Link, Banjarmasin – Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dengan agenda Pembahasan Lanjutan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 Provinsi Kalsel, Rabu (20/11/2024) di ruang H Ismail Abdullah Sekretariat DPRD Kalsel di Banjarmasin.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo ini turut dihadiri Kepala SKPD terkait lingkup Pemprov Kalsel, antara lain Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Subhan Noor Yaumil, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Ariadi Noor, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Galuh Tantri Narindra, dan pejabat terkait lainnya.
Sedangkan pihak Banggar, nampak hadir Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Muhammad Syaripudin, Mustohir Ariffin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Alpiya Rahman, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Desy Oktaviasari, Mustakimah, Jihan Hanifa, Suripno Sumas, Muhamamd Yani Helmi, Agus Mulia Husin, Mushaffa Zakir, Aulia Azizah dan Husnul Fatahillah.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 15.30 Wita itu dilakukan secara tertutup. Sesuai kesepakatan anggota Banggar setelah ditanyakan pimpinan rapat di awal rapat.
Diketahui, Raperda APBD 2025 Provinsi Kalsel memiliki postur sebagai berikut, pendapatan daerah Rp10,4 triliun, belanja daerah sebesar Rp11,5 triliun, penerimaan pembiayaan Rp1,1 triliun, dan pengeluaran pembiayaan dipatok Rp50 miliar.
Raperda APBD 2025 Kalsel memiliki tema “Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk mendukung Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan”.
Sebelumnya, disampaikan pandangan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kalsel tentang raperda ini dalam rapat paripurna, Rabu, (16/10/24) di Banjarmasin.
Secara umum, muatan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalsel, mengapresiasi postur dan struktur APBD yang telah disusun yakni penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata didukung tenaga kerja berkualitas dan energi berkelanjutan.
Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan investasi, serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana. (tri)
