Link, Martapura – Jelang pelaksanaan kegiatan rutin malam Senin pada momen 5 Rajab 1446 Hijriah, pedagang kuliner di Kabupaten Banjar diimbau tarif kuliner tidak diluar kewajaran.
Hal itu disuarakan Komisi II DPRD Kabupaten Banjar bersama Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) Kabupaten Banjar saat Inspeksi Mendadak (Sidak) dibeberapa titik kawasan Pasar Tradisional Martapura pada Kamis (2/1/2024).
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar Lauhul Mahfudz mengatakan, kegiatan sidak tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan Perumda PBB Kabupaten Banjar menyongsong pelaksanaan momen 5 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan Haul ke-20 Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang masyhur disapa Abah Guru Sekumpul.
“Selain memastikan kesiapan Perumda PBB, kita juga melakukan monitoring harga dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Penting (Bapokting) di Pasar Thaibah. Untuk ketersediaan bahan dipastikan aman, meski terjadi lonjakan harga namun tidak terlalu signifikan,” ujarnya.
Bersama dengan enam anggota dewan lainnya, Politisi NasDem ini juga melakukan monitoring ke Kawasan Pasar Bauntung Batuah, Beluaran, Pasar Kuliner di Jalan Angsana, dan Kawasan Wisata Kuliner (KWK) Martapura.
“Kami juga melakukan sidak ke kawasan kuliner untuk memastikan apakah pedagang sudah memasang daftar tarif kuliner. Hal ini bertujuan agar tidak ada pedagang yang memanfaatkan momen haul untuk menaikkan harga diluar kewajaran,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Direktur Perumda PBB Kabupaten Banjar Rusdiansyah memastikan, sejak di pertengahan Desember 2024 lalu Perumda PBB sudah memberikan imbauan kepada para pedagang kuliner, baik secara langsung maupun melalui spanduk agar tidak menaikkan tarif kuliner pada momen 5 Rajab 1446 Hijriah.
“Berdasarkan hasil sidak Komisi II DPRD Hari ini para pedagang sudah memasang daftar harga menu makan dan minuman sebagai bentuk transparansi. Jika ada pedagang kuliner yang menaikkan harga diluar kewajaran, maka konsekuensinya izin berjualan pedagang tersebut kami cabut,” tegasnya.
Rusdi juga bersyukur, usai gelaran sidak, ada beberapa beberapa hal yang menjadi perhatian dari Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, khusus terkait infrastruktur.
“Mudah-mudahan beberapa infrastruktur yang menjadi perhatian Komisi II dapat ditanggulangi Perumda PBB Kabupaten Banjar, baik berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), atau dengan cara menggandeng investor lain agar kondisi pasar kita lebih baik lagi,” harapnya. (zainuddin/BBAM)
