spot_img

Soal Jaspel Kesehatan Bupati Akan Tanyakan ke Dinkes Banjar

Link, Martapura – Geger adanya dugaan penyelewengan atau pemotongan honor non gaji pada Jasa Pelayanan (Jaspel) kesehatan dan bidan desa disalah satu UPT Puskesmas, ternyata belum diketahui Bupati Banjar H Saidi Masur.

“Tanyakan langsung saja sama Dinas, atau langsung ke Kepala Dinas Kesehatan,” ujar Saidi saat dikonfirmasi awak media usai meresmikan ruang pelayanan kemoterapi dan mammografi, poli tumbuh kembang, layanan Brain Evoked Response Auditory (BERA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha Martapura pada, Kamis (25/1/2024).

Kendati demikian, Saidi Mansyur memastikan akan segera menanyakan perihal tersebut ke Dinkes Kabupaten Banjar.

“Nanti saya tanyakan juga. Tapikan kalian (wartawan) yang lebih tahu,” tuturnya sembari menuju mobil dinasnya yang terparkir.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi menilai kasus dugaan pemotongan honor non gaji pada Jaspel Kesehatan tersebut merupakan extraordinary crime, dan harus dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).

“Kalau kejahatan luar biasa itu terbukti, dan datanya diserahkan ke saya. Saya sendiri yang akan melaporkannya ke aparat penegak hukum. Pelaku layak dihukum dengan seberat-beratnya karena bisa dibilang ini upaya untuk membunuh rakyat. Bukannya membangun kesejahteraan masyarakat, tapi malah menggerogoti rakyat sedikit demi sedikit,” tegasnya.

Baca juga  DPUPRP Anggarkan 5 M Untuk Jalan Amblas di Teluk Selong

Seperti diberitakan Komisi 4 DPRD Banjar mengungkapkan adanya dugaan ketidakwajaran di Dinas Kesehatan Banjar. Yakni persoalan biaya operasional Jaspel Kesehatan untuk tenaga kesehatan di salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskemas yang ada di Kabupaten Banjar.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Gusti Abdurrahman mengaku pihaknya menerima surat kaleng yang berisikan informasi dugaan adanya pengelolaan jaspel kesehatan yang tidak transparan dan dilakukan pemotongan.

“Dalam surat itu disebutkan, penerimaan Jaspel atau honor non gaji yang diterima tenaga kesehatan saban bulannya tidak melalui sistem transfer end user, tapi cash yang sudah berlangsung selama 5 tahun hingga sekarang,” ungkap pria yang akrab disampa Antung Aman ini usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Banjar, Rabu (24/1/2024). (zainuddin/BBAM)

BERITA LAINNYA

spot_img
spot_img

BERITA TERBARU