Link, Martapura – Setelah pihak DPRD Kabupaten Banjar menyangkal dugaan uang setoran pengamanan kepada Aparat Penegak Hukum sebesar Rp600 ribu per bulan per anggota dewan, kini giliran Kejari Kabupaten Banjar yang mengaku tidak tahu menahu dan menyebut hanya isu.
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kabupaten Banjar, Robert Iwan Kandun mengatakan, beberapa waktu yang lalu pihaknya sudah memanggil beberapa orang termasuk unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar untuk melakukan klarifikasi terkait adanya uang pungutan liar (Pungli) yang diduga sebagai jaminan agar terhindar dari berbagai persoalan, khususnya yang menyeret anggota dewan dari jeratan hukum.
“Memang benar kemarin kami ada meminta beberapa pihak untuk berhadir. Jadi sudah ada yang kami panggil untuk memberikan klarifikasi termasuk Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora yang sudah datang dan menegaskan tidak ada memberikan uang yang disebut hasil pungli kepada pihak mana dan siapa pun,” ujarnya pada Selasa (22/7/2025).
Upaya pemanggilan sejumlah anggota dewan tersebut, lanjut Robert, dilakukan Kejari Kabupaten Banjar sebagai langkah antisipasi, terlebih sebelumnya ada bahasa yang menyeret Kejari Kabupaten Banjar terlibat menerima uang pungli tersebut.
“Sebelumnya kan ada bahasa atau isu bahwa Kejaksaan ada juga menerima uang yang disebut pungli tersebut. Saya pastikan di Kantor Kejari Kabupaten Banjar tidak ada pihak yang menerima adanya uang pungli yang bahasanya untuk ‘pengamanan’. Jadi tidak ada,” tegasnya.
Agar kepercayaan publik tidak menurun, papar Robert, sehingga bidang intelijen langsung melakukan langkah pengamanan dan koordinasi. Terlebih dibidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) saat ini tengah menangani berbagai perkara, seperti perkara Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) Martapura, tak terkecuali bidang intelijen yang tengah menangani beberapa Laporan Pengaduan (Lapdu).
“Isu ini sebenarnya berlangsung lama dari tahun ke tahun, tiba-tiba muncul lagi. Kenapa isu ini muncul lagi pada saat kami melaksanakan pro justitia, kemungkinan ada sekolompok orang yang merasa terganggu saat kami menangani beberapa kasus tersebut, sehingga isu ini muncul lagi,” ucapnya.
Karenanya, Robert memastikan kabar terkait uang pungli yang diduga sebagai jaminan pengamanan hanyalah sebuah gosip untuk membangun citra buruk kinerja Kejari Kabupaten Banjar.
“Kita pastikan tidak ada, kalau pun terbukti ada pasti akan kita sampaikan juga, tapi hal ini sudah kita pastikan tidak ada karena hanya sebuah isu dan sudah kita lakukan pencegahan untuk diselesaikan,” pungkasnya.(zainuddin/BBAM)
