Link, Martapura – Proyek pembangunan Bendungan Riam Kiwa Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan hingga kini masih terus berproses. Pun demikian, pihak Kecamatan Peramasan mengklaim warganya mendukung penuh program tersebut.
Muhammad Farid selaku Pelaksanaan Tugas (Plt) Camat Paramasan, Kabupaten Banjar, memastikan warganya siap mendukung penuh program Pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang meliputi kawasan Desa Angkipih dan Pramasan Bawah.
“Masyarakat kami sebenarnya sudah siap, dan secara keseluruhan mendukung. Tinggal mengubah pola pikir mereka agar tidak mencari keuntungan lebih besar dengan adanya proyek Bendungan Riam Kiwa ini. Karena itu perlu dilakukan komunikasi lagi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ujar Sekcam Paramasan usai menghadiri gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kabupaten Banjar pada, Selasa (2/5/2023).
Terlebih, papar Muhammad Farid, jika program ini gagal, yang rugi tidak hanya masyarakat di wilayah Kecamatan Paramasan. Namun, se-kabupaten Banjar.
“Khususnya di wilayah Kecamatan Paramasan. Jika program ini berjalan lancar, tentu akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat, dan perbaikan infrastruktur. Terlebih, akses jalan menuju wilayah Kecamatan Paramasan membutuhkan waktu sekitar lima jam mungkin nantinya akan lebih cepat dengan perbaikan infrastruktur,” ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan Camat Sungai Pinang, Hadariah, bahwa warganya sangat menanti pembangunan Bendungan Riam Kiwa dengan kapasitas 90.51 Juta M3, di lahan seluas 771,51 Hektare, terdiri dari 753,85 hektare berstatus kawasan hutan, 5,81 hekatre berstatus Area Penggunaan Lain (APL), dan 11,85 hektare berstatus hutan produksi terbatas tersebut segera direalisasikan.
“Masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Pinang mulai dari Desa Belimbing hingga Desa Kupang Rejo sangat mendambakan pembangunan Riam Kiwa segera direalisasikan. Karena mereka tahu, pembangunan ini akan berdampak baik terhadap infrastruktur dan perekonomian masyarakat,” tuturnya.
Karena itulah, tambah Hadariah, dalam gelaran RDP tersebut, pembahasan masih menitik beratkan menyoal terkait pembebasan lahan yang akan segera dilaksanakan, serta dampak sosial yang akan terjadi. (zainuddin/BBAM)