Link, Banjarmasin – Bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Masyarakat Pemerhati Infrastruktur Banua (LSM KMPIB) Kalsel mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel. Tujuannya melaporkan sejumlah dugaan korupsi proyek di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Senin (11/12/2023).
Bahauddin, Koordinator aktivis LSM KMPIB Kalsel bersama sejumlah rekannya berencana menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel. Namun rencana aksi unjuk rasa akhirnya berubah menjadi audiensi dengan pihak Kejati Kalsel.
Menurut Bahauddin, pihaknya sangat peduli untuk pemberantasan korupsi di Kalsel. Bertepatan pada momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) pihaknya melaporkan adanya kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Banjar yang perlu ditindaklanjuti Kejati Kalsel.
“Kedatangan kami di Kejati Kalsel disambut dengan baik dan kami menyerahkan sejumlah berkas kasus dugaan korupsi yang perlu ditindaklanjuti. Tadi berkas kami diterima perwakilan dari Kejati Kalsel dan mereka berjanji untuk segera menindaklanjutinya,” jelas aktivis anti korupsi Bahauddin seperti dilansir KBK.NEWS.
Pada kesempatan tersebut, aktivis LSM asli Martapura ini mengungkapkan, selain persoalan pembangunan Puskesmas, pihaknya juga menyoroti adanya kucuran dana hampir Rp 19 miliar untuk pembelian alat kesehatan.
” Ada anggaran dari APBD Kabupaten Banjar Tahun 2023 untuk pembelian sejumlah alat kesehatan yang perlu juga disorot. Angkanya cukup besar, yakni Rp 18.941.965.000 yang harus diawasi agar tidak menyimpang atau di korupsi,” imbuhnya.
Pada bagian terakhir Bahauddin meminta agar Bupati Banjar H Saidi Mansyur untuk melakukan evaluasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa. (zai/BBAM)
