Link, Banjarmasin – Tata kelola yang baik, transparansi, serta kuntabilitas sangat penting dalam penyelenggaraan koperasi. Arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI saat ini sangat menekankan penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan dari desa, serta pengembangan industri kreatif dan UMKM berbasis syariah.
Demikian ditegaskan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi serta Persiapan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (23/10/2025).
Yanuar menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman teknis tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga untuk memperkuat pondasi kelembagaan koperasi agar semakin sehat, modern, dan mandiri.
“Pelatihan ini penting agar para pengurus dan pengawas koperasi memahami struktur, isi, serta prosedur dalam laporan pertanggungjawaban. Kita ingin koperasi semakin transparansi, profesional, dan mampu menjadi contoh bagi koperasi lain,” ujarnya.
“Kita melihat ada sinergi yang kuat antara kebijakan Presiden dan Gubernur dalam mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat. Termasuk melalui koperasi, pesantren, dan UMKM agar bisa mandiri serta berdaya saing,” tambahnya.
Dalam paparannya, Gusti Yanuar juga menyinggung sejumlah tantangan yang masih dihadapi koperasi di Kalimantan Selatan. Di antaranya persoalan permodalan, sumber daya manusia (SDM), dan pemasaran. Ia menilai, banyak koperasi dan pelaku UMKM yang masih kesulitan mengakses pembiayaan maupun mengelola laporan keuangan dengan baik.
“Masalah klasik yang sering muncul di koperasi adalah lemahnya modal dan pengelolaan keuangan. Belum lagi kapasitas SDM yang rata-rata masih perlu ditingkatkan. Data BPS menunjukkan sebagian besar pengurus koperasi berpendidikan menengah, sehingga pelatihan seperti ini sangat penting,” terangnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel melakukan evaluasi terhadap 25 koperasi potensial dan 15 koperasi lainnya untuk melihat tingkat kesehatan kelembagaannya. Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah daerah akan memberikan pembinaan lanjutan agar koperasi dapat terus berkembang.
“Kita ingin memastikan koperasi tidak hanya aktif, tapi juga sehat secara kelembagaan, memiliki manajemen pertanggungjawaban yang baik, dan mampu beradaptasi dengan era digital,” jelasnya.(tri)