Tata Kawasan Sekumpul, Pemkab Banjar Akan Perbaiki Drainase di Kelurahan Sekumpul

Penulis

-

10 April 2026

Link, Martapura – Menindaklanjuti kondisi drainase di Gang Taufik, Kelurahan Sekumpul yang tidak berfungsi secara optimal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan (PUPRP) menggelar rapat koordinasi (rakor) pada Kamis (9/4/2026).

Bertempat di Kantor Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, kegiatan rakor secara resmi dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjar, Ikhwansyah. Ia mengatakan bahwa penanganan drainase di kawasan Sekumpul menjadi prioritas pemerintah daerah agar lebih tertata dan nyaman.

“Perbaikan drainase yang akan dilaksanakan Dinas PUPRP ini bertujuan untuk mengatasi persoalan genangan air serta bau tidak sedap akibat sedimentasi saluran yang telah berlangsung lebih dari lima tahun,” ujarnya.

Sedangkan untuk pengerjaan fisik, lanjut Ikhwansyah, akan mencakup pembelahan badan jalan dan penyesuaian pada beberapa titik, termasuk modifikasi gerbang warga. “Proyek ini ditargetkan mulai dikerjakan dalam waktu tiga hari setelah proses administrasi di Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) rampung, dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar tiga bulan,” katanya.

Mendukung kelancaran kegiatan tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Martapura, Koramil, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sekumpul, serta warga setempat juga telah menyatakan kesiapan untuk mendukung kelancaran proyek selama proses berlangsung.

“Mewakili warga Gang Taufik, kami mengucapkan terima kasih atas respons cepat dari pemerintah daerah. Perbaikan ini sangat penting untuk mengurangi risiko genangan air saat hujan dan meningkatkan kenyamanan lingkungan,” ujar Ketua LPM Sekumpul, M. Darulhuda, didampingi Ketua RT 01 dan RW 03.

Bahkan, pada kesempatan tersebut, Lurah Sekumpul, Ahmad Robianor, bersama tokoh masyarakat turut mengajak warga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan agar berjalan lancar. Penataan ini diharapkan mampu mewujudkan kawasan Sekumpul yang lebih rapi, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. (znd/link)

Menteri LH: Wali Kota Banjarbaru Harus Meraih Adipura untuk Masyarakat

Penulis

zai

-

9 April 2026

0

Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq bersama Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby lakukan peninjauan praktik pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Komplek Rina Karya, RT 03/RW 04, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kamis (09/04/2026).

Link, Banjarbaru – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq bersama Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, melakukan peninjauan praktik pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Komplek Rina Karya, RT 03/RW 04, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kamis (09/04/2026).

Didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI, Hanifah Dwi Nirwana, Menteri LH bersama Wali Kota Banjarbaru juga berinteraksi langsung dengan warga dan mendatangi beberapa rumah untuk melihat secara langsung bagaimana masyarakat mulai mengelola sampah secara mandiri dari sumbernya, mulai dari pemilahan hingga pengolahan sampah organik rumah tangga.

Momentum tersebut sekaligus menegaskan bahwa Banjarbaru sedang berada dalam radar prioritas pemerintah pusat dalam agenda pembenahan sistem pengelolaan sampah nasional.

“Kota Banjarbaru merupakan target Menteri Lingkungan Hidup. Saya akan memaksa, suka atau tidak suka, Ibu Wali Kota Banjarbaru harus membawa Adipura 2026 untuk masyarakat Banjarbaru,” ujar Hanif.

Hanif juga menilai, secara struktur tata kota, Banjarbaru memiliki karakteristik yang relatif ideal untuk melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah secara cepat dan terukur.

“Struktur kota Banjarbaru ini sebenarnya sangat mudah untuk dimanajemeni. Banjarbaru memang kota idaman. Karena itu, tidak ada waktu lagi untuk berpikir panjang,” katanya.

Ia juga meminta seluruh camat dan lurah bergerak cepat memimpin perubahan di tingkat wilayah. “Ayo para camat dan lurah segera mendeklarasikan bahwa kita akan memilah sampah. Lakukan terus-menerus sampai pola pikir masyarakat berubah. Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah,” imbaunya.

Pada kesempatan tersebut, Hanif juga menyalurkan bantuan sarana pengolahan sampah kepada masyarakat sebagai upaya memperkuat gerakan pemilahan dari rumah. Bantuan tersebut meliputi:

Kelurahan Cempaka: 300 unit losida, 40 drum drop point, dan 400 ember Sampah Organik Dapur (SOD).
Kelurahan Mentaos: 300 unit losida, 30 drum drop point, dan 300 ember Sampah Organik Dapur (SOD).
Kelurahan Guntung Paikat: 400 unit losida, 30 drum drop point, dan 300 ember Sampah Organik Dapur (SOD).

Di hadapan masyarakat dan jajaran pemerintah daerah, Menteri Hanif menyampaikan pesan tegas mengenai target perubahan pengelolaan sampah di Banjarbaru.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru, Lisa Halaby, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang dinilai menjadi energi besar bagi upaya transformasi pengelolaan sampah di Banjarbaru. Ia menilai bantuan yang telah disalurkan tersebut bukan sekadar fasilitas, tetapi simbol kepercayaan pemerintah pusat kepada masyarakat Banjarbaru untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami meyakini bahwa pendekatan berbasis masyarakat adalah kunci. Dengan adanya sarana ini, masyarakat memiliki alat yang lebih baik untuk mengolah sampah, sehingga beban sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang secara signifikan,” ungkapnya.

Lisa juga berharap bantuan tersebut mampu memperkuat kesadaran kolektif masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab.

“Saya berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat sehingga pengelolaan sampah tidak lagi menjadi persoalan, melainkan menjadi gerakan bersama yang memberikan manfaat nyata bagi kebersihan, kesehatan, dan keindahan Kota Banjarbaru,” ungkapnya.

Kunjungan tersebut juga menandai langkah konkret menuju perubahan besar sistem pengelolaan sampah di Banjarbaru dari pola lama kumpul, angkut, buang, menuju model baru yang menempatkan rumah tangga sebagai titik awal solusi lingkungan. (znd/link)

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pemkab Banjar Gelar FKP 2026

Penulis

zai

-

9 April 2026

0

Link, Martapura – Wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 bertempat di salah satu hotel yang ada di Kota Banjarbaru, Kamis (9/4/2026) pagi.

Membacakan sambutan tertulis Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelayanan.

“Keterlibatan masyarakat merupakan upaya bersama dalam membangun sistem pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel. Sehingga standar pelayanan sangat penting sebagai bentuk komitmen penyelenggara kepada masyarakat,” ujarnya.

Standar pelayanan, lanjut Yudi Andrea, merupakan ‘janji’ tertulis penyelenggara layanan kepada masyarakat. “Dengan adanya standar yang jelas, masyarakat mendapatkan jaminan bahwa layanan yang diterima memiliki alur yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur,” katanya.

Tak hanya itu, Yudi Andrea juga menjelaskan bahwa standar pelayanan publik di Kabupaten Banjar selama ini telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan dalam pemberian layanan serta pembangunan zona integritas yang terus ditingkatkan. “Namun, Pemkab Banjar harus tetap berkomitmen untuk memperkuat kualitas layanan di tengah berbagai tantangan ke depan, khususnya terkait efisiensi anggaran,” ucapnya.

Yudi Andrea menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Terkait efisiensi, kita dorong agar dapat dikondisikan dengan baik. Misalnya, adanya kebijakan work from home (WFH) dari Mendagri, tetap kita ikuti, namun pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yudi Andrea menyoroti pentingnya peran Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik, dan menyebut pengawasan eksternal sangat diperlukan guna memberikan masukan dan penilaian terhadap kualitas layanan. “Selama ini, Kabupaten Banjar selalu bersinergi dengan Ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik,” tuturnya.

Diikuti sebanyak 50 peserta yang terdiri dari beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), akademisi, dan pelaku usaha, Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Banjar, Muhammad Ikhsan, menjelaskan bahwa forum FKP 2026 merupakan agenda rutin tahunan yang menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dan DPMPTSP Kabupaten Banjar.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menemukan solusi atas kendala yang dihadapi dalam pelayanan publik, serta menjadi wadah terjalinnya komunikasi dua arah antara pelaku usaha dan SOPD terkait guna perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Banjar agar ke depan berjalan lebih baik dan maksimal,” pungkasnya. (znd/link)

Efisiensi, DPRD Kurangi Kegiatan Perjadin ke Luar Daerah

Penulis

zai

-

8 April 2026

0

Link, Martapura – Efisiensi anggaran, DPRD Kabupaten Banjar sepakat kurangi jumlah kegiatan perjalanan dinas (Perjadin) atau kunjungan kerja ke luar daerah.

Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari usai memimpin gelaran rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Rabu (8/4/2026).

“Berdasarkan hasil rapat, kegiatan perjalanan dinas disepakati minimal lima kali kegiatan. Jadi, yang sebelumnya ada enam kegiatan dikurangi menjadi lima kali kegiatan,” ujarnya.

Pola kedua, papar Politisi NasDem Kabupaten Banjar ini lebih jauh, ketika tidak ada agenda rapat di daerah, maka satu kali perjalanan dinas ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah sebagai langkah efisiensi anggaran.

“Terkecuali ada agenda rapat di daerah, seperti rapat paripurna dan rapat penting lainnya yang wajib hadir, terlebih harga tiket pesawat saat ini mengalami kenaikan harga. Kalau harga tiketnya makin mahal tidak menutup kemungkinan kegiatan perjalan dinas menggunakan kapal atau transportasi laut,” katanya.

Meski DPRD masih belum menetapkan berapa persen untuk pemangkasan kegiatan Perjadin. Namun, Rizanie Anshari memastikan anggota dewan telah difokuskan lebih banyak berkegiatan di daerah sesuai kesepakatan dalam rapat Bamus DPRD.

“Eksekutif juga sudah kami arahkan agar kegiatan yang tidak terlalu urgen dipindah ke dalam daerah. Karena masih banyak permalasahan yang perlu segera diselesaikan, seperti pembahasan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),” ucapnya.

Sebab, lanjut Rizanie Anshari, ada beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi terkait LKPJ.

“Tidak menutup kemungkinan Badan Anggaran (Banggar) akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai hasil koordinasi unsur pimpinan DPRD untuk menyesuaikan postur anggaran,” tutupnya.(znd/link)

DPRD Rampungkan Tiga Raperda Menjadi Perda, Bupati Berikan Apresiasi

Penulis

zai

-

8 April 2026

0

Link, Martapura – DPRD Kabupaten Banjar merampungkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan dan pendapat akhir bupati pada Rabu (8/4/2026).

Tiga Raperda yang disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H. Agus Maulana tersebut, yakni Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan serta dua Perda tentang penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah untuk Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum (PTAM) Intan Banjar dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah (PBB).

Dengan telah disahkannya tiga Raperda menjadi Perda, Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, mengatakan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan menjadi instrumen penting dalam mendorong sistem transportasi daerah yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan. Begitu juga dua Raperda tentang penyertaan modal berupa barang milik daerah kepada PTAM Intan Banjar dan Perumda PBB dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat fundamental Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Penyertaan modal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas layanan, perluasan jaringan, serta optimalisasi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Kebijakan tersebut, menurut Saidi Mansyur, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan air minum dan pengelolaan pasar daerah yang profesional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD atas kerja sama dan apresiasi sehingga tiga Raperda dapat diselesaikan,” katanya.

Dengan disepakatinya tiga Raperda menjadi Perda, Pemkab Banjar menegaskan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada penguatan pelayanan publik, peningkatan kinerja BUMD, serta akselerasi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (znd/link)

Pemerintah Jamin Harga BBM Bersubsidi Dipastikan Tidak Naik hingga Akhir 2026

Penulis

nana

-

7 April 2026

0

Link, Jakarta – Pemerintah memastikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun 2026. Kabar baik ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menko Airlangga menegaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. “Pemerintah dan Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Yang dimaksud adalah Pertalite dan Solar,” kata Airlangga.

Airlangga Hartarto menjelaskan, harga BBM tidak akan mengalami kenaikan selama tidak melampaui 97 dolar AS per barel secara rata-rata hingga akhir tahun. “Mudah-mudahan kedepan akan ada hal positif dengan kondisi Timur Tengah,” ucapnya Menko Perekonomian.

Hal yang sama juga disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menkeu pun memastikan Harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, dengan asumsi harga minyak dunia berada di kisaran 100 dolar AS per barel.

Kepastian tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tensi geopolitik akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz. “Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” tegas Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Namun, ia mengatakan tidak dapat memprediksi maupun memberikan jaminan terkait dinamika harga BBM non-subsidi, karena komoditas tersebut tidak termasuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi serta menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam menghadapi lonjakan harga minyak, baik pada level 80 dolar AS maupun 100 dolar AS per barel.

Menurutnya, anggaran subsidi energi masih mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga memiliki bantalan fiskal berupa dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun, termasuk Rp200 triliun yang ditempatkan di perbankan.

Di sisi lain, pemerintah juga mengandalkan potensi tambahan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), seiring kenaikan harga komoditas global.

Purbaya menambahkan, pemerintah akan terus melakukan efisiensi belanja kementerian dan lembaga guna menjaga stabilitas fiskal. Pasalnya, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi hingga Rp6,8 triliun. Upaya tersebut dilakukan agar defisit APBN tetap terjaga di kisaran 2,92 persen tanpa harus mengandalkan dana SAL.

Antisipasi kenaikan harga tiket pesawat

Terkait upaya antisipasi kenaikan harga tiket pessawat, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui, pemerintah menghadapi tekanan dari kenaikan harga avtur global. Saat ini, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta per 1 April sudah mencapai sekitar Rp23.551 per liter.

Kondisi ini berdampak langsung pada biaya operasional maskapai. Avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya penerbangan. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah agar harga tiket pesawat tetap terjangkau. “Salah satunya melalui penyesuaian fuel surcharge oleh Kementerian Perhubungan menjadi 38 persen, baik untuk pesawat jet maupun propeller,” kata Menko Airlangga.

Sebelumnya, fuel surcharge hanya 10 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeller. Meski demikian, pemerintah menahan kenaikan harga tiket agar tidak melonjak tinggi.Pemerintah memberikan keringanan perpajakan dunia usaha sektor penerbangan berupa bea masuk nol persen atas impor sparepart atau suku cadang pesawat terbang.

Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut menyasar industri maintenance, repair and overhaul (MRO) agar lebih kompetitif di tengah tekanan biaya, terutama akibat lonjakan harga avtur. “Jadi suku cadang pesawat diberikan bea masuk nol persen, sehingga diharapkan bisa menurunkan biaya operasional maskapai penerbangan,” kata Airlangga.

Menko Airlangga mengungkapkan, penerimaan negara dari bea masuk impor suku cadang pesawat pada tahun lalu mencapai sekitar Rp500 miliar. Dengan diberlakukannya insentif ini, potensi penerimaan tersebut diperkirakan akan hilang. Pemerintah meyakini stimulus ini akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian.

Menurut Airlangga, aktivitas industri penerbangan justru diproyeksikan meningkat, termasuk kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja. “Kebijakan ini diperkirakan bisa memperkuat daya saing industri MRO, dengan potensi aktivitas ekonomi bisa meningkat sekitar Rp700 juta per tahun,” ucapnya.

Selain itu, ia juga memperkirakan sektor ini dapat menyumbang hingga Rp1,49 miliar terhadap PDB dan membuka sedikitnya 1.000 lapangan kerja. Tak hanya itu, pemerintah turut menggelontorkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama dua bulan, dengan total anggaran Rp2,6 triliun.

Langkah tersebut ditempuh untuk meredam lonjakan harga tiket di tengah kenaikan harga avtur yang tercatat mencapai Rp23.551 per liter pada awal April 2026, dipicu gejolak harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. “Seluruh kebijakan ini adalah bagian dari dukungan pemerintah pada kesinambungan industri penerbangan nasional, serta menjaga aktivitas ekonomi yang efisien, produktif dan berdaya tahan,” kata Menko Airlangga. (infopublik)

Persiapkan Penilaian KLA 2026, Pemkab Banjar Gelar E-Monev Intern

Penulis

link

-

7 April 2026

0

Link, Martapura – Evaluasi pelaksanaan program sekaligus mempersiapkan proses penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Intern KLA Tahun 2026.

Dimotori Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, rapat E-Monev Intern KLA 2026 sebagai langkah koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KLA di Kabupaten Banjar secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsyi. Kegiatan tersebut berlangsung di Guest House Sultan Sulaiman Martapura pada Senin (6/4/2026) pagi.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsyi, mengatakan penyelenggaraan KLA merupakan amanat penting yang harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

“Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan di masa akan datang. Karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, sistematis, dan terintegrasi guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal,” ujarnya.

Selaku Pengarah Gugus Tugas KLA Kabupaten Banjar, Said Idrus berharap kegiatan evaluasi tersebut mampu menghasilkan penilaian komprehensif terhadap capaian indikator KLA di seluruh klaster, tersusunnya laporan kinerja yang akuntabel dan berbasis data, serta terpenuhinya kelengkapan dokumen pendukung pada aplikasi KLA sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Said Idrus juga menyoroti berbagai tantangan dalam perlindungan anak yang masih memerlukan perhatian serius, seperti kasus kekerasan, eksploitasi, hingga praktik perkawinan usia anak. “Diperlukan penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta inovasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dr. Erny Wahdini, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah terkait pembatasan penggunaan gawai bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah positif untuk melindungi anak dari dampak negatif penggunaan teknologi berlebihan.

“Kami sangat mendukung aturan ini, dan langkah awal yang sudah dilakukan yakni berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, tak terkecuali dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya, serta forum anak untuk melakukan sosialisasi,” katanya.

Dr. Erny juga memastikan dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan langkah konkret, termasuk pendampingan sekolah ramah anak serta edukasi kepada orang tua.

“Pembatasan penggunaan gawai bukan berarti pelarangan total, melainkan pengaturan agar lebih bijak. Sehingga, pembelajaran daring (dalam jaringan) tentu tidak akan terganggu. Pembatasan difokuskan pada akses terhadap platform yang tidak sesuai dengan usia anak,” jelasnya.

Didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pemenuhan Hak Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Selatan, Adrian Anwary, Dr. Erny juga menjelaskan bahwa penggunaan media sosial dan akses informasi tetap menjadi bagian dari program KLA, khususnya melalui kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dengan pendekatan yang aman dan edukatif.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkab Banjar berharap implementasi KLA dapat terus meningkat serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal. (znd/link)

Intensitas Hujan Tinggi, Bencana Tanah Longsor Terjadi di Desa Sungai Langsat

Penulis

link

-

6 April 2026

0

Link, Martapura – Aktivitas warga RT 01 Desa Sungai Langsat, Kecamatan Simpang Empat, terganggu akibat bencana tanah longsor yang menutupi ruas jalan kabupaten pada Senin (6/4/2026) dini hari.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar langsung mengambil langkah terpadu lintas sektoral agar akses transportasi masyarakat tidak terganggu dampak bencana tanah longsor yang dipicu intensitas hujan tinggi.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Muhammad Hasbie, memimpin langsung penanganan di lapangan.

“Sesuai arahan pimpinan, kami langsung melakukan kajian dengan cepat untuk memetakan titik-titik rawan. Kondisi di lapangan memang cukup kritis, terutama di titik kedua yang hanya menyisakan bahu jalan selebar 50 sentimeter di bibir sungai,” ujar Hasbie.

Ia memastikan bahwa pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat dengan menggandeng jajaran TNI, Polri, serta aparat desa untuk melakukan penanganan darurat dengan memprioritaskan keselamatan warga serta pemulihan fungsi jalan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPRP yang juga telah mengerahkan alat berat untuk melakukan pengerukan material longsor serta pemadatan kembali badan jalan yang ambles. Hal ini sekaligus krusial dilakukan untuk mencegah longsor susulan yang bisa memutus akses jalan secara total,” ucapnya.

Dengan bergotong royong bersama masyarakat serta stakeholder terkait, material longsor yang menutupi badan jalan pada titik pertama berhasil dibersihkan.

Untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan warga di ruas jalan penghubung antardesa tersebut, sistem buka-tutup di bawah pengawasan petugas dilakukan sembari alat berat terus bekerja melakukan penguatan di sisi jalan yang terdampak.

Meski akses telah terbuka secara terbatas, Pemkab Banjar tetap mengeluarkan imbauan waspada kepada para pengguna jalan, mengingat kedalaman longsor mencapai 10 meter dan kondisi tanah yang masih labil di tengah ancaman cuaca ekstrem yang masih mengintai wilayah Kabupaten Banjar. (znd/link)

Kementan Perkuat Mitigasi Hadapi Potensi El Nino Mulai April

Penulis

nana

-

3 April 2026

0

Link, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kesiapan menghadapi potensi El Nino ekstrem yang diperkirakan mulai berdampak pada April . Berbekal pengalaman menghadapi El Nino 2023, pemerintah memperkuat langkah mitigasi dengan menitikberatkan pada kecepatan intervensi, optimalisasi sarana prasarana, serta kesiapan petani dalam memanfaatkan bantuan yang telah disalurkan.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menegaskan bahwa Kementan menaruh perhatian serius terhadap potensi kekeringan yang dapat mengganggu produksi pangan nasional. Menurutnya, mitigasi tidak hanya berbasis perencanaan, tetapi juga kesiapan teknis di lapangan.

“Pemerintah sejak 2023 hingga 2025 telah menyalurkan sebanyak 80.158 unit pompa air kepada kelompok tani di seluruh Indonesia. Ini adalah aset strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghadapi potensi kekeringan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pompa air yang telah diberikan melalui bantuan pemerintah (banpem) bukan sekadar bantuan, melainkan instrumen produksi yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara kolektif oleh petani. Kesiapan sumber air serta pengelolaan distribusi air di tingkat lapangan juga menjadi faktor penting agar pompa dapat bekerja secara maksimal.

“Optimalkan pemanfaatan pompa yang sudah ada. Pastikan sumber air disiapkan, saluran diperbaiki, dan distribusi air diatur dengan baik. Ini kunci agar lahan tetap produktif meskipun tekanan iklim meningkat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kementan mengimbau seluruh petani dan pemangku kepentingan daerah untuk mulai melakukan langkah antisipatif, termasuk mengidentifikasi sumber-sumber air, merapikan galengan, serta mengatur pola tanam dan pergiliran air secara efektif.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengalaman menghadapi El Nino 2023 menjadi pelajaran penting dalam merumuskan strategi saat ini. Saat itu, pemerintah dihadapkan pada ancaman kekeringan yang cukup berat, namun mampu menjaga produksi melalui berbagai intervensi cepat.

“Dulu tahun 2023 itu ada El Nino juga yang tidak kalah kerasnya, dahsyatnya. Rencana waktu itu saya masih ingat dalam Ratas kita mau impor beras 10 juta ton. Tapi dengan kerja keras, paralel, sambil kita kerja keras mengantisipasi El Nino, kita melakukan pompanisasi, irigasi, oplah, itu kita berhasil menekan impor hanya sekitar 3 juta ton,” jelasnya.

Menurut Mentan, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa respons cepat, pompanisasi, perbaikan irigasi, dan optimalisasi lahan menjadi faktor kunci dalam menjaga produksi dan ketahanan pangan di tengah tekanan iklim ekstrem.

Dengan potensi El Nino yang kembali menguat, Kementan memastikan seluruh jajaran telah disiagakan untuk memperkuat mitigasi di lapangan. Pemerintah juga mengajak seluruh petani untuk tidak menunggu dampak terjadi, tetapi mulai bergerak sejak dini dengan memanfaatkan seluruh sarana yang telah tersedia

Presiden Prabowo Instruksikan Evakuasi Cepat di Sulut dan Malut

Penulis

nana

-

3 April 2026

0

Link, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat merespons kejadian yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, khususnya di Kota Bitung, Kota Ternate, serta Pulau Batang Dua. Sejak pagi hari, Kepala Negara telah menerima laporan awal dan langsung menginstruksikan langkah tanggap darurat untuk melindungi masyarakat terdampak.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memantau situasi sejak dini dan memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan cepat dan efektif.

“Bapak Presiden tadi pagi-pagi sekali sudah menerima laporan dari Kepala BNPB terkait kejadian di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, terutama di Kota Bitung dan Kota Ternate serta Pulau Batang Dua,” ujar Seskab dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (02/04/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim di lapangan langsung bergerak. Seskab menyebut unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta pemerintah daerah melakukan pengecekan sekaligus evakuasi di lokasi terdampak untuk memastikan keselamatan warga.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak kembali ke bangunan yang terdampak hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman.

“Kepala BNPB sudah mengimbau agar warga tidak beraktivitas kembali di gedung yang terdampak,” kata Seskab.

Presiden Prabowo pun telah memberikan instruksi tegas agar proses evakuasi dilakukan secepat mungkin. Melalui Kepala BNPB, seluruh aparat dan tim penanganan bencana diminta memprioritaskan keselamatan warga di wilayah terdampak.

“Tadi pagi, melalui Kepala BNPB, Pak Presiden sudah langsung perintahkan seluruh aparat dan tim BNBP secepat mungkin mengevakuasi warga terdampak. Dan hari ini Kepala BNPB tiba di Sulawesi Utara dan tim lainnya tiba di Maluku Utara,” jelas Seskab.

Dalam upaya memastikan penanganan berjalan optimal, pemerintah pusat juga telah berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah.

“Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly dan Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Yulius juga sudah kami hubungi,” pungkasnya. (BPMI Setpres)

Tata Kawasan Sekumpul, Pemkab Banjar Akan Perbaiki Drainase di Kelurahan Sekumpul

Menteri LH: Wali Kota Banjarbaru Harus Meraih Adipura untuk Masyarakat

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pemkab Banjar Gelar FKP 2026

Efisiensi, DPRD Kurangi Kegiatan Perjadin ke Luar Daerah

Pemerintah Jamin Harga BBM Bersubsidi Dipastikan Tidak Naik hingga Akhir 2026

Persiapkan Penilaian KLA 2026, Pemkab Banjar Gelar E-Monev Intern

Intensitas Hujan Tinggi, Bencana Tanah Longsor Terjadi di Desa Sungai Langsat

Kementan Perkuat Mitigasi Hadapi Potensi El Nino Mulai April

Presiden Prabowo Instruksikan Evakuasi Cepat di Sulut dan Malut

Stay connected

Latest article