Link, Martapura – Persoalan sulit yang kini dihadapi PT Banjar Intan Mandiri (BIM) menjadi preseden buruk bagi masa kepemimpinan Bupati Banjar H Saidi. Pun demikian menurut Saidan Fahmi anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, tidak adil jika persoalan tersebut ditumpukan pada kepemimpinan saat ini.
“Apa yang terjadi dengan PT BIM ini merupakan masalah yang diwariskan era kepemimpinan terdahulu. Kendati memang, Pak Bupati sekarang ini pada periode sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati. Tetapi sudah menjadi rahasia umum jika kala itu posisi wakil tidak berdaya sama sekali,” ujar pentolah Partai Demokrat Kabupaten Banjar ini kepada Linkalimantan.com, Senin 15 Maret 2022.
Pendapat tersebut bukannya tanpa alasan kata dia, dilihat dari status perusahaan plat merah besutan kepemimpinan era Bupati Khairul Shaleh tersebut pada Desember 2020 sudah berstatus pailit. Nah saat itu jabatan bupati masih diemban bupati terdahulu. Sedangkan kepemimpinan saat ini baru dilantik 26 Februari 2020.
“Bukan hanya masalah PT BIM saja yang menjadi warisan, ada beberapa persoalan lain yang harus diselesaikan. Beberapanya kan sudah terselesaikan,” ungkapnya.
Seperti banyak dilansir media, PT Banjar Intan Mandiri (BIM) di Kabupaten Banjar, termasuk dari delapan perusahaan di Kalimantan Selatan yang kehilangan legalitias perizinan. Pasalnya, ijin pertambangan dalam rupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar ini resmi dicabut Kementerian Investasi/BKPM RI per tanggal 15 Februari 2022.(spy)
