Link, Martapura – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar, Kalsel akan melakukan klarifikasi terkait adanya dugaan penggelapan dan pemotongan honor Jasa Pelayanan (Jaspel) untuk tenaga kesehatan di salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskemas.
Pernyataan tersebut diungkapkan Sekretaris Dinkes Kabupaten Banjar, Gusti M Kholdani usai menghadiri gelaran rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar pada, Rabu (24/1/2024).
“Sebagaimana yang telah disampaikan Komisi IV DPRD, tentunya kami akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Puskesmas tersebut. Sebenarnya persoalan ini juga sudah disampaikan Yankes (Pelayanan Kesehatan), tapi kami masih belum menerima informasi tersebut dengan jelas, dan persoalan ini pasti kami tindaklanjuti,” ucapnya kepada awak media.
Dibagian lain Kholdani menegaskan seluruh Puskesmas di Kabupaten Banjar telah menerapkan sistem penerimaan Jaspel atau honor non gaji tenaga kesehatan sistem transfer end user, bukan cash.
“Kami sudah menyarankan bentuknya harus transfer, dan saat ini sistem pembayaran cash sudah tidak ada lagi. Memang, terkait pemberlakuan transfer end user tersebut tidak ada surat keputusannya, namun pemberlakuannya tetap mengacu kepada aturan pengelolaan keuangan yang menyarankan agar mengikuti arahan dari kabupaten, yakni menerapkan sistem transfer end user,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kholdani memastikan semua saran dan masukan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar yang dikomandoi Gusti Abdurrahman akan segera disampaikan kepada Kepala Dinkes Kabupaten Banjar, Yasna Khairina yang kebetulan tak dapat berhadir digelaran RDP.
“Setelah Kepala Dinas datang dari tugas di luar daerah akan segera kita sampaikan. Karena kami tidak tahu adanya dugaan pemotongan-pemotongan tersebut. Karena, kalau memang hak bidan dan petugas kesehatan, jelas tidak boleh di potong,” tutupnya. (zainuddin/BBAM)
