sawah rakyat.
“Kita bisa sepanjang tahun, kita cukup air, kita memiliki tanah yang subur, lebih dari 100 volcano, dan banyak sekali sebetulnya peluang tenaga kerja lagi cukup banyak untuk mewujudkan harapan dari visi Pak Mentan itu,” kata Tito.
Mendagri menegaskan, bahwa swasembada pangan bukan persoalan mudah karena harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah (pemda).
Menurut Tito, ada beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan pemda untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Pertama, pengembangan infrastruktur pertanian. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas petani. Ketiga, diversifikasi pertanian dan nilai tambah. Keempat, kolaborasi dan kemitraan. Kelima, pemantauan dan evaluasi.
“Kami harus mengajak semua daerah ini semua paralel bekerja, mendongkrak pertanian wilayahnya masing-masing, kemudian dari pemerintah pusat memberikan dukungan dorongan memetakan mana yang perlu mendapat dukungan dan mana yang tidak,” tegasnya.
Terkait dengan anggaran pertanian, Tito menerangkan bahwa pemda dapat memanfaatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia lantas mencontohkan pemda dengan PAD yang kuat seperti Banten dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membuat beragam program pertanian.
Sementara itu, daerah dengan PAD rendah, kata dia, perlu intervensi dari pemerintah pusat agar dapat meningkatkan sistem pertanian di wilayah masing-masing.
“Nah, daerah-daerah (dengan PAD rendah) itu memang harus dibantu karena uangnya sudah habis buat belanja pegawai, operasional pegawai, yang wajib tadi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar sehingga pertanian, ya mereka tidak punya uang,” pungkas Tito. (spy)
